KPK Gali Tuntas Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia : Ini Fakta Terbaru !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Senin , 30 Dec 2024 - 07:35

KPK memastikan akan mendalami semua informasi yang diperoleh terkait dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan Bank Indonesia-Foto : Dokumen Palpos-

Anggota DPR RI lainnya, Satori, menyampaikan bahwa ia diperiksa soal peran anggota Komisi XI DPR RI dalam pengelolaan dana CSR BI.

“Programnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil),” jelasnya.

Ia juga membantah adanya aliran uang suap terkait kasus ini.

“Enggak ada uang suap itu, enggak ada,” tegas Satori.

Meski begitu, ia mengakui bahwa dana CSR digunakan untuk kegiatan sosialisasi program di dapil masing-masing anggota Komisi XI DPR RI.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah dua lokasi utama yang diduga terkait dengan dugaan korupsi ini.

Senin (16/12), penggeledahan dilakukan di Gedung Bank Indonesia (BI) di Thamrin, Jakarta Pusat.

Beberapa hari kemudian, pada Kamis (19/12), KPK menggeledah Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil penggeledahan tersebut mengungkap sejumlah barang bukti, termasuk dokumen dalam bentuk surat dan barang bukti elektronik.

“Dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen,” ujar Tessa.

Barang bukti ini akan digunakan untuk menguatkan dugaan korupsi yang sedang diselidiki.

Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait akan dipanggil sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi mengenai barang bukti tersebut.

kpk gali tuntas dugaan korupsi dana csr bank indonesia : ini fakta terbaru !                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) memastikan akan mendalami semua informasi yang diperoleh terkait dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/csr) bank indonesia (bi).
wakil ketua kpk, fitroh rohcahyanto, menyatakan bahwa penyidik akan menggali informasi yang mendukung pembuktian atas dugaan korupsi tersebut.
juru bicara kpk, tessa mahardhika, menegaskan bahwa salah satu langkah utama dalam penyidikan ini adalah pemeriksaan saksi.
baca juga:nasdem hormati pemanggilan kpk terkait dugaan korupsi csr bi
baca juga:dpr sebut hasto tersangka karena kpk lunasi utang perkara
“akan didalami penyidik keterangannya, dan semua saksi yang dibutuhkan dalam rangka menerangkan perkara yang sedang ditangani akan dilakukan pemanggilan oleh penyidik,” kata tessa.
beberapa saksi kunci telah diperiksa, termasuk anggota dpr ri heri gunawan dan satori. keduanya diperiksa pada jumat (27/12) di gedung merah putih kpk.
heri gunawan, usai diperiksa, menjelaskan bahwa program csr tersebut merupakan bagian dari mitra kerja sama dpr ri dengan bi.
baca juga:jokowi : penetapan hasto sebagai tersangka kpk itu proses hukum yang patut dihormati !
baca juga:kpk terbitkan dpo terbaru harun masiku: tampilkan foto dan ciri- ciri baru !
meski demikian, heri tidak memberikan rincian lebih lanjut, mengingat materi yang ditanyakan masuk dalam substansi perkara.
“itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi. mungkin baik ke penyidik saja karena itu masuk ke materi. takutnya saya enggak enak nanti,” ujar heri.
ia juga menyebut bahwa penyidik kpk mengonfirmasi peran anggota dpr ri lainnya terkait kasus ini.
baca juga:kpk beber modus korupsi pj. walikota pekan baru : laporan pengadaan barang fiktif !
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
anggota dpr ri lainnya, satori, menyampaikan bahwa ia diperiksa soal peran anggota komisi xi dpr ri dalam pengelolaan dana csr bi.
“programnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil),” jelasnya.
ia juga membantah adanya aliran uang suap terkait kasus ini.
baca juga:kpk ungkap rangkaian penyetoran uang kepada gubernur rohidin mersyah : untuk mendanai tim sukses pilkada ! 
baca juga: kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !
“enggak ada uang suap itu, enggak ada,” tegas satori.
meski begitu, ia mengakui bahwa dana csr digunakan untuk kegiatan sosialisasi program di dapil masing-masing anggota komisi xi dpr ri.
dalam proses penyidikan, kpk telah menggeledah dua lokasi utama yang diduga terkait dengan dugaan korupsi ini.
senin (16/12), penggeledahan dilakukan di gedung bank indonesia (bi) di thamrin, jakarta pusat.
beberapa hari kemudian, pada kamis (19/12), kpk menggeledah kantor otoritas jasa keuangan (ojk).
hasil penggeledahan tersebut mengungkap sejumlah barang bukti, termasuk dokumen dalam bentuk surat dan barang bukti elektronik.
“dari dua kegiatan tersebut, penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen,” ujar tessa.
barang bukti ini akan digunakan untuk menguatkan dugaan korupsi yang sedang diselidiki.
selanjutnya, pihak-pihak yang terkait akan dipanggil sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi mengenai barang bukti tersebut.
kasus dugaan korupsi dana csr bi ini menjadi sorotan publik karena melibatkan institusi besar seperti bank indonesia dan dpr ri.
kpk berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
dana csr pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.
dalam kasus ini, dugaan penyalahgunaan dana csr bi menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.
“penyidik akan terus mendalami semua informasi yang berkaitan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan penegakan keadilan,” kata fitroh.
meski begitu, penyidikan kasus ini tidak lepas dari tantangan.
salah satu hambatan yang dihadapi adalah kerumitan dalam menelusuri aliran dana dan menghubungkannya dengan bukti fisik.
selain itu, keterlibatan sejumlah pihak dengan status dan posisi strategis juga menambah kompleksitas perkara.
kpk harus memastikan bahwa semua proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
pemanggilan saksi, pengumpulan bukti, dan pengungkapan fakta harus dilakukan secara transparan dan profesional agar hasil penyidikan dapat diterima oleh publik dan institusi terkait.
pentingnya dukungan publik dalam kasus ini juga menjadi perhatian.
kepercayaan masyarakat terhadap kpk akan meningkat jika lembaga ini mampu menangani kasus korupsi secara tuntas dan adil.
selain itu, kerja sama dengan lembaga lain, seperti bi dan ojk, sangat diperlukan untuk mempercepat proses penyidikan.
kpk juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika memiliki informasi tambahan yang relevan dengan kasus ini.
partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu penyidik dalam mengungkap jaringan yang lebih luas terkait dugaan korupsi dana csr bi.
melalui kasus ini, diharapkan ada pembenahan dalam sistem pengelolaan dana csr di indonesia.
transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan agar dana csr benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan.
kpk juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi institusi lainnya agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana csr.
dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalkan, dan dana yang ada dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan