Bawaslu : Pilkada Sumsel Berpotensi PSU !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 28 Nov 2024 - 21:45

Pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 di beberapa TPS di Sumsel. -Foto : Koer Palpos -

KORANPALPOS.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 berpotensi diwarnai Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi, dalam pernyataannya kepada media, Selasa (26/11).

Menurut Naafi, pihak Bawaslu Sumsel telah menerima berbagai laporan terkait pelanggaran berat yang terjadi selama proses Pilkada Gubernur maupun Pilkada tingkat kabupaten/kota di Sumsel.

"Kemungkinan besar Pilkada Gubernur Sumsel akan diwarnai PSU. Ada sejumlah pelanggaran serius yang kami catat, dan ini sedang kami tindaklanjuti," ujarnya.

Naafi menjelaskan bahwa sejumlah laporan yang diterima Bawaslu Sumsel meliputi dugaan politik uang, pelanggaran administrasi, hingga penyalahgunaan wewenang.

Berikut beberapa bentuk pelanggaran yang menjadi sorotan yakni Kasus dugaan politik uang dilaporkan terjadi di beberapa daerah seperti Lubuk Linggau, Palembang, Ogan Komering Ilir (OKI), dan wilayah lainnya.

Praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang sebagai imbalan untuk memilih pasangan calon tertentu.

Selain itu, pihaknya juga menerima laporan terkait sejumlah masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak menerima surat suara.

Di sisi lain, ditemukan pula warga dari daerah lain yang menggunakan hak pilih di tempat yang berbeda, bahkan ada kasus pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Dugaan keterlibatan ASN dan pejabat pemerintah dalam mendukung salah satu pasangan calon juga menjadi perhatian serius.

bawaslu : pilkada sumsel berpotensi psu !                              koranpalpos.com – pemilihan kepala daerah (pilkada) di sumatera selatan (sumsel) 2024 berpotensi diwarnai pemungutan suara ulang (psu).
hal ini disampaikan langsung oleh anggota bawaslu sumsel, ahmad naafi, dalam pernyataannya kepada media, selasa (26/11).
menurut naafi, pihak bawaslu sumsel telah menerima berbagai laporan terkait pelanggaran berat yang terjadi selama proses pilkada gubernur maupun pilkada tingkat kabupaten/kota di sumsel.
"kemungkinan besar pilkada gubernur sumsel akan diwarnai psu. ada sejumlah pelanggaran serius yang kami catat, dan ini sedang kami tindaklanjuti," ujarnya.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 28 november 2024 : sebagian besar wilayah diprakirakan diguyur hujan ! 
baca juga:hdcu unggul telak : tinggal menanti hasil penghitungan resmi kpu !
naafi menjelaskan bahwa sejumlah laporan yang diterima bawaslu sumsel meliputi dugaan politik uang, pelanggaran administrasi, hingga penyalahgunaan wewenang.
berikut beberapa bentuk pelanggaran yang menjadi sorotan yakni kasus dugaan politik uang dilaporkan terjadi di beberapa daerah seperti lubuk linggau, palembang, ogan komering ilir (oki), dan wilayah lainnya.
praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang sebagai imbalan untuk memilih pasangan calon tertentu.
selain itu, pihaknya juga menerima laporan terkait sejumlah masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak menerima surat suara.
baca juga:rehabilitasi pecandu judi online perlu pendekatan terpadu selama minimal 3 bulan
baca juga:alhamdulillah semua terpantau lancar dan kondusif !
di sisi lain, ditemukan pula warga dari daerah lain yang menggunakan hak pilih di tempat yang berbeda, bahkan ada kasus pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
dugaan keterlibatan asn dan pejabat pemerintah dalam mendukung salah satu pasangan calon juga menjadi perhatian serius.
hal ini melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para asn.
selain pelanggaran berat, ada laporan pemasangan apk di masa masa tenang, serta sejumlah pelanggaran lainnya.
baca juga:hari ini pesta demokrasi : yuk pilih kepala daerah ! 
baca juga:masayu tak kunjung pulang : keluarga mohon bantuan informasi !
meski berbagai pelanggaran telah dilaporkan, naafi menegaskan bahwa bawaslu masih melakukan proses inventarisasi data untuk menentukan lokasi pasti yang akan direkomendasikan melakukan psu.
"sampai saat ini, belum bisa dipastikan daerah mana saja yang akan melakukan psu. kami sedang mendalami laporan dan mengumpulkan bukti untuk memastikan langkah yang diambil sesuai prosedur," jelasnya.
proses pengambilan keputusan terkait psu dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap hasil pilkada.
bawaslu sumsel menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas pilkada 2024.
dugaan adanya politik uang yang tersebar di berbagai daerah dan dugaan pelanggaran lainnya menunjukkan adanya potensi manipulasi yang bisa mencederai demokrasi.
"untuk diketahui, politik uang sangat berbahaya, karena bukan hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga melahirkan kepemimpinan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. kami mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan," kata naafi.
selain itu, bawaslu juga menyoroti pentingnya pengawasan oleh semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum, untuk memastikan proses pilkada berjalan jujur dan adil.
meski situasi ini mengindikasikan adanya masalah serius, bawaslu tetap optimis bahwa pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat.
langkah tindak lanjut seperti penyelidikan menyeluruh dan penegakan sanksi akan terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
"kami berkomitmen untuk menindaklanjuti semua laporan yang masuk dengan profesional dan transparan. harapan kami, hasil pilkada mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya," tutup naafi.
terima pengaduan pelanggaran fatal 
pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di sumatera selatan tidak hanya menjadi ajang pesta demokrasi, tetapi juga menyisakan sejumlah laporan pelanggaran serius.
badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) sumsel mengungkapkan telah menerima berbagai laporan, mulai dari pelanggaran ringan hingga berat, yang terjadi di pilkada gubernur maupun pilkada kabupaten/kota di sumsel.
anggota bawaslu sumsel, ahmad naafi, mengonfirmasi hal ini.
“sampai hari ini, kami terus menerima laporan dari masyarakat dan lembaga terkait pelanggaran pilkada, baik tingkat gubernur maupun kabupaten/kota,” ujarnya saat dihubungi, selasa (26/11).
menurut naafi, laporan yang diterima mencakup pelanggaran ringan seperti pemasangan alat peraga kampanye (apk)
yang masih terpasang di masa tenang, hingga pelanggaran berat seperti politik uang, keterlibatan aparatur sipil negara (asn),
adanya pemilih yang tidak mendapat surat suara, adanya pemilih dari darah lain yang mencoblos di sumsel, hingga penyalahgunaan aset dan wewenang pejabat pemerintah.
“kasus politik uang menjadi salah satu pelanggaran yang cukup menonjol. beberapa daerah yang dilaporkan terjadi politik uang antara lain lubuk linggau, ogan komering ilir (oki), palembang, dan sejumlah wilayah lainnya,” jelas naafi.
modus politik uang yang dilaporkan beragam, mulai dari pemberian uang tunai hingga pembagian barang sebagai imbalan dukungan suara.
selain itu, keterlibatan asn yang melanggar prinsip netralitas menjadi sorotan penting.
beberapa asn dilaporkan mendukung pasangan calon tertentu, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
naafi menegaskan bahwa seluruh laporan yang masuk telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“kami memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan prosedur yang profesional dan transparan. jika terbukti ada pelanggaran, kami akan merekomendasikan sanksi sesuai hukum,” tegasnya.
praktik politik uang, menurut naafi, sangat merusak kualitas demokrasi.
ia mengimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang dan melaporkan jika menemukan praktik semacam itu.
“politik uang bukan hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga menodai hasil pemilu yang seharusnya mencerminkan aspirasi rakyat secara murni,” katanya.
meski sejumlah pelanggaran terjadi, bawaslu sumsel tetap optimis bahwa pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik jika semua pihak berkomitmen untuk menjaga integritas proses.
‘’kami mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menjaga pilkada yang bersih dan berintegritas di wilayahnya masing-masing,” katanya.
bawaslu juga mengapresiasi keberanian masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran. menurutnya, partisipasi publik adalah kunci utama dalam pengawasan pilkada.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan