Studi Banding Kepala Desa ke Bali Tuai Kritik Tajam

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Minggu , 15 Dec 2024 - 21:30

Kegiatan studi banding yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Muara Enim ke Provinsi Bali. -Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM - Kegiatan studi banding yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Muara Enim ke Provinsi Bali, mendapat kritik tajam dari masyarakat Muara Enim.

Pasalnya, kegiatan tersebut cenderung mirip liburan bersama keluarga dari pada sebuah studi yang bermanfaat bagi pengembangan desa sehingga terkesan pemborosan Dana Desa.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Minggu 15 Desember 2024, kegiatan studi banding yang tujuannya adalah untuk menambah wawasan mengenai tata kelola pemerintahan desa tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai dari tanggal 12 hingga 16 Desember 2024 di Provinsi Bali.

Namun, sejumlah pihak menilai bahwa kegiatan ini lebih mirip liburan bersama keluarga daripada sebuah studi yang bermanfaat bagi pengembangan desa.

Kritikan masyarakat banyak bermuculan di grup whatsApp salsah satunya di Info Muara Enim.

Masyarakat menilai kegiatan tersebut justru menjadi ajang pemborosan anggaran negara dengan modus study banding.

"Ini hanya wisata ke Bali, bukan kegiatan yang menguntungkan desa-desa kami. Kegiatan seperti ini jelas tidak membawa manfaat nyata, hanya menghabiskan uang negara,"ujar salah satu pengguna media sosial yang turut berkomentar.

Senada salah satu anggota dalam group info Muara Enim Imam Suranto, menyatakan kekecewaannya dengan adanya kegiatan study banding yang dilakukan pada akhir tahun ini di Bali, sebab kegiatan ini sepertinya sudah menjadi budaya ajang jalan-jalan berkedok study banding, sebab setahun sebelumnya juga ada kegiatan serupa yang digelar di Lombok.

Dan ini, jika tidak dihentikan, tahun depan mungkin ke daerah lainnya yang kadang-kadang tidak terlalu urgent.

studi banding kepala desa ke bali tuai kritik tajam                            koranpalpos.com - kegiatan studi banding yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa di kabupaten muara enim ke provinsi bali, mendapat kritik tajam dari masyarakat muara enim.
pasalnya, kegiatan tersebut cenderung mirip liburan bersama keluarga dari pada sebuah studi yang bermanfaat bagi pengembangan desa sehingga terkesan pemborosan dana desa.
dari informasi yang berhasil dihimpun minggu 15 desember 2024, kegiatan studi banding yang tujuannya adalah  untuk menambah wawasan mengenai tata kelola pemerintahan desa tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai dari tanggal 12 hingga 16 desember 2024 di provinsi bali. 
baca juga:prakirakan cuaca bmkg 15 desember 2024 : palembang dan sebagian besar wilayah indonesia dilanda hujan ! 
baca juga:pemprov sumsel gelar simulasi makan bergizi gratis di smkn 2 palembang
namun, sejumlah pihak menilai bahwa kegiatan ini lebih mirip liburan bersama keluarga daripada sebuah studi yang bermanfaat bagi pengembangan desa.
kritikan masyarakat banyak bermuculan di grup whatsapp salsah satunya di info muara enim.
masyarakat menilai kegiatan tersebut justru menjadi ajang pemborosan anggaran negara dengan modus study banding.
baca juga:revisi kuhp terbaru : pengguna narkoba akan direhabilitasi, bukan dipidana !
baca juga:daftar lengkap ump 2025 seluruh indonesia : sumatera selatan terbesar ketiga ! 
"ini hanya wisata ke bali, bukan kegiatan yang menguntungkan desa-desa kami. kegiatan seperti ini jelas tidak membawa manfaat nyata, hanya menghabiskan uang negara,"ujar salah satu pengguna media sosial yang turut berkomentar.
senada salah satu anggota dalam group info muara enim imam suranto, menyatakan kekecewaannya dengan adanya kegiatan study banding yang dilakukan pada akhir tahun ini di bali, sebab kegiatan ini sepertinya sudah menjadi budaya ajang jalan-jalan berkedok study banding, sebab setahun sebelumnya juga ada kegiatan serupa yang digelar di lombok.
dan ini, jika tidak dihentikan, tahun depan mungkin ke daerah lainnya yang kadang-kadang tidak terlalu urgent.
baca juga:daftar lengkap ump 2025 seluruh indonesia : sumatera selatan terbesar ketiga ! 
baca juga:palembang kelola air limbah menuju kota berkelanjutan
"sama seperti tahun lalu, mereka tidak membawa hasil yang signifikan. tidak ada yang diterapkan di desa-desa mereka, kecuali kesenangan pribadi dengan menggunakan anggaran dana desa. apalagi ada yang sampai bawa anak dan istri meski menggunakan dana pribadi," ungkap imam.
imam juga mengingatkan bahwa presiden prabowo subianto telah menekankan pentingnya pembatasan kegiatan serupa, yang dianggap tidak efektif dan hanya membuang-buang uang negara.
untuk itu, agar aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan negeri muara enim, segera mengaudit penggunaan anggaran untuk kegiatan study banding yang dilakukan oleh kepala desa bersama dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten muara enim.
kepala dinas pmd kabupaten muara enim, rahmat noviar saat di konfirmasi membenarkan adanya kegiatan study banding ke desa penglipuran, provinsi bali.
kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan dan kunjungan kerja bagi kepala desa. 
kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pelayanan publik, sumber pendapatan asli desa, dan perencanaan pembangunan desa.
desa penglipuran dipilih karena merupakan salah satu desa terbaik di indonesia.
"kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan izin dari bupati muara enim," ujarnya.
kades muara gula baru suluhuddin, juga membenarkan jika ada kegiatan tersebut yang menggunakan dana desa (add) sebesar rp5,5 juta per kepala desa untuk kedinasan.
kegiatan ini tentu sudah sesuai aturan dan mekanisme dna prosedur berlaku tidak serta merta langsung studi banding.
"kalau kades gunakan dana kedinasan, namun untuk anggota keluarga yang ikut, itu menggunakan dana pribadi masing-masing," jelas sulhuddin yang juga menjabat sebagai ketua forum kepala desa se-kecamatan ujan mas ini.
lanjut suluhuddin, pihaknya memilih desa panglipuran, bali, karena merupakan desa adat terbersih nomor 3 di dunia menurut unesco.
dan banyak sekali manfaat dari studi banding tersebut mulai dari tata kelola desa, kebersihan, wisata dan sebagainya yang nantinya bisa diterapkan di desa masing-masing.
sebab jika tidak melihat langsung kondisi desanya tentu kurang pas, karena kita bisa bertanya langsung ke masyarakat, pemerintah setempat dan pihak terkait.
sebagai contoh untuk kebersihannya, itu memang dibangun dari kesadaran masyarakat seperti budaya dan adat gotong royong.
kemudian aturan mengurangi menggunakan media plastik (kantong plastik) dimana masyarakat dituntut untuk mengganti dengan bambu dan sebagainya yang mungkin bisa diterapkan di muara enim.
selain itu, ada juga membahas masaalah aturan yang disampaikan oleh kemendagri terutama untuk jabatan kades yang diperpanjang oleh pemerintah selama tiga tahun.
"intinya sangat bermanfaat jika benar-benar diikuti, namun kembali kepada pribadi kades masing-masing," ujarnya.
menanggapi kritikan masyarakata tersebut, kepala kejari (kajari) kabupaten muara enim, rudi iskandar sh mh, mengatakan pihaknya akan memberikan himbauan kepada seluruh desa kedepan dapat lebih mengedepankan program-program yang lebih pro ke masyarakat. 
pihaknya juga akan menyarankan agar jangan terlalu sering melakukan anggaran studi atau bimtek tersebut. kedepan,! agar dana desa diutamakan lebih untuk kesejahteraan dan pembangunan di desa dan menghasilkan untuk kesejahteraan masyarakat.
"nanti akan kita tanyakan hasil dari bimtek atau studi mereka tersebut. dan juga, akan kami tagih manfaat bimtek dan studinya itu," ungkap rudi.
memang kegiatan itu, lanjut rudi, ada anggaran studi atau bimtek, tetapi hanya untuk kemanfaatan tujuan mencontoh desa-desa yang sukses disana, agar dapat diterapkan atau bisa dilakukan bagi desa yang belum sukses di kabupaten muara enim.
dan kejari juga mempunyai program ke desa agar mengurangi bimtek dan menghimbau hasil bimtek selama ini dimanfaatkan dan  diimplementasikan atau tidak oleh setiap desa itu atau tidak.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan