KPK Ungkap Peran Hasto Kristiyanto Dalam Suap Kasus Harun Masiku : Begini Modusnya !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 24 Dec 2024 - 22:35

Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah) berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024)-Foto : Dokumen Palpos-

Penetapan Hasto sebagai tersangka baru ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait aliran uang suap yang diduga melibatkan berbagai pihak dalam kasus ini.

Keputusan KPK untuk menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tentu saja menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan kader PDIP dan politisi.

Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto memiliki posisi yang sangat strategis dalam partai, dan keterlibatannya dalam kasus suap ini memberikan dampak besar terhadap citra partai tersebut.

Hasto sendiri hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.

Beberapa pengamat politik menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto dapat merusak reputasi PDIP sebagai salah satu partai penguasa di Indonesia.

Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa KPK bekerja secara independen tanpa pandang bulu dalam memberantas korupsi.

Kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, Wahyu Setiawan, dan kini Hasto Kristiyanto, merupakan salah satu kasus besar yang mengguncang dunia politik Indonesia.

Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemilu masih menjadi masalah serius yang perlu diperangi bersama.

KPK diharapkan dapat terus menuntaskan penyidikan kasus ini dan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan rakyat dan mencederai demokrasi Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun, baik pejabat publik maupun anggota partai politik, yang kebal hukum.

Dengan adanya penetapan tersangka baru ini, diharapkan proses hukum akan berjalan dengan adil dan transparan, dan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak terkait untuk lebih menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.

kpk ungkap peran hasto kristiyanto dalam suap kasus harun masiku : begini modusnya !                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus suap yang melibatkan mantan calon anggota legislatif harun masiku dan anggota komisi pemilihan umum (kpu) wahyu setiawan.
dalam pengungkapan tersebut, kpk menyatakan bahwa sebagian uang yang digunakan oleh harun masiku untuk menyuap wahyu setiawan ternyata berasal dari sekretaris jenderal partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip), hasto kristiyanto.
ketua kpk setyo budiyanto mengungkapkan, "dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap wahyu berasal dari hk," kata setyo dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, selasa (24/12).
baca juga:kpk tetapkan hasto kristiyanto tersangka kasus suap harun masiku : ini fakta-faktanya !
baca juga: kpk tegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka hasto kristiyanto
hasto kristiyanto, yang merupakan salah satu tokoh sentral di pdip, disebut aktif mengendalikan jalannya perkara tersebut, termasuk peranannya dalam mengatur tersangka lain untuk melobi dan menyerahkan uang suap kepada wahyu setiawan.
pada hari yang sama, kpk mengumumkan penetapan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus suap yang melibatkan harun masiku.
kedua tersangka tersebut adalah hasto kristiyanto (hk), yang berperan sebagai pengatur jalannya transaksi suap, dan donny tri istiqomah (dti), seorang advokat yang diduga terlibat dalam proses pengantaran uang suap tersebut.
baca juga:kpk terbitkan dpo terbaru harun masiku: tampilkan foto dan ciri- ciri baru !
baca juga:kpk beber modus korupsi pj. walikota pekan baru : laporan pengadaan barang fiktif !
setyo budiyanto menjelaskan, "hasto kristiyanto mengatur dan mengendalikan donny tri istiqomah untuk mengambil dan mengantarkan uang suap kepada wahyu setiawan melalui kader pdip agustiani tio fridelina."
hal ini menunjukkan bahwa peran hasto kristiyanto dalam perkara ini lebih besar dari yang sebelumnya diketahui.
menurut kpk, antara 16 desember 2019 hingga 23 desember 2019, hasto kristiyanto bersama-sama dengan harun masiku, saeful bahri, dan donny tri istiqomah (dti) telah memberikan suap kepada wahyu setiawan dan agustiani tio fridelina.
baca juga:kpk tepis isu politis dalam ott gubernur bengkulu : penegakan hukum murni, masyarakat jangan terprovokasi !
baca juga:kpk beber modus pemerasan dan gratifikasi dalam ott di bengkulu : 'setoran' terbesar dari kadisdikbud !
total uang suap yang diserahkan adalah sebesar 19.000 dolar singapura dan 38.350 dolar amerika serikat, dengan tujuan agar harun masiku dapat ditetapkan sebagai anggota dpr ri periode 2019-2024 dari daerah pemilihan i sumatera selatan (dapil i sumsel).
kasus ini bermula dari dugaan suap yang diberikan oleh harun masiku kepada wahyu setiawan terkait dengan penetapan calon anggota dpr ri terpilih periode 2019-2024.
harun masiku, yang merupakan caleg dari pdip, berharap mendapatkan kursi di dpr melalui proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
baca juga:5 pimpinan dan anggota dewan pengawas kpk resmi terpilih : salah satunya wong palembang, ini daftarnya !
namun, sejak januari 2020, harun masiku menghilang dan belum berhasil ditemukan oleh pihak berwajib meskipun telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (dpo) oleh kpk.
harun diketahui selalu mangkir dari panggilan penyidik kpk, sehingga keberadaannya hingga saat ini masih misterius. meski demikian, kpk terus mengembangkan penyidikan untuk menuntaskan kasus ini.
sementara itu, wahyu setiawan, yang merupakan anggota kpu periode 2017-2022, telah dijatuhi hukuman pidana tujuh tahun penjara terkait dengan kasus yang sama.
saat ini, wahyu sedang menjalani masa bebas bersyarat di lembaga pemasyarakatan kelas i kedungpane semarang, jawa tengah, setelah menjalani sebagian masa hukumannya.
penetapan hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus ini menjadi sorotan besar karena menunjukkan adanya keterlibatan pihak-pihak berpengaruh dalam praktik korupsi yang melibatkan institusi pemilihan umum di indonesia.
pdip sebagai partai besar juga tak luput dari perhatian publik karena beberapa pihak melihat adanya keterkaitan antara partai tersebut dengan praktik suap dalam penyelenggaraan pemilu.
setyo budiyanto, ketua kpk, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini dan berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan dengan transparansi yang tinggi.
"kami berharap dengan penetapan tersangka baru ini, kami dapat mengungkap lebih banyak fakta yang terpendam dan menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya," tambah setyo.
selain itu, kpk juga menyatakan bahwa proses penyidikan akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.
penetapan hasto sebagai tersangka baru ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait aliran uang suap yang diduga melibatkan berbagai pihak dalam kasus ini.
keputusan kpk untuk menetapkan hasto kristiyanto sebagai tersangka tentu saja menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan kader pdip dan politisi.
sebagai sekretaris jenderal pdip, hasto memiliki posisi yang sangat strategis dalam partai, dan keterlibatannya dalam kasus suap ini memberikan dampak besar terhadap citra partai tersebut.
hasto sendiri hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.
beberapa pengamat politik menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap hasto dapat merusak reputasi pdip sebagai salah satu partai penguasa di indonesia.
namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kpk bekerja secara independen tanpa pandang bulu dalam memberantas korupsi.
kasus suap yang melibatkan harun masiku, wahyu setiawan, dan kini hasto kristiyanto, merupakan salah satu kasus besar yang mengguncang dunia politik indonesia.
penetapan tersangka terhadap hasto kristiyanto menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemilu masih menjadi masalah serius yang perlu diperangi bersama.
kpk diharapkan dapat terus menuntaskan penyidikan kasus ini dan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan rakyat dan mencederai demokrasi indonesia.
sebagai negara hukum, indonesia harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun, baik pejabat publik maupun anggota partai politik, yang kebal hukum.
dengan adanya penetapan tersangka baru ini, diharapkan proses hukum akan berjalan dengan adil dan transparan, dan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak terkait untuk lebih menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan