Wacana Polri di Bawah Kemendagri : Tantangan untuk Pembuktian Integritas !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 05 Dec 2024 - 00:02

Aktivitas personil kepolisian dalam suatu kegiatan. -Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM – Wacana penempatan institusi Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengemuka, memicu berbagai tanggapan dari berbagai kalangan.

Usulan yang pertama kali disampaikan oleh politisi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, bertujuan untuk mengurangi potensi intervensi dalam pemilu dan memperjelas fokus tugas Polri dalam pengamanan masyarakat.

Namun, wacana ini menuai berbagai reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak.

Praktisi hukum, Sulyaden SH mengatakan, penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang belakangan menjadi pembahasan hangat di kalangan politisi dan masyarakat, menurutnya perubahan tersebut tidak akan terlalu berdampak pada kinerja Polri selama ini yang sudah cukup baik meski tetap ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal profesionalisme.

"Selama ini Polri sudah berada langsung di bawah Presiden, dan saya rasa kinerjanya tidak terlalu terpengaruh jika berada di bawah Kemendagri. Yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat," ujar Sulyaden saat diwawancarai, Rabu (4/12).

Namun, Sulyaden juga menyoroti bahwa meski struktur organisasi tidak banyak berubah, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah pembenahan dalam aspek internal Polri, terutama profesionalisme dan integritas para anggotanya.

Ia mencontohkan beberapa kasus yang melibatkan anggota Polri, seperti kasus penembakan yang terjadi di Polda Sumatera Barat terkait masalah tambang galian C.

Menurutnya, kasus-kasus semacam ini hanya merendahkan harkat dan martabat institusi kepolisian.

"Saya kira, yang lebih penting adalah kualitas sumber daya manusia di Polri. Masyarakat butuh polisi yang humanis, jujur, bersih dari korupsi, serta adil dan tidak berpihak dalam penegakan hukum. Kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri seperti ini harus bisa dicegah," jelasnya.

Sulyaden juga mengingatkan bahwa Polri harus tetap menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

wacana polri di bawah kemendagri : tantangan untuk pembuktian integritas !                               koranpalpos.com – wacana penempatan institusi polri di bawah kementerian dalam negeri (kemendagri) kembali mengemuka, memicu berbagai tanggapan dari berbagai kalangan.
usulan yang pertama kali disampaikan oleh politisi pdip, deddy yevri sitorus, bertujuan untuk mengurangi potensi intervensi dalam pemilu dan memperjelas fokus tugas polri dalam pengamanan masyarakat.
namun, wacana ini menuai berbagai  reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak. 
praktisi hukum, sulyaden sh mengatakan, penempatan polri di bawah kementerian dalam negeri (kemendagri), yang belakangan menjadi pembahasan hangat di kalangan politisi dan masyarakat, menurutnya perubahan tersebut tidak akan terlalu berdampak pada kinerja polri selama ini yang sudah cukup baik meski tetap ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal profesionalisme.
baca juga:kisah heroik penyelamatan ibu dan bayi dari banjir bandang sukabumi
baca juga:pemprov sumsel hakul yakin mampu pertahankan swasembada pangan melalui program opla : ini alasannya !
"selama ini polri sudah berada langsung di bawah presiden, dan saya rasa kinerjanya tidak terlalu terpengaruh jika berada di bawah kemendagri. yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat," ujar sulyaden saat diwawancarai, rabu (4/12).
namun, sulyaden juga menyoroti bahwa meski struktur organisasi tidak banyak berubah, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah pembenahan dalam aspek internal polri, terutama profesionalisme dan integritas para anggotanya.
ia mencontohkan beberapa kasus yang melibatkan anggota polri, seperti kasus penembakan yang terjadi di polda sumatera barat terkait masalah tambang galian c. 
baca juga:dwi wahyuni cheka resmi dilantik jadi pj. ketua tp pkk kota palembang
baca juga:2 pelajar putri di palembang yang dilaporkan hilang ditemukan di yogyakarta : begini kondisinya !
menurutnya, kasus-kasus semacam ini hanya merendahkan harkat dan martabat institusi kepolisian.
"saya kira, yang lebih penting adalah kualitas sumber daya manusia di polri. masyarakat butuh polisi yang humanis, jujur, bersih dari korupsi, serta adil dan tidak berpihak dalam penegakan hukum. kasus-kasus yang melibatkan anggota polri seperti ini harus bisa dicegah," jelasnya.
sulyaden juga mengingatkan bahwa polri harus tetap menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
baca juga: judol menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental pemuda
baca juga:pj gubernur sumsel sampaikan 7 pesan presiden dalam peringatan hut korpri ke- 53 
"polisi jangan sampai terlibat dalam praktik suap atau rekayasa kasus. apa yang dibutuhkan masyarakat adalah polisi yang dapat dipercaya dan bekerja dengan integritas tinggi," tambahnya.
secara keseluruhan, sulyaden mengungkapkan bahwa meskipun wacana perubahan struktural ini perlu didiskusikan lebih lanjut, fokus utama yang harus dilakukan adalah memastikan kualitas kinerja polri melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan internal yang lebih ketat.
sedangkan sejumlah warga mengungkapkan, kekhawatiran terkait potensi politisasi dan penurunan profesionalisme aparat kepolisian, sementara yang lain berharap perubahan ini dapat meningkatkan fokus polri pada tugas pengamanan masyarakat.
ina, warga alang-alang lebar kota palembang menyatakan, bahwa ia merasa ragu jika polri dipindahkan ke bawah kemendagri.
"saya khawatir kalau polri jadi lebih terpengaruh politik. polisi seharusnya netral dan melayani masyarakat tanpa ada intervensi dari partai manapun. kalau di bawah kemendagri, bisa saja ada kepentingan politik yang masuk," ujarnya, rabu (4/12). 
ia berharap agar pengawasan terhadap kinerja polri lebih ditingkatkan tanpa mengurangi independensi mereka.
di sisi lain, andi, warga kemuning kota palembang  mengungkapkan, harapannya agar jika wacana ini terwujud, polri tetap bisa fokus pada tugas utamanya.
"kalau polri bisa lebih fokus pada pengamanan masyarakat tanpa terbebani dengan urusan politik atau kekuasaan, saya rasa itu akan baik. selama ini banyak yang merasa polri terlalu terlibat dalam urusan politik," katanya.
namun, ia juga berharap agar perubahan ini tidak mengganggu profesionalisme dan kinerja polri.
"polisi harus tetap profesional, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan. apalagi jika dipindah ke kemendagri, ada risiko kewenangannya semakin sempit," tambahnya. 
di antara warga lainnya, ada pula yang sepakat dengan pendapat ahli hukum yang menilai bahwa penempatan polri di bawah kemendagri berpotensi mengurangi kewenangan dan mengarah pada politisasi.
"polri seharusnya tetap berada di bawah presiden untuk menjaga independensinya. jika masuk ke dalam struktur kemendagri, bisa jadi fungsinya terbatas, dan itu merugikan masyarakat," kata randa, warga musi banyuasin. 
meski demikian, sebagian warga juga mendukung ide ini dengan harapan agar polri dapat lebih fokus pada pengamanan, terutama dalam menghadapi tahapan pemilu yang sering kali penuh dengan tensi politik.
"kita ingin polisi lebih menjaga keamanan, bukan terlibat dalam urusan politik yang tidak ada hubungannya dengan tugas utama mereka," ujar wati, warga kota prabumulih. 
dikatakannya, meskipun ada harapan agar perubahan ini bisa membawa kebaikan dalam hal pengamanan, sebagian besar warga mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme polri sebagai lembaga yang berfungsi untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan politik tertentu.
sebelumnya, pakar hukum universitas al-azhar indonesia (uai) profesor suparji ahmad menilai bahwa wacana penempatan polri di bawah kementerian dalam negeri (kemendagri) berpotensi memunculkan politisasi.
“kalau persoalannya bahwa sekarang ada semacam politisasi polri, potensi politisasi akan lebih tinggi kalau di kemendagri seandainya menterinya dari partai politik, sehingga menjadi risiko. malah bahaya,” ucapnya dikutip di jakarta, senin.
selain itu, menurutnya, apabila polri berada di bawah kemendagri, maka akan mempersempit kewenangan fungsi.
“karena kan menjadi inspektoral kementerian saja. sementara yang dilayani polri kan secara keseluruhan,” kata dia.
ia mengatakan, apabila hal yang dipermasalahkan adalah soal subyektivitas oknum polisi pada masa pilkada, hal yang seharusnya dibenahi adalah pengawasan dan bukan soal penempatan kepolisian.
“bukan soal di bawah presiden ataupun kemendagri, tetapi lebih bagaimana para pejabat menempatkan polisi tadi itu sebagai alat negara secara keseluruhan,” ujarnya.
oleh karena itu, ia berpendapat bahwa wacana penempatan polri di bawah kemendagri bukanlah usulan yang tepat.
“menurut saya, usulan tadi adalah lagu lama yang kembali diputar, tapi kemudian syairnya itu adalah syair yang kemudian tidak memiliki argumentasi secara filosofis maupun sosiologis yang tepat, prosedural, dan substansial,” ujarnya.
diketahui, gagasan penempatan polri di bawah tni atau kemendagri disampaikan oleh politisi pdip deddy yevri sitorus dalam konferensi pers pada kamis (28/11).
ia mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan wacana tersebut agar tidak ada intervensi di dalam pemilu.
"perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar polri kembali di bawah kendali panglima tni. atau agar kepolisian republik indonesia dikembalikan ke bawah kementerian dalam negeri," ujarnya.
menurutnya, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.
"ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," ucapnya. 
terpisah, menteri dalam negeri, tito karnavian menolak dengan tegas wacana polri dibawah kemendagri.
menurut mendagri, perpindahan naungan kepolisian dari tni ke bawah naungan langsung presiden republik indonesia itu, merupakan kehendak reformasi beberapa tahun silam.
"saya keberatan kalau kepolisian di bawah kemendagri," tegas tito.
karena polri kata tito, lebih fokus pada tugas-tugas penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 
tujuan dijadikannya kepolisian berada langsung di bawah presiden ri, juga untuk memastikan akuntabilitas kepada pemimpin sipil tertinggi negara.