KPK Sita Uang Rp7 Miliar Dalam OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah : Berikut Kronologi dan Rinciannya !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 25 Nov 2024 - 05:37

Petugas KPK memperlihatkan barang bukti uang yang disifa dari OTT di Bengkulu-Foto : Tangkapan Layar Youtue @KPK-

kpk sita uang rp7 miliar dalam ott gubernur bengkulu rohidin mersyah : berikut kronologi dan rinciannya !                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) berhasil menyita uang tunai senilai rp7 miliar dalam operasi tangkap tangan (ott) terhadap gubernur bengkulu, rohidin mersyah (rm).
penyitaan ini dilakukan setelah penyidik kpk mengungkap dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
wakil ketua kpk alexander marwata menjelaskan, uang tunai tersebut ditemukan di empat lokasi berbeda dan terdiri dari berbagai jenis mata uang, yakni rupiah, dolar amerika, dan dolar singapura.
baca juga:kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !
baca juga:perkembangan terbaru ott kpk di bengkulu : pejabat yang terjaring bertambah jadi 8 orang !
"total uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini sebesar rp7 miliar. uang ditemukan di beberapa tempat, termasuk mobil dan rumah para tersangka," ujar alexander marwata dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, minggu malam, 24 november 2024.
rincian penyitaan uang tersebut adalah:
rp32,5 juta ditemukan di mobil kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bengkulu selatan, saidirman.
baca juga: kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada 
baca juga:kpk benarkan lakukan ott di bengkulu : 7 orang diamankan termasuk rohidin mersya ! 
rp120 juta ditemukan di rumah kepala biro pemerintahan dan kesra bengkulu, ferry ernest parera.
rp370 juta ditemukan di mobil pribadi gubernur bengkulu, rohidin mersyah.
rp6,5 miliar ditemukan di rumah dan mobil ajudan gubernur, evriansyah alias anca.
baca juga:kpk periksa calon gubernur bengkulu : begini reaksi tim kuasa hukum rohidin mersyah ! 
baca juga:operasi kpk di bengkulu : 4 orang pejabat dibawa, ada dugaan ott ?
uang tersebut diduga berasal dari pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat daerah untuk mendukung kampanye pencalonan kembali rohidin sebagai gubernur bengkulu pada pilkada serentak 2024.
ott ini dilakukan kpk pada sabtu (23/11) malam setelah mendapatkan informasi dan bukti terkait adanya praktik korupsi di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
dalam operasi tersebut, delapan orang berhasil diamankan, termasuk gubernur bengkulu rohidin mersyah, sekretaris daerah bengkulu isnan fajri, dan ajudan gubernur evriansyah alias anca.
baca juga:5 pimpinan dan anggota dewan pengawas kpk resmi terpilih : salah satunya wong palembang, ini daftarnya !
baca juga:kpk tetapkan gubernur kalimantan selatan tersangka korupsi
selain itu, lima pejabat lainnya juga turut ditangkap, yaitu:
1. kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bengkulu selatan, saidirman.
2. kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi bengkulu, syarifudin.
3. kepala dinas kelautan dan perikanan bengkulu, syafriandi.
4. kepala biro pemerintahan dan kesra bengkulu, ferry ernest parera.
5. kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang (pupr) bengkulu, tejo suroso.
setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedelapan orang yang ditangkap, kpk menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu rohidin mersyah, isnan fajri, dan evriansyah alias anca.
lima orang lainnya dilepaskan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.
"kami menetapkan rm, if, dan ev sebagai tersangka. ketiga orang ini diduga berperan aktif dalam meminta, mengelola, dan menggunakan dana hasil pemerasan serta gratifikasi," jelas alexander.
ketiga tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf e dan pasal 12b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
pasal-pasal tersebut mengatur larangan bagi pejabat negara untuk memeras atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan mereka.
jika terbukti bersalah, ketiga tersangka terancam hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal rp1 miliar.
menurut penyelidikan awal, uang yang disita berasal dari permintaan langsung rohidin kepada bawahannya.
modusnya adalah mengarahkan kepala dinas dan biro di bengkulu untuk menyetorkan dana dari anggaran instansi masing-masing.
beberapa dana tersebut diperoleh melalui:
1. pemotongan anggaran operasional, seperti atk dan perjalanan dinas.
2. pemerasan terhadap kepala dinas agar tetap mempertahankan posisi mereka.
3. penarikan dana dari proyek-proyek di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu.
kpk menduga dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membiayai kampanye rohidin pada pilkada serentak 2024.
ott yang dilakukan kpk ini menuai apresiasi dari berbagai pihak sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan di tahun politik.
menurut alexander marwata, penangkapan ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat daerah masih menjadi masalah serius, terutama menjelang pemilihan umum.
"kpk berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak setiap upaya penyalahgunaan wewenang, terlebih jika dilakukan oleh kepala daerah," tegasnya.
kasus ini menimbulkan gelombang kekecewaan di masyarakat bengkulu.
sejumlah warga menyuarakan kemarahan mereka terhadap tindakan gubernur rohidin yang dianggap mencoreng nama baik daerah.
"kami tidak menyangka seorang gubernur yang seharusnya menjadi panutan justru terlibat dalam kasus korupsi. ini sungguh memalukan," ujar seorang warga bengkulu yang enggan disebutkan namanya.
sementara itu, organisasi masyarakat sipil menyerukan agar penegakan hukum terus diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.
kpk memastikan akan terus mendalami kasus ini, termasuk memeriksa aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
selain itu, uang yang disita akan dijadikan barang bukti dalam proses hukum selanjutnya.
"kami mengimbau masyarakat dan pejabat daerah untuk berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk penyimpangan, terutama di tahun politik seperti saat ini," tutup alexander.
kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan anggaran daerah, terutama di tahun politik yang rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
diharapkan, langkah tegas kpk dapat memberikan efek jera bagi pejabat lainnya dan memperkuat integritas sistem pemerintahan di indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 29 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan