Pasca-Kemenangan Kotak Kosong : KPU Tegaskan Pilkada Lanjutkan di Pangkalpinang Digelar September 2025 !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 01 Dec 2024 - 12:53

Kotak kosong sementara unggul di Pilwako Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung-Foto : Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menegaskan bahwa Pilkada lanjutan akan digelar pada September 2025.

Syaratnya apabila pasangan calon (paslon) tunggal dalam Pilkada Serentak 2024 tidak memperoleh suara minimal 50 persen.

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggara, Idham Holik, saat memonitoring rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Pangkalpinang.

"Jika paslon tunggal tidak memperoleh suara sampai 50 persen, maka sesuai regulasi, Pilkada lanjutan akan dilaksanakan pada September 2025," ujar Idham pada Minggu 1 Desember 2024.

Kebijakan penyelenggaraan Pilkada lanjutan didasarkan pada Pasal 54d ayat 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Selain itu, hal ini juga telah dibahas dalam rapat konsultasi antara KPU, Komisi II DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Idham, keputusan tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengamanatkan bahwa Pilkada lanjutan harus dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah pemungutan suara Pilkada Serentak, yang telah berlangsung pada 27 November 2024.

"Kami akan berkoordinasi kembali dengan pembuat undang-undang untuk memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi. Nantinya, KPU akan menerbitkan jadwal dan program untuk Pilkada lanjutan," jelasnya.

Pilkada lanjutan dirancang dengan mekanisme yang serupa dengan Pilkada Serentak 2024.

pasca-kemenangan kotak kosong : kpu tegaskan pilkada lanjutkan di pangkalpinang digelar september 2025 !                             koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia menegaskan bahwa pilkada lanjutan akan digelar pada september 2025.
syaratnya apabila pasangan calon (paslon) tunggal dalam pilkada serentak 2024 tidak memperoleh suara minimal 50 persen.
pernyataan ini disampaikan oleh anggota kpu ri divisi teknis penyelenggara, idham holik, saat memonitoring rekapitulasi hasil perolehan suara di kpu pangkalpinang.
baca juga:kotak kosong kalahkan incumbent di pilkada pangkalpinang 2024 : fenomena protes politik !
baca juga:kotak kosong raih 17.029 suara, panca-ardani unggul secara keseluruhan !
"jika paslon tunggal tidak memperoleh suara sampai 50 persen, maka sesuai regulasi, pilkada lanjutan akan dilaksanakan pada september 2025," ujar idham pada minggu 1 desember 2024.
kebijakan penyelenggaraan pilkada lanjutan didasarkan pada pasal 54d ayat 2 dan 3 undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.
selain itu, hal ini juga telah dibahas dalam rapat konsultasi antara kpu, komisi ii dpr ri, dan kementerian dalam negeri (kemendagri).
baca juga:fenomena kotak kosong menang di pilkada bangka dan pangkalpinang : suara rakyat untuk perubahan politik !
baca juga:syukuran kemenangan kotak kosong di pilwako pangkalpinang 2024 : relawan dan warga cukur botak massal ! 
menurut idham, keputusan tersebut juga sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi (mk), yang mengamanatkan bahwa pilkada lanjutan harus dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah pemungutan suara pilkada serentak, yang telah berlangsung pada 27 november 2024.
"kami akan berkoordinasi kembali dengan pembuat undang-undang untuk memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi. nantinya, kpu akan menerbitkan jadwal dan program untuk pilkada lanjutan," jelasnya.
pilkada lanjutan dirancang dengan mekanisme yang serupa dengan pilkada serentak 2024.
baca juga:lawan kotak kosong, panca- ardani tegaskan bukan grand design
baca juga:bangka belitung menjadi provinsi terbanyak di indonesia dengan paslon melawan kotak kosong !
tahapan-tahapan yang akan dilakukan meliputi:
1. pendaftaran paslon baru
jika pilkada lanjutan digelar, pendaftaran akan dibuka kembali untuk memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai untuk mengajukan calon kepala daerah.
baca juga:kpu pastikan 41 daerah melawan kotak kosong
baca juga:pilkada ulang dilakukan maksimal 2 tahun bila kotak kosong menang !
2. kampanye
tahapan kampanye akan kembali dilakukan untuk memberikan ruang kepada paslon memperkenalkan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat.
3. pemungutan suara
pemungutan suara akan dilaksanakan pada september 2025, dengan memastikan seluruh proses sesuai dengan protokol yang berlaku.
idham menjelaskan bahwa kpu akan mempersiapkan semua aspek pelaksanaan pilkada lanjutan, termasuk anggaran, logistik, dan sumber daya manusia.
"kami berkomitmen untuk menyelenggarakan pilkada lanjutan dengan transparan dan akuntabel," tambahnya.
hingga saat ini, kpu masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang di seluruh daerah.
proses ini diawali dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi, sebelum akhirnya diumumkan secara nasional.
"di pangkalpinang, proses rekapitulasi suara sedang berlangsung. kami akan menunggu hasil final apakah paslon tunggal memperoleh suara di atas 50 persen atau tidak," kata idham.
rekapitulasi ini menjadi kunci untuk menentukan apakah pilkada lanjutan perlu diselenggarakan atau tidak. jika paslon tunggal menang dengan suara lebih dari 50 persen, maka pilkada lanjutan tidak diperlukan.
pilkada serentak 2024 mencatat beberapa daerah dengan paslon tunggal, termasuk kota pangkalpinang.
kehadiran paslon tunggal menjadi tantangan tersendiri dalam demokrasi lokal, karena masyarakat hanya memiliki dua pilihan: mendukung paslon tersebut atau memilih kotak kosong.
menurut idham, jika suara untuk kotak kosong lebih dari 50 persen, maka pilkada lanjutan menjadi solusi untuk memberikan kesempatan kepada calon lain.
"pilkada lanjutan membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas. dengan demikian, masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menentukan pemimpin daerahnya," ujarnya.
penyelenggaraan pilkada lanjutan tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari aspek teknis hingga anggaran.
namun, kpu memastikan akan melakukan koordinasi intensif dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan dprd, untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.
"kami juga harus memperhatikan aspek anggaran, mengingat pilkada lanjutan memerlukan alokasi dana yang cukup besar. namun, hal ini menjadi investasi penting untuk menjaga demokrasi dan legitimasi pemimpin daerah," tegas idham.
selain itu, kpu juga akan memastikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat agar mereka memahami tujuan dan pentingnya pilkada lanjutan.
dengan penyelenggaraan pilkada lanjutan, kpu berharap dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
pilkada lanjutan tidak hanya menjadi solusi untuk daerah dengan paslon tunggal yang kalah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap pilihan masyarakat.
"kami ingin memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. pilkada lanjutan adalah salah satu cara untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat," tutup idham.
pilkada lanjutan yang direncanakan pada september 2025 menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan demokrasi di indonesia.
dengan regulasi yang jelas dan komitmen dari kpu, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sistem pemilihan kepala daerah yang adil dan inklusif.
masyarakat kini menanti hasil rekapitulasi suara pilkada serentak 2024 untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah pilkada lanjutan perlu dilaksanakan atau tidak. 
sementara itu,  kpu  melakukan monitoring pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pilkada serentak 2024 di provinsi kepulauan bangka belitung guna memastikan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah itu berjalan sesuai aturan berlaku.
"saya datang ke sini ingin melihat secara langsung proses rekapitulasi di tingkat kecamatan," kata anggota kpu republik indonesia divisi teknis penyelenggara idham holik. 
ia mengatakan kpu republik indonesia akan menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pilkada serentak 2024 ini, ketika kpu di daerah menyelesaikan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di daerahnya masing-masing.
"kita tunggu saja proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dan nanti kpu kota pangkalpinang akan menyampaikan kepada publik secara luas," katanya.
ia menyatakan saat ini kpu republik indonesia masih menunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh kpu kota pangkalpinang.
"saat ini kami menunggu hasil rekapitulasi yang disahkan oleh kpu kota pangkalpinang ataupun kpu provinsi kepulauan babel," ujarnya.
menurut dia, terkait antusiasme masyarakat untuk datang ke tps menggunakan hak pilih pada pilkada serentak 2024 di kota pangkalpinang ini tentu dipengaruhi banyak faktor.
"yang jelas kpu sebagai penyelenggara pilkada, evaluasi merupakan kewajiban bagi kami sebab tahapan pelaksanaan pilkada dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen," katanya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 2 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan