Ketua MK: Pendaftaran Sengketa Pilkada 2024 Berjalan Lancar

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Senin , 09 Dec 2024 - 19:33

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menjawab pertanyaan wartawan di Gedung I MK, Jakarta, Senin (9/12/2024)-Foto: Antara-

“Kemarin untuk pemilu legislatif, masing-masing panel hampir menangani 100 perkara. Bahkan, legislatif itu masa persidangannya hanya 30 hari. Untuk Pilkada ini, durasi penanganan diberikan waktu hingga 45 hari kerja sejak dicatat dalam e-BRPK,” tambahnya.

Saat ini, jadwal sidang perdana sengketa Pilkada masih dalam tahap pembahasan. Suhartoyo memperkirakan bahwa sidang perdana akan dimulai pada awal Januari 2025.

Proses ini akan diawali dengan pemeriksaan awal dokumen untuk memastikan bahwa semua berkas yang diperlukan telah lengkap sesuai aturan.

MK juga meminta para pemohon untuk mematuhi ketentuan yang telah diatur, termasuk tata cara beracara yang tercantum dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap gugatan dapat diproses dengan baik dan tidak ada potensi hambatan administratif.

Dengan jumlah gugatan yang sudah mencapai 162 kasus, Suhartoyo menyatakan keyakinannya bahwa MK siap menangani berapapun perkara yang masuk.

Pengalaman menangani sengketa pemilu legislatif menjadi salah satu tolok ukur kesiapan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada kali ini.

“MK memiliki mekanisme yang sudah teruji untuk menangani ratusan perkara dalam waktu singkat. Kami juga memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan durasi sidang agar setiap perkara dapat diputuskan dengan tepat waktu,” ujar Suhartoyo.

Di tengah proses sengketa Pilkada, Suhartoyo berharap agar proses hukum ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga demokrasi di Indonesia.

Ia juga mengimbau kepada para pemohon, baik pasangan calon kepala daerah maupun tim pendukungnya, untuk menjunjung tinggi aturan hukum dan memberikan kepercayaan penuh kepada MK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada.

ketua mk: pendaftaran sengketa pilkada 2024 berjalan lancar                            koranpalpos.com - ketua mahkamah konstitusi (mk), suhartoyo, memastikan bahwa proses pendaftaran sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
hingga senin pukul 17.50 wib, sebanyak 162 gugatan telah diajukan ke mk terkait perselisihan hasil pilkada kabupaten dan kota.
“untuk proses pendaftaran sejauh ini tidak ada persoalan,” kata suhartoyo di gedung i mk, jakarta, senin (09/12).
meski jumlah perkara terus bertambah, hingga saat ini belum ada gugatan yang diajukan untuk sengketa pilkada di tingkat provinsi. gugatan yang masuk telah didaftarkan melalui dua jalur, yakni daring dan luring.
 baca juga:komisi vii dpr dorong percepatan pembangunan pelabuhan tanjung carat
baca juga:dpr sebut dana kampanye perlu lebih banyak dibantu negara
suhartoyo menjelaskan bahwa sesuai aturan, gugatan sengketa pilkada harus didaftarkan ke mk paling lambat tiga hari kerja setelah penetapan hasil suara oleh komisi pemilihan umum (kpu).
setelah pengajuan, pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas permohonan sebelum akhirnya dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-brpk).
“nanti setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh mk. setelah itu, para hakim akan menggelar perkara sesuai panelnya dan menetapkan hari sidang,” jelas suhartoyo.
sidang pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan sistem sidang panel, di mana setiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi.
baca juga:mk tegaskan belum ada sengketa pilkada provinsi yang masuk : terdata terakhir 152 perkara kabupaten/kota !
baca juga:calon kepala daerah dapat ajukan gugatan hasil pilkada ke mk : ini syarat dan prosedur gugatan ! 
suhartoyo menekankan bahwa para hakim konstitusi yang menangani perkara dipastikan bebas dari potensi konflik kepentingan, sehingga proses persidangan berjalan adil dan transparan.
mekanisme ini dirancang untuk menangani jumlah perkara yang masuk dengan efektif. suhartoyo mengungkapkan bahwa mk memiliki pengalaman menangani ratusan perkara sengketa pemilu legislatif sebelumnya, yang dilakukan dalam waktu lebih singkat.
“kemarin untuk pemilu legislatif, masing-masing panel hampir menangani 100 perkara. bahkan, legislatif itu masa persidangannya hanya 30 hari. untuk pilkada ini, durasi penanganan diberikan waktu hingga 45 hari kerja sejak dicatat dalam e-brpk,” tambahnya.
saat ini, jadwal sidang perdana sengketa pilkada masih dalam tahap pembahasan. suhartoyo memperkirakan bahwa sidang perdana akan dimulai pada awal januari 2025.
baca juga:dpr sebut kejenuhan dan tingginya biaya pilkada pengaruhi partisipasi
baca juga:polres oku tingkatkan patroli pasca pilkada serentak 2024
proses ini akan diawali dengan pemeriksaan awal dokumen untuk memastikan bahwa semua berkas yang diperlukan telah lengkap sesuai aturan.
mk juga meminta para pemohon untuk mematuhi ketentuan yang telah diatur, termasuk tata cara beracara yang tercantum dalam peraturan mk nomor 3 tahun 2024.
hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap gugatan dapat diproses dengan baik dan tidak ada potensi hambatan administratif.
dengan jumlah gugatan yang sudah mencapai 162 kasus, suhartoyo menyatakan keyakinannya bahwa mk siap menangani berapapun perkara yang masuk.
baca juga:mk telah terima 115 gugatan pilkada 2024 : berikut daftar lengkapnya !
baca juga:kpu tetapkan hdcu menang pilgub sumsel 2024 : berikut hasil rekap suara lengkap !
pengalaman menangani sengketa pemilu legislatif menjadi salah satu tolok ukur kesiapan mk dalam menyelesaikan sengketa pilkada kali ini.
“mk memiliki mekanisme yang sudah teruji untuk menangani ratusan perkara dalam waktu singkat. kami juga memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan durasi sidang agar setiap perkara dapat diputuskan dengan tepat waktu,” ujar suhartoyo.
di tengah proses sengketa pilkada, suhartoyo berharap agar proses hukum ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga demokrasi di indonesia.
ia juga mengimbau kepada para pemohon, baik pasangan calon kepala daerah maupun tim pendukungnya, untuk menjunjung tinggi aturan hukum dan memberikan kepercayaan penuh kepada mk sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada.
baca juga:sah ! kpu tetapkan helmi hasan-mian menang pilgub bengkulu 2024
baca juga:wakil ketua dpr : umkm tak perlu khawatir jika ppn dinaikkan !
“kepercayaan publik kepada mk sangat penting. kami ingin memastikan bahwa setiap proses berjalan adil, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tutup suhartoyo.
dengan dimulainya persidangan pada januari 2025, masyarakat akan menanti bagaimana mk memutuskan perkara-perkara yang akan menjadi penentu bagi kepemimpinan daerah di indonesia.
proses ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya integritas dalam sistem demokrasi, baik bagi para penyelenggara pilkada maupun para kandidat yang berlaga. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan