Bawaslu OKU Timur Minta Kades Jaga Netralitas Selama Pilkada 2024

bawaslu oku timur minta kades jaga netralitas selama pilkada 2024 koranpalpos.com - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten ogan komering ulu (oku) timur, sumatera selatan, mengimbau para kepala desa (kades) dan camat untuk menjaga netralitas mereka selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.  langkah ini dilakukan untuk memastikan proses demokrasi berjalan kondusif, adil, dan bebas dari pengaruh politik praktis. "netralitas aparatur sipil negara (asn) dan kepala desa menjadi krusial untuk memastikan pilkada berjalan adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik," ujar aan wijaya, koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa bawaslu oku timur, di martapura, senin (18/11). aan menjelaskan bahwa kepala desa, meskipun bukan asn secara langsung, termasuk dalam kategori birokrat yang memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi terkait netralitas dalam pilkada. baca juga:lapas sekayu terima surat pemberitahuan pindah memilih dari kpu muba baca juga:bupati ingatkan masyarakat untuk gunakan hak suara kepala desa diharapkan tidak memihak pada pasangan calon tertentu, baik melalui tindakan langsung maupun dukungan terselubung. “sebagai pemimpin masyarakat di tingkat desa, mereka memiliki pengaruh besar terhadap dinamika sosial-politik. netralitas mereka adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tambahnya. bawaslu oku timur secara intensif memberikan pembinaan kepada kepala desa dan camat di wilayahnya. pembinaan ini mencakup sosialisasi mengenai regulasi netralitas asn dan kepala desa, termasuk ancaman sanksi yang dapat dikenakan jika terbukti melanggar. aan menegaskan bahwa netralitas tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum. kepala desa dan asn yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi tegas, termasuk hukuman pidana dan denda. baca juga:cipta kondisi pilkada aman : polres muaraenim gelar razia dan patroli dialogis ! baca juga:pwi oki ajak insan pers cegah hoaks hate speech dan isu sara pilkada 2024 “sesuai dengan undang-undang, asn dan kepala desa yang terlibat aktif dalam kampanye atau mendukung pasangan calon dapat dijatuhi sanksi penjara atau denda yang signifikan. hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas lembaga pemerintahan dalam proses pilkada,” jelasnya. selain itu, pelanggaran netralitas dapat berdampak pada stabilitas politik dan sosial di wilayah tersebut. karena itu, bawaslu menekankan pentingnya pengawasan yang ketat, baik dari masyarakat maupun lembaga terkait. bawaslu oku timur telah menggelar berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya netralitas di kalangan kepala desa dan asn. sosialisasi ini bertujuan untuk membantu mereka membedakan antara hak dan kewajiban sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus warga negara. baca juga:pascabatalnya debat publik kedua pilkada oku : ketua kpu bantah tuduhan tidak netral dan berpihak ! baca juga:paslon spn-yes pilih walk out : bertaji tetap sampaikan visi-misi ! "kami ingin memastikan bahwa kepala desa memahami batasan mereka. mereka tetap memiliki hak suara sebagai warga negara, tetapi tidak boleh menggunakan jabatan mereka untuk memengaruhi atau mendukung pasangan calon tertentu," ujar aan. upaya ini, menurutnya, telah memberikan hasil positif. beberapa pelanggaran netralitas yang melibatkan kepala desa berhasil ditangani sesuai peraturan yang berlaku. untuk mendukung pengawasan selama pilkada, bawaslu oku timur telah membentuk posko pengaduan pelanggaran yang tersebar di 20 kecamatan. posko ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pilkada, termasuk tindakan tidak netral dari kepala desa atau asn. baca juga:kronologi gagalnya debat kedua calon bupati dan calon wakil bupati oku : paslon 01 merasa dicurangi ! baca juga:diduga ricuh antarpendukung paslon : debat kedua bupati dan wakil bupati oku batal ! "posko ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan pilkada 2024 berjalan dengan baik. masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran, dan kami akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada," ungkap aan. posko pengaduan ini juga menjadi wadah untuk mendekatkan bawaslu dengan masyarakat, sehingga mereka merasa lebih terlibat dalam proses pengawasan pilkada. meski sudah ada regulasi dan upaya pengawasan, menjaga netralitas kepala desa dan asn tetap menjadi tantangan. pengaruh politik sering kali menyusup ke berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di level desa. menurut aan, tekanan dari pasangan calon atau partai politik tertentu kerap menjadi salah satu penyebab kepala desa terlibat dalam politik praktis. hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang dapat mereka hadapi. baca juga:elektabilitas hj. suryanti ngesti rahayu-h mat amin melesat 65 persen : unggul jauh dari dua paslon lainnya ! baca juga:bawaslu tingkatkan pengawasan pelibatan anak dan kekerasan terhadap perempuan di masa kampanye pilkada 2024 ! “selain itu, kedekatan kepala desa dengan tokoh-tokoh politik di daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi netralitas mereka. kami terus mengingatkan bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat, bukan terlibat dalam politik praktis,” tambahnya. dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, bawaslu oku timur berharap pilkada 2024 dapat berlangsung aman, damai, dan demokratis. netralitas kepala desa, camat, dan asn diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. bawaslu juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pilkada. laporan dari masyarakat akan menjadi salah satu kunci untuk mengungkap dan mencegah pelanggaran. “kami percaya bahwa masyarakat oku timur mampu menjaga dan mengawasi pilkada ini agar berjalan sesuai harapan bersama. dengan kerja sama semua pihak, kita dapat mewujudkan pesta demokrasi yang bermartabat,” tutup aan.***

Tag

• # koordinator divisi hukum
• # ujar aan wijaya
• # kades
• # pilkada serentak 2024
• # bawaslu oku timur
• # netralitas

Share

• 
• 
• 
• 
•