Politik Uang Ancaman bagi Demokrasi

Reporter: Maryati |

Editor: Diansyah |

Rabu , 20 Nov 2024 - 19:25

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi-Foto: Maryati-

KORANPALPOS.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, mengimbau seluruh peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 untuk menjauhi praktik politik uang. Hal ini dilakukan guna menjamin pelaksanaan Pilkada yang bersih, transparan, dan demokratis.

"Kami telah mengimbau seluruh peserta Pilkada Serentak 2024 agar tidak menggunakan politik uang," ujar Elen Setiadi dalam konferensi pers di Palembang, Selasa.

Elen menegaskan bahwa politik uang, baik dalam bentuk serangan fajar, serangan subuh, maupun praktik lainnya, merusak integritas demokrasi. Ia memperingatkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

"Jika ada peserta pilkada yang ketahuan menggunakan politik uang, kami akan memprosesnya sesuai dengan jalur hukum yang berlaku," katanya.

Elen menjelaskan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran semacam ini akan melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai institusi utama pengawasan, serta pihak kepolisian dan kejaksaan jika ditemukan unsur pidana.

"Kami juga telah menekankan pentingnya netralitas, baik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun penyelenggara pemilu, untuk memastikan proses yang adil dan bebas dari intervensi," tambahnya.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengintensifkan pengawasan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Dalam upaya mencegah politik uang, Bawaslu melakukan patroli pengawasan yang lebih ketat, terutama menjelang hari pemilihan pada 27 November 2024.

"Kami telah menerima berbagai informasi terkait dugaan praktik politik uang. Oleh karena itu, pengawasan ditingkatkan, khususnya di titik-titik rawan," ujarnya.

Menurut Kurniawan, politik uang tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik.

politik uang ancaman bagi demokrasi                             koranpalpos.com  - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan, elen setiadi, mengimbau seluruh peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 untuk menjauhi praktik politik uang. hal ini dilakukan guna menjamin pelaksanaan pilkada yang bersih, transparan, dan demokratis.
"kami telah mengimbau seluruh peserta pilkada serentak 2024 agar tidak menggunakan politik uang," ujar elen setiadi dalam konferensi pers di palembang, selasa.
elen menegaskan bahwa politik uang, baik dalam bentuk serangan fajar, serangan subuh, maupun praktik lainnya, merusak integritas demokrasi. ia memperingatkan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
"jika ada peserta pilkada yang ketahuan menggunakan politik uang, kami akan memprosesnya sesuai dengan jalur hukum yang berlaku," katanya.
baca juga:saksi adalah kunci perjuangan: ishak mekki minta kawal perolehan suara muchendi-supriyanto di tps!
baca juga:tim hukum ngesti-amin laporkan dugaan money politik ke bawaslu prabumulih
elen menjelaskan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran semacam ini akan melibatkan badan pengawas pemilu (bawaslu) sebagai institusi utama pengawasan, serta pihak kepolisian dan kejaksaan jika ditemukan unsur pidana.
"kami juga telah menekankan pentingnya netralitas, baik di kalangan aparatur sipil negara (asn) maupun penyelenggara pemilu, untuk memastikan proses yang adil dan bebas dari intervensi," tambahnya.
ketua bawaslu sumsel, kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengintensifkan pengawasan di seluruh wilayah sumatera selatan.
dalam upaya mencegah politik uang, bawaslu melakukan patroli pengawasan yang lebih ketat, terutama menjelang hari pemilihan pada 27 november 2024.
baca juga:ngesti-amin diunggulkan, ridho yahya: kita tidak berpuas diri !
baca juga:tuduh kpu oku tak netral : pengamat minta provokator acara debat dilaporkan dan batalkan pencalonan ypn yess !
"kami telah menerima berbagai informasi terkait dugaan praktik politik uang. oleh karena itu, pengawasan ditingkatkan, khususnya di titik-titik rawan," ujarnya.
menurut kurniawan, politik uang tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik.
selain itu, bawaslu juga memantau pembagian sembako yang sering kali menjadi modus lain dari praktik politik uang.
"pembagian sembako di h-9 jelang pemilihan menjadi perhatian khusus kami, karena hal ini bisa memengaruhi independensi pemilih," katanya.
 baca juga:pkb minta publik ikut kawal ruu berdampak luas bagi masyarakat
baca juga:jelang pilkada, kpu muba sosialisasikan penggunaan surat suara di lapas sekayu
di era digital, media sosial menjadi salah satu arena penting yang diawasi oleh bawaslu. informasi-informasi terkait dugaan pelanggaran politik, kritik terhadap pasangan calon, hingga isu-isu lain yang viral di media sosial sedang ditelusuri secara intensif.
"bawaslu telah menerapkan sistem pengawasan digital untuk memantau aktivitas di media sosial yang berpotensi melanggar aturan," jelas kurniawan.
ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi yang beredar, terutama terkait janji-janji politik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
kurniawan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk politik uang, pembagian sembako, atau pelanggaran lainnya kepada bawaslu.
baca juga:pj bupati banyuasin : bawaslu harus terus berperan aktif untuk pilkada damai, aman, dan bersih
baca juga:bawaslu oku timur minta kades jaga netralitas selama pilkada 2024
"masyarakat bisa melaporkan ke bawaslu secara langsung atau melalui petugas pengawas di tempat pemungutan suara (tps) setempat," ujarnya.
menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan adalah kunci untuk menciptakan pilkada yang adil dan bebas dari praktik kecurangan.
selain politik uang, netralitas asn dan penyelenggara pemilu menjadi perhatian utama pemerintah dan bawaslu. pj gubernur elen setiadi mengingatkan seluruh asn untuk tidak terlibat dalam kampanye atau menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.
"netralitas asn adalah bagian penting dari upaya menjaga keadilan dalam pilkada. jika ada asn yang terbukti melanggar, kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi," tegasnya.
baca juga:lapas sekayu terima surat pemberitahuan pindah memilih dari kpu muba
baca juga:bupati ingatkan masyarakat untuk gunakan hak suara 
langkah ini, kata elen, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin proses pemilu yang kredibel dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pilkada.
pilkada serentak 2024 di sumatera selatan melibatkan pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten/kota. sejumlah kandidat telah menggalang dukungan dari berbagai kalangan masyarakat untuk merebut posisi strategis di pemerintahan daerah.
namun, di tengah persaingan politik yang ketat, isu-isu seperti politik uang dan intervensi pihak tertentu menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan pilkada yang demokratis.
elen setiadi berharap semua pihak, termasuk masyarakat, peserta pilkada, dan penyelenggara pemilu, dapat bekerja sama untuk menjaga proses demokrasi yang sehat dan transparan.
baca juga:cipta kondisi pilkada aman : polres muaraenim gelar razia dan patroli dialogis !
baca juga:pwi oki ajak insan pers cegah hoaks hate speech dan isu sara pilkada 2024 
"kami ingin pilkada kali ini menjadi contoh bagaimana demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan atau pelanggaran," katanya.
untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum, kepolisian dan kejaksaan di sumatera selatan juga turut berperan dalam menangani pelanggaran selama pilkada.
kolaborasi antara pemerintah daerah, bawaslu, dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meminimalisir potensi kecurangan. ***