Ada Apa 65 Anggota Badan Ad Hoc di OKU Selatan Pilih Mundur : Begini Penjelasan KPU !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 29 Nov 2024 - 23:03

Penyelenggara pilkada melakukan proses penghitungan suara di TPS-Foto : Antara-

ada apa 65 anggota badan ad hoc di oku selatan pilih mundur : begini penjelasan kpu !                             koranpalpos.com - sebuah situasi tak terduga muncul di kabupaten ogan komering ulu (oku) selatan, sumatera selatan, menjelang pilkada 2024.
sebanyak 65 anggota badan ad hoc, yang terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps), panitia pengawas kecamatan (panwascam), dan pengawas kelurahan/desa (pkd), mengajukan pengunduran diri serentak.
langkah ini menjadi sorotan karena dapat memengaruhi kelancaran proses pemilu di wilayah tersebut.
baca juga:pengamat politik sebut 3 blunder mawardi yahya penyebab suara anjlok : begini tanggapan juru bicara matahati !
baca juga:pdip instruksikan kawal penghitungan suara pilkada muaraenim 
komisi pemilihan umum (kpu) oku selatan segera mengambil tindakan untuk menyelidiki penyebabnya.
komisioner divisi sdm dan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat (sosdiklih) kpu oku selatan, nopi yansyah, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi alasan utama pengunduran diri tersebut.
"kami masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti alasan mereka mengundurkan diri," ujar nopi di muaradua, jumat, 29 november 2024.
baca juga:syukuran kemenangan kotak kosong di pilwako pangkalpinang 2024 : relawan dan warga cukur botak massal ! 
baca juga:pilkada banyuasin 2024 : slamet-alfi menang dikit di 4 kecamatan, askolani-netta menang banyak 17 kecamatan !
menurutnya, pengunduran diri ini tidak bisa dianggap remeh karena melibatkan penyelenggara di tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa.
puluhan anggota yang mengundurkan diri mayoritas berasal dari kecamatan kisam ilir.
berdasarkan informasi awal yang diterima kpu, alasan utama mundurnya para anggota badan ad hoc tersebut adalah rasa ketidaknyamanan terhadap prosedur kerja yang dianggap tidak sesuai.
baca juga:3 daerah ini lumbung suara hdcu di pilkada sumsel 2024 : matahati unggul di kandang, era kuasai palembang!
baca juga:toha-rohman ajak masyarakat muba kawal perolehan suara sampai pelantikan
dalam surat pengunduran diri yang mereka ajukan, para anggota mengungkapkan frustrasi dan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja yang dirasakan tidak mendukung.
"hal inilah yang perlu diluruskan. kami sedang melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk klarifikasi lebih lanjut," tegas nopi.
meski jumlah yang mengundurkan diri cukup signifikan, kpu oku selatan memastikan bahwa proses tahapan pilkada 2024 tetap berjalan sesuai jadwal.
baca juga:rohidin-meriani akui kemenangan helmi-mian di pilgub bengkulu 2024 : permainan sudah selesai !
baca juga:askolani-netta unggul di kandang lawan : rekapitulasi suara di kecamatan air kumbang rampung ! 
"kami memastikan bahwa mundurnya badan ad hoc ini tidak akan mengganggu proses pemilu. kami telah menyiapkan mekanisme pengganti antar waktu (paw) untuk mengisi posisi yang kosong," jelas nopi.
namun, ia menekankan bahwa proses paw baru dapat dilakukan setelah penyelidikan selesai dan hasil klarifikasi dari anggota yang mengundurkan diri dirilis.
salah satu isu penting yang disoroti dalam kasus ini adalah penggunaan dana operasional oleh anggota badan ad hoc yang mengundurkan diri.
nopi menegaskan bahwa dana tersebut harus dipertanggungjawabkan, terutama yang telah digunakan untuk kebutuhan logistik pada hari pencoblosan.
"pengunduran diri tidak bisa dilakukan begitu saja. dana operasional yang sudah terpakai harus dilaporkan. jika tidak, mereka dapat menghadapi ancaman hukum terkait dugaan penggelapan anggaran," ujarnya.
mundurnya 65 anggota badan ad hoc ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.
badan ad hoc, sebagai garda terdepan pelaksanaan pemilu, seringkali menghadapi beban kerja yang berat dengan sumber daya yang terbatas.
selain itu, prosedur kerja yang kompleks dan tekanan dari berbagai pihak kerap menjadi pemicu ketidakpuasan.
dalam kasus ini, dugaan adanya prosedur kerja yang menyalahi aturan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pengunduran diri massal.
kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya memberikan dukungan yang memadai bagi para penyelenggara pemilu, terutama di tingkat ad hoc.
penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa memegang peran krusial dalam memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan adil.
dukungan yang dimaksud tidak hanya berupa fasilitas dan pelatihan, tetapi juga perlindungan hukum dan psikologis untuk mengurangi tekanan yang mereka hadapi.
pengunduran diri massal ini memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat dan pemerhati pemilu.
beberapa pihak menilai hal ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi kerja para penyelenggara pemilu.
"ini adalah alarm bagi semua pihak. kita harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat akar rumput mendapatkan dukungan yang layak," kata seorang pemerhati pemilu di sumatera selatan.
di sisi lain, ada pula yang khawatir bahwa pengunduran diri ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi proses pemilu di wilayah tersebut.
kpu oku selatan tetap optimis bahwa kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.
dengan koordinasi yang intensif dan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan tidak ada dampak besar terhadap pelaksanaan pilkada 2024 di oku selatan.
"kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu. kasus ini menjadi pelajaran bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan," kata nopi.
mundurnya 65 anggota badan ad hoc di oku selatan menjadi tantangan tersendiri bagi kpu dalam mempersiapkan pilkada 2024.
meski demikian, dengan penyelidikan yang mendalam dan upaya mitigasi yang tepat, kpu yakin dapat mengatasi kendala ini tanpa mengganggu tahapan pemilu yang telah direncanakan.
penting bagi semua pihak untuk mengambil pelajaran dari kasus ini, terutama dalam hal meningkatkan perhatian dan dukungan kepada para penyelenggara pemilu.
dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara, diharapkan pilkada 2024 dapat berjalan lancar, jujur, dan adil.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 30 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan