Akademisi : Penyusunan Omnibus Law Politik tak Boleh Terburu-buru

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Jumat , 01 Nov 2024 - 20:36

Dua Hakim Konstitusi Daniel Yusmic (kiri) dan Arsul Sani (kanan) berbincang di sela sidang putusan uji materi Undang-Undang Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).--Foto: Antara

akademisi : penyusunan omnibus law politik tak boleh terburu-buru                            koranpalpos.com - dosen politik upn veteran jakarta lia wulandari mengingatkan bahwa penyusunan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law tidak boleh terburu-buru dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.
“setiap perubahan atau revisi undang-undang harus diperhitungkan juga risiko atau dampaknya,” ucap lia ketika dihubungi, jumat, 1 november 2024.
lia merujuk pada penyusunan undang-undang cipta kerja yang menggunakan metode omnibus law. menurut dia, undang-undang tersebut kurang melibatkan kajian yang mendalam, maupun dampak jangka panjang dan jangka pendek.
pada saat uu cipta kerja dibuat, kata dia, masukan masyarakat terutama buruh dan ngo lingkungan kalah dengan kepentingan industri.
baca juga:waduh ! tgb keluar dari partai perindo
baca juga:tim hukum hdcu laporkan kadis dan pejabat bumd ke bawaslu : terkait netralitas asn di pilkada sumsel 2024 !
“lebih kuat kepentingan bisnis dan industri karena memang tujuan awal uu ciptaker itu kan untuk meningkatkan ekonomi,” ucap lia.
oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dalam merevisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law tersebut.
selain itu, lia juga memberi catatan penting bahwa revisi undang-undang tersebut harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh masyarakat.
sejatinya, merevisi undang-undang dengan metode omnibus law merupakan langkah yang baik untuk mengintegrasikan berbagai regulasi.
undang-undang yang tersebar, lanjut lia, membuat koordinasi di lapangan dalam pengimplementasian undang-undangnya menjadi tumpang tindih antara satu departemen, antarkementerian, atau antara pemerintah daerah.
baca juga:pascakericuhan di luar arena debat pilkada muratara : laporan kedua belah pihak masuk ke polda sumsel !
baca juga:leader as coach tingkatkan kualitas sdm dan pelayanan
“jangan mengulangi kesalahan lama, mengubah undang-undang secara terburu-buru tanpa kajian yang mendalam,” ucapnya.
sebelumnya, rabu (30/10), badan legislasi (baleg) dpr membuka peluang untuk merevisi paket delapan uu politik lewat metode omnibus law.
wacana itu disampaikan wakil ketua baleg dpr ahmad doli kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.
doli mengatakan pelaksanaan pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya.
kemudian, dalam rapat kerja dengan komisi ii dpr di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (31/10), menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menyatakan akan melaporkan dahulu usulan revisi sejumlah undang-undang (uu) politik via omnibus law kepada presiden ri prabowo subianto sebelum ditindaklanjuti.
baca juga:ganda campuran indonesia pastikan satu gelar indonesia masters ii 2024
dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah uu politik tersebut perlu dipaketkan via omnibus law atau sekadar revisi terbatas per uu-nya.
"apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi. dan itu nanti kita sampaikan hasil dari pemerintah kepada dpr di rapat berikutnya," ujar tito.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 2 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan