Polemik Pengangkatan Mayor Teddy Sebagai Sekretaris Kabinet Dalam Kabinet Merah-Putih : Tuai Pro dan Kontra !

BACA JUGA:Daftar Lengkap 56 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Merah Putih Prabowo-Gibran : Siapa Saja Mereka ?

Jabatan Sekretaris Kabinet, bersama dengan Kementerian Sekretaris Negara, tidak termasuk dalam kategori tersebut.

"Jabatan yang bisa ditempati oleh militer aktif harus berkaitan langsung dengan bidang pertahanan dan keamanan, dan Sekretaris Kabinet tidak masuk dalam kategori tersebut," ujar salah satu pengamat politik, yang enggan disebutkan namanya.

Dikutip dari berbagai sumber, Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, ketika ditanya mengenai pengangkatan Mayor Teddy, tampak ragu untuk memberikan komentar tegas.

BACA JUGA:Komjen Pol Agus Andrianto Makin Tajir : Harta Kekayaan Meningkat Pesat Dalam Satu Dekade Mencapai Rp19,8 M !

BACA JUGA:Sosok Sri Mulyani : Menteri Keuangan di 3 Periode Pemerintahan !

Ia mengakui bahwa penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil diatur oleh undang-undang, tetapi ia juga tidak menyatakan apakah pengangkatan Teddy sebagai Seskab melanggar hukum.

"Oh, ya mungkin baru pertama ya? Nggak tahu. Nanti kan ada. Itu biarkan bekerja dulu, menurut saya pemerintah ini. Saya kira Pak Prabowo mampu menghandle (menangani) ini dengan baik," ujar Mahfud, menunjukkan bahwa ia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam polemik ini.

Sementara itu, beberapa kalangan lainnya justru mengkhawatirkan potensi dampak negatif dari penempatan militer dalam posisi sipil.

Mereka berpendapat bahwa hal ini bisa menciptakan ketidakpastian dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun di Indonesia.

Menanggapi pro dan kontra yang muncul, Mayor Teddy Indra Wijaya menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas di posisi yang dipercayakan kepadanya.

"Saya siap ditempatkan di posisi apa saja dan akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan amanah ini," ujarnya.

Teddy menegaskan bahwa fokusnya adalah pada kinerja dan kontribusi yang dapat diberikan kepada pemerintah, terlepas dari kritik yang ada.

Namun, tantangan terbesarnya adalah untuk membuktikan bahwa kehadirannya di kabinet tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta menunjukkan bahwa militer dan sipil dapat berkolaborasi untuk kepentingan rakyat.

Pengangkatan Teddy menjadi sorotan karena juga berkaitan dengan tren yang terlihat di Indonesia, di mana keterlibatan militer dalam pemerintahan kembali mendapatkan perhatian.