Massa GRPKRI Geruduk Pemkab Muara Enim, Tuntut Tutup PT RMKE

massa grpkri geruduk pemkab muara enim, tuntut tutup pt rmke muara enim - puluhan massa yang mengatasnamakan dari gerakan rakyat peduli keadilan republik indonesia (grpkri) geruduk kantor pemkab muara enim. massa meminta dan menuntut untuk menutup pt rmke dan hentikan operasional bus karyawan di wilayah pemukiman penduduk di halaman kantor pemkab muara enim, kamis, 28 desember 2023. ketua dpd lsm gerakan rakyat peduli keadilan (grpk) ri muara enim, harmani didampingi sekretaris grpk, nasihin mengatakan bahwa alasan aksi ini adalah mempertanyakan terkait soal telah beroperasinya kembali pt rmk di kabupaten muara enim. untuk itu, pihaknya meminta pemkab muara enim untuk menjelaskan terkait beroperasinya pt. rmke dan sanksi apa yang telah dipenuhi sehingga pt. rmke bisa beroperasi kembali termasuk persoalan lingkungan hidup. baca juga:tim rajawali polres muaraenim amankan dua pelaku begal baca juga:topandri resmi ditetapkan tersangka, kpu lubuklinggau langsung pleno tetapkan plh ketua lalu, meminta dinas pupr menjelaskan terkait dugaan pelanggaran perda tata ruang kabupaten muara enim yang dilakukan pt. rmke. dan yang paling penting adalah meminta pemkab muara enim menutup pt. rmke karena diduga kuat telah melakukan pencemaran lingkungan.  "pt rmke ini termasuk perusahaan yang bandel dan tidak transfaran dalam hal informasi," tegasnya. dikatakan hermani, bahwa pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pt rmke beberapa waktu lalu telah membuat geram klhk ri sehingga pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri mengeluarkan sk penerapan sanksi administratif terhadap pelabuhan batu bara milik pt rmke di kecamatan muara belida, kabupaten muara enim.  baca juga:jelang pemilu, kajari oki imbau masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas baca juga:pencapaian kinerja bnn muara enim 2023 capai 99,22 persen sebab pihak kementerian menemukan banyak sekali pelanggaran lingkungan dan tidak memiliki izin pemanfaatan ruang atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (pkkpr). sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) samai dengan ayat (4) peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  lalu, masalah persetujuan lingkungan, berupa ketidaksesuaian lingkup kegiatan terminal khusus sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala dpmptsp kabupaten muara enim nomor 15/kpts/dpmptsp-4/il/2020, tentang izin lingkungan mengenai kegiatan operasional pelabuhan khusus batu bara beserta fasilitas pendukung lainnya.  berbagai kesalahan itu mengharuskan klhk ri menjatuhkan sanksi administratif dengan melakukan penyegelan terhadap seluruh aktivitas pertambangan pt rmke, namun saat ini diketahui perusahaan tersebut telah beroperasi kembali. baca juga:kuota haji ogan ilir tahun 2024 sebanyak 244 peserta, syarat ini jadi penentu keberangkatan baca juga:dua warga binaan rutan baturaja terima remisi natal 202 "begitu juga temuan tim bentukan gubernur sumsel kala itu h herman deru yang mana selain pencemaran lingkungan juga mengenai iup dan izin lingkungan/ persetujuan lingkungan pt. rmk energy tidak sesuai dengan perda tata ruang kabupaten muara enim no. 13 tahun 2018 tentang rt/rw. jadi poin apa saja yang telah dipenuhinya sehingga bisa beroperasi kembali, jangan ada dusta diantara kita," bebernya. kemudian, sambung hermani, selain itu ada permasalahan adanya aktivitas kendaraan operasional karyawan tambang jenis bus dan lv yang sudah sangat meresahkan terutama di kecamatan muara enim dan lawang kidul.  dikarenakan kendaraan besar itu masuk keluar dan melintas di kawasan padat penduduk seperti kelurahan air lintang dan desa tegal rejo. hal ini tentu dikhawatirkan memberikaan dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, karena kendaraan itu melahap lebih dari separuh badan jalan.  kemudian terpantau adanya bus karyawan dan lv masuk pemukiman dalam keadaan kotor berdebu sehingga menimbulkan polusi dan gangguan pada pengendara lainnya. sebelum bertambah parah, pemkab muara enim harus mengatur atau menghentikan bus karyawan yang kerap melintas di tengah pemukiman penduduk. kemudian  untuk membangun halte khusus antar jemput karyawan tambang di jalan poros bukan dijalan kabupaten supaya tidak menimbulkan kemacetan serta melarang seluruh kendaraan tambang menjadikan jalan untuk lahan parkir kendaraan perusahaan.  "seandainya tujuh poin tuntutan kami tidak diindahkan maka ke depan kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak lagi," tegasnya. sementara itu, asisten i bidang pemerintahan dan kesra pemkab muara enim, h emran tabrani mengatakan bahwa pada intinya massa aksi memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait angkutan batu bara yang melintas di kabupaten muara enim. kemudian massa aksi mempersoalkan kegiatan aktifitas operasional pt rmke yang ada di desa tanjung baru, kecamatan muara belida, kabupaten muara enim "kita sudah memfasilitasi tuntutan mereka dan alhamdulillah aksi ini dilakukan secar damai dan tertib, hal-hal yang mereka sampaikan ke pemkab muara enim, sudah kita respon dan akan kita tindak lanjuti bersama dinas teknis," ujarnya. terkait persoalan rmke, lanjut emran, pemkab muara enim akan bersurat ke provinsi karena ini sudah disampaikan juga oleh masyarakat tanjung baru di kantor gubernur sumsel.  dari informasi pihal kecamatan bahwa akan ada tindak lanjut upaya untuk menemukan solusi antara masyarakat dengan perusaaan yang difasilitasi pemprov.  untuk itu pihaknya akan menunggu perkembangannya dahulu dari pemprov sumsel. disinggung mengenai dugaan pelanggaran tata ruang kabupaten muara enim, hal itu juga sudah masuk dari tata ruang. "stockfile dermaga itu sudah masuk pada tata ruang, tindak lanjutnya kita akan evaluasi bersama dinas teknis dalam hal ini pupr,  apakah memang betul melanggar, kalau melanggar kita akan koordinasikan," pungkasnya. ***

Tag

• # aksi protes
• # pelanggaran tata ruang
• # kendaraan operasional
• # tuntutan penutupan
• # pencemaran lingkungan
• # protes lingkungan
• # pt rmke
• # grpkri
• # kesehatan masyarakat
• # muara enim

Share

• 
• 
• 
• 
•