Richard Cahyadi Segera Disidang di PN Tipikor Palembang Kasus Korupsi SANTAN : Ini Pasal yang Menjeratnya !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 03 Dec 2024 - 12:59

Kepala kejaksaan negeri Muba Roy Riady SH MH merelese perlimpah berkas perkara SANTAN-Foto : Dokumen Palpos-

Mereka adalah Muhzen Alhifzi, SE Bin Ahyul Fahar, Muhammad Arief, S.T Bin Arfan, dan Riduan, S.E Bin A. Hamid.

Keempatnya dijerat dengan dakwaan primer yang sama, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dakwaan subsidiair berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek yang merugikan negara.

Roy Riady menjelaskan bahwa proses penyelidikan ini dimulai setelah adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan aplikasi SANTAN yang digunakan untuk pencatatan nomor tanah desa di Musi Banyuasin.

Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah administrasi tanah, namun pada praktiknya, proyek tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, serta diduga tidak melalui prosedur pengadaan yang sah.

"Pengadaan aplikasi ini terindikasi bermasalah, dengan adanya dugaan mark-up harga dan ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dengan kualitas aplikasi yang diterima. Selain itu, terdapat ketidakberesan dalam proses pengadaan yang mengarah pada praktik korupsi," ujar Roy Riady.

Penyidikan terhadap kasus ini dimulai setelah Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menerima laporan mengenai adanya potensi korupsi yang melibatkan sejumlah pihak dalam proyek pengadaan aplikasi tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, ditemukan bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka dengan dakwaan tindak pidana korupsi.

Setelah berkas perkara selesai disusun, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kelas IA Palembang pada 3 Desember 2024.

Roy Riady menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu penetapan hari sidang pertama untuk memulai proses persidangan perkara ini.

"Pelimpahan berkas perkara ini merupakan tahap lanjutan dari proses hukum yang sedang berjalan. Kami harap proses ini dapat segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, agar para tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujar Roy.

Menurutnya, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin berkomitmen untuk selalu mengikuti prosedur dan standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani setiap perkara.

Pihaknya juga berupaya memastikan bahwa setiap kasus hukum yang ditangani dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

richard cahyadi segera disidang di pn tipikor palembang kasus korupsi santan : ini pasal yang menjeratnya !                             koranpalpos.com - kejaksaan negeri musi banyuasin (kejari muba) telah melimpahkan berkas perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa) yang menyasar beberapa desa di kabupaten musi banyuasin, tahun anggaran 2021, ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) kelas ia palembang.
berkas perkara yang dilimpahkan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang melibatkan tim jaksa penuntut umum (jpu) kejari muba, setelah melakukan serangkaian penelitian berkas perkara.
korupsi dalam proyek pengadaan aplikasi tersebut diduga melibatkan beberapa pihak, dengan kerugian negara yang cukup signifikan.
baca juga:kejari muba sita aset bedeng 12 pintu milik richard cahyadi di bandung : kasus korupsi aplikasi santan ! 
baca juga:richard cahyadi terjerat 2 kasus korupsi : aplikasi santan dan jaringan internet desa !
kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady, sh, mh, dalam konferensi pers yang digelar pada selasa, 3 desember 2024, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun dakwaan terhadap tiga tersangka yang terlibat dalam perkara ini.
tersangka pertama, richard cahyadi, ap. msi, dijerat dengan beberapa pasal, di antaranya pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
dalam dakwaan primer, richard cahyadi dikenakan pasal tentang korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara.
baca juga:dugaan korupsi kasus santan muba : akhirnya richard cahyadi ditetapkan tersangka dan ditahan ! 
baca juga:kasus santan : geledah rumdin plt kadis pmd muba, tim kejari muba sita uang, kartu atm, dan satu hp !
sementara dakwaan subsidiair mengarah pada pelanggaran terkait pengadaan proyek yang tidak sesuai prosedur dan merugikan negara.
selain itu, ia juga didakwa dengan pasal 12b jo. pasal 18 yang berhubungan dengan pemberian gratifikasi atau suap dalam proyek tersebut.
selain richard cahyadi, tiga orang lainnya juga terlibat dalam kasus ini dan mendapat dakwaan yang serupa.
baca juga:hasil penggeledahan 2 jam di kantor dpmd muba dalam kasus santan : disita berkas, laptop, dan handphone ! 
baca juga:terkait kasus santan, kejari muba geledah kantor bpmd muba
mereka adalah muhzen alhifzi, se bin ahyul fahar, muhammad arief, s.t bin arfan, dan riduan, s.e bin a. hamid.
keempatnya dijerat dengan dakwaan primer yang sama, yaitu pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dakwaan subsidiair berdasarkan pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek yang merugikan negara.
roy riady menjelaskan bahwa proses penyelidikan ini dimulai setelah adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan aplikasi santan yang digunakan untuk pencatatan nomor tanah desa di musi banyuasin.
baca juga:satu per satu 'bancakan' uang rakyat di muba dibidik : aplikasi santan siap-siap !
baca juga:kasus korupsi lrt sumsel : mantan dirjen kereta api jadi tersangka baru !
aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah administrasi tanah, namun pada praktiknya, proyek tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, serta diduga tidak melalui prosedur pengadaan yang sah.
"pengadaan aplikasi ini terindikasi bermasalah, dengan adanya dugaan mark-up harga dan ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dengan kualitas aplikasi yang diterima. selain itu, terdapat ketidakberesan dalam proses pengadaan yang mengarah pada praktik korupsi," ujar roy riady.
penyidikan terhadap kasus ini dimulai setelah kejaksaan negeri musi banyuasin menerima laporan mengenai adanya potensi korupsi yang melibatkan sejumlah pihak dalam proyek pengadaan aplikasi tersebut.
setelah dilakukan penyelidikan mendalam, ditemukan bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka dengan dakwaan tindak pidana korupsi.
setelah berkas perkara selesai disusun, tim jaksa penuntut umum kejaksaan negeri musi banyuasin melakukan pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) kelas ia palembang pada 3 desember 2024.
roy riady menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu penetapan hari sidang pertama untuk memulai proses persidangan perkara ini.
"pelimpahan berkas perkara ini merupakan tahap lanjutan dari proses hukum yang sedang berjalan. kami harap proses ini dapat segera disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi palembang, agar para tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujar roy.
menurutnya, kejaksaan negeri musi banyuasin berkomitmen untuk selalu mengikuti prosedur dan standar operasional prosedur (sop) dalam menangani setiap perkara.
pihaknya juga berupaya memastikan bahwa setiap kasus hukum yang ditangani dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
kejaksaan negeri musi banyuasin, menurut roy, selalu berusaha untuk menjaga independensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.
kejaksaan juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), dan instansi lainnya, untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan adil.
"kami selalu berupaya untuk memberikan penegakan hukum yang tegas dan adil. dalam setiap kasus, kami bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. kami juga selalu melaporkan perkembangan perkara kepada pimpinan secara berjenjang untuk menjaga akuntabilitas," tambah roy.
pihak kejaksaan negeri musi banyuasin berharap agar proses hukum terhadap perkara ini dapat berlangsung secara cepat dan transparan, serta memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
masyarakat juga diimbau untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di daerah, agar penegakan hukum dapat berjalan maksimal.
"kami berharap agar perkara ini dapat menjadi contoh bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya, bahwa tidak ada yang kebal hukum. kami juga berharap agar masyarakat dapat terus mendukung upaya pemberantasan korupsi, karena ini adalah tanggung jawab bersama," tutup roy.
dengan pelimpahan berkas perkara ini, masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan sidang yang akan segera dimulai dan memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang tengah berjalan.
kejaksaan negeri musi banyuasin juga berjanji akan terus bekerja keras untuk menjaga integritas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayahnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan