ASN Diingatkan Netral : Melanggar Dikenai Sanksi !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Rabu , 30 Oct 2024 - 20:05

Kegiatan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada masyarakat-Foto : Disway-

Pentingnya netralitas ASN lanjut Sekda, tidak hanya berkaitan dengan citra dan reputasi pemerintah, tetapi juga untuk mencegah konflik kepentingan.

“Jika ASN tidak netral, ada risiko bahwa fasilitas negara dapat disalahgunakan untuk mendukung calon tertentu. Ini adalah alasan utama mengapa netralitas juga diharuskan bagi anggota TNI/POLRI, KPU, dan Bawaslu,” tambahnya.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mencatat adanya lonjakan pengaduan terkait dugaan ketidaknetralan kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, hingga 28 Oktober 2024 tercatat setidaknya ada 195 kasus pengaduan maupun temuan ketidaknetralan kepala desa.

Kasus-kasus ini tersebar di 25 provinsi di Indonesia.

Sampai dengan 28 Oktober 2024 terdapat 195 kasus yang tersebar di 25 provinsi dengan perincian, 59 temuan dan 136 laporan.

Dari jumlah tersebut, 130 kasus sudah diregister, 55 tidak diregister, dan 10 kasus masih menunggu proses registrasi lebih lanjut,” jelas Bagja dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta.

Bagja memaparkan bahwa dari 130 kasus yang sudah diregister, 12 di antaranya masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilihan, yang berarti kasus-kasus tersebut diduga melanggar undang-undang pemilihan umum.

Sementara itu, 97 kasus lainnya diklasifikasikan sebagai pelanggaran peraturan perundangan lainnya.

Ada pula 42 kasus yang setelah penyelidikan lebih lanjut dinyatakan tidak mengandung unsur pelanggaran.

Ketidaknetralan aparatur desa, khususnya kepala desa, menjadi isu yang diatur secara tegas dalam peraturan perundangan.

Mengacu pada Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa kepala desa maupun perangkat desa dilarang untuk terlibat atau memberikan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon kepala daerah.

Aturan ini bertujuan menjaga proses pemilihan kepala daerah agar berlangsung secara jujur, adil, dan tanpa adanya keberpihakan aparatur negara yang dapat mempengaruhi suara masyarakat di tingkat lokal.

asn diingatkan netral  :  melanggar dikenai sanksi !                            palemang, koranpalpos.com – setelah sebelumnya penjabat (pj) gubernur sumsel mengingatkan netralitas aparatur sipil negara (asn) jelang pilkada serentak 27 november 2024 mendatang, kini warning yang sama juga ditekankan sekretaris daerah (sekda) pemprov sumsel, drs. h. edward candra, mh. 
penekanan netralitas asn tersebut ditegaskan sekda saat membuka rapat koordinasi komisi wilayah forum sekretaris daerah seluruh indonesia (komwil forsesdasi) pada selasa, 29 oktober 2024, di hotel aryaduta palembang.
dikatakan sekda, dalam situasi politik yang dinamis, netralitas asn menjadi isu yang sangat krusial bagi keberlangsungan demokrasi khususnya di sumsel.
netralitas asn lanjut sekda, bukan sekadar prinsip yang harus dihormati, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai negeri.
baca juga:diawasi ketat : logistik surat suara pilkada di sumsel sudah didistribusikan !
baca juga:sekda sumsel tegaskan netralitas asn dalam pilkada serentak 2024 
“uu no 20 tahun 2023 tentang asn dengan tegas menyatakan bahwa setiap pegawai asn tidak boleh berpihak kepada kepentingan manapun. hal ini penting untuk menjaga integritas asn dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan baik tanpa pengaruh dari pihak luar,” ungkapnya. 
karena kata sekda, dalam pasal 12 uu tersebut asn memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
oleh karena itu, mereka harus menjalankan tugasnya secara profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
dalam kesempatan itu, sekda mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (skb) mengenai pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas asn dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
baca juga:kisah kehidupan para pekerja pengeboran sumur minyak dan gas pejuang 1 juta barel
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 27 oktober 2024 : waspada hujan petir di kota-kota besar indonesia ! 
"skb ini dirancang untuk memastikan bahwa semua asn, termasuk pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), dapat memahami batasan-batasan dalam bertindak agar tidak melanggar kode etik.
dengan skb ini, kami berharap asn dapat memahami apa yang tidak boleh dilakukan dan menghindari pelanggaran. skb ini berlaku bagi asn di seluruh tingkatan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, agar netralitas dapat terjaga,” kata dia. 
pentingnya netralitas asn lanjut sekda, tidak hanya berkaitan dengan citra dan reputasi pemerintah, tetapi juga untuk mencegah konflik kepentingan.
“jika asn tidak netral, ada risiko bahwa fasilitas negara dapat disalahgunakan untuk mendukung calon tertentu. ini adalah alasan utama mengapa netralitas juga diharuskan bagi anggota tni/polri, kpu, dan bawaslu,” tambahnya.
baca juga:setop kesalahkaprahan penulisan tanda baca dan ejaan bahasa indonesia : simak penjelasannya !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 27 oktober 2024 : waspada hujan petir di kota-kota besar indonesia ! 
terpisah, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) republik indonesia mencatat adanya lonjakan pengaduan terkait dugaan ketidaknetralan kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. 
berdasarkan laporan yang disampaikan ketua bawaslu ri, rahmat bagja, hingga 28 oktober 2024 tercatat setidaknya ada 195 kasus pengaduan maupun temuan ketidaknetralan kepala desa.
kasus-kasus ini tersebar di 25 provinsi di indonesia.
sampai dengan 28 oktober 2024 terdapat 195 kasus yang tersebar di 25 provinsi dengan perincian, 59 temuan dan 136 laporan.
dari jumlah tersebut, 130 kasus sudah diregister, 55 tidak diregister, dan 10 kasus masih menunggu proses registrasi lebih lanjut,” jelas bagja dalam konferensi pers di kantor bawaslu ri, jakarta.
bagja memaparkan bahwa dari 130 kasus yang sudah diregister, 12 di antaranya masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilihan, yang berarti kasus-kasus tersebut diduga melanggar undang-undang pemilihan umum. 
sementara itu, 97 kasus lainnya diklasifikasikan sebagai pelanggaran peraturan perundangan lainnya.
ada pula 42 kasus yang setelah penyelidikan lebih lanjut dinyatakan tidak mengandung unsur pelanggaran.
ketidaknetralan aparatur desa, khususnya kepala desa, menjadi isu yang diatur secara tegas dalam peraturan perundangan.
mengacu pada pasal 70 ayat 1 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, disebutkan bahwa kepala desa maupun perangkat desa dilarang untuk terlibat atau memberikan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon kepala daerah.
aturan ini bertujuan menjaga proses pemilihan kepala daerah agar berlangsung secara jujur, adil, dan tanpa adanya keberpihakan aparatur negara yang dapat mempengaruhi suara masyarakat di tingkat lokal.
bagja juga menegaskan bahwa jika kepala desa atau lurah melanggar aturan netralitas, mereka bisa dikenai sanksi hukum yang serius. 
"dalam pasal 70 ayat 1 uu pilkada, sudah jelas diatur bahwa kepala desa dan perangkatnya dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," ujar bagja. 
ia mengingatkan bahwa kepala desa dan perangkatnya seharusnya fokus melayani masyarakat tanpa intervensi politik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pilkada.
ketidaknetralan kepala desa dalam politik lanjut bagja, berpotensi menimbulkan konflik di tingkat akar rumput dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri.
untuk mengatasi masalah ketidaknetralan ini kata bagja, bawaslu telah menyiapkan tim khusus di setiap provinsi guna melakukan pengawasan ketat terhadap kampanye yang melibatkan aparatur desa. 
langkah ini juga termasuk pemantauan langsung, penelusuran laporan masyarakat, dan pemanggilan saksi atau pihak yang diduga terlibat.
bagja juga mengungkapkan bahwa bawaslu telah bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memproses dugaan pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana. 
"jika ditemukan cukup bukti, kami akan melanjutkan kasus ini ke tahap hukum agar pelanggaran ini bisa menjadi efek jera bagi aparatur desa yang terbukti melanggar aturan," ujarnya.
dengan masih berjalannya proses pilkada 2024, bawaslu akan terus memonitor setiap dugaan ketidaknetralan kepala desa secara ketat hingga pemungutan suara selesai dilaksanakan. 
harapannya, upaya ini mampu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga bawaslu dan proses pemilu yang berlangsung di seluruh daerah di indonesia.
terkait penekanan netralitas asn dan kepala desa ini, sejumlah warga sumsel angkat bicara. rahmad, warga muba  menilai bahwa penegasan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
"netralitas asn merupakan fondasi untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung adil. kami berharap semua pegawai negeri dapat menjalankan tugasnya tanpa memihak," ujarnya, rabu (30/10). 
reni, warga kemuning kota palembang menyampaikan pendapat yang serupa.
"kami ingin pemilu yang bersih dari praktik kecurangan. jika asn bisa netral, ini akan meningkatkan integritas dan kredibilitas pemilu di daerah kita," tandasnya.
namun, ada pula yang mengungkapkan kekhawatiran.
rizal, seorang aktivis di lubuklinggau, berpendapat penekanan netralitas asn harus diiringi dengan pengawasan ketat.
"bawaslu harus proaktif dalam mengawasi perilaku asn dan memastikan tidak ada intervensi politik. tanpa pengawasan yang ketat, semua ini hanya akan menjadi retorika belaka. artinya yang terpenting di sini adalah tindakan dan sanksi jika ada asn terbukti tak netral," tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 31 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan