Ribuan Aset Pemkot Palembang Belum Bersertifikat : Berpotensi Terjadi Polemik !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 22 Oct 2024 - 21:02

Suasana pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kantor BPN Kota Palembang tampak dari luar. -Foto : ANTARA -

ribuan aset pemkot palembang belum bersertifikat : berpotensi terjadi polemik !                            palembang, koranpalpos.com – ribuan aset milik pemerintah kota palembang hingga kini belum memiliki sertifikat resmi.
dari total 6.130 aset yang tersebar di 18 kecamatan dan 107 kelurahan di kota palembang, baru 8,25 persen yang tersertifikasi.
hal ini menjadi perhatian serius untuk menghindari potensi klaim atau pengakuan pihak lain atas aset-aset tersebut.  
pj wali kota palembang, a damenta, menyampaikan apresiasi kepada instansi yang telah menyelesaikan proses sertifikasi aset.
baca juga:sumsel maksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dengan kerjasama opsen
baca juga:komjen pol agus andrianto makin tajir : harta kekayaan meningkat pesat dalam satu dekade mencapai rp19,8 m !
ia juga menekankan pentingnya pengelolaan aset secara tertib dan terorganisir. 
“kami akan terus mendorong agar seluruh aset pemkot, khususnya tanah dan bangunan, segera disertifikasi. meskipun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, kami optimis dengan kerja sama semua pihak,” katanya, dalam penyerahan sertifikat aset di kantor camat gandus, senin (21/10).    
pada acara ini, 14 sertifikat untuk berbagai instansi diserahkan, termasuk untuk dinas pupr, dinas perkimtan, dinas kesehatan, dan bpkad palembang.
sejumlah instansi bahkan mengurus lebih dari satu sertifikat.  
baca juga:prabowo lantik raffi ahmad dan gus miftah sebagai utusan khusus presiden : apa peran mereka?
baca juga:saatnya setop ketergantungan dengan impor !
a damenta menambahkan bahwa seluruh jajaran pemerintah, dinas, dan badan terkait perlu lebih proaktif dalam mengurus dokumen aset.
ia berharap dengan sertifikasi ini, pengelolaan aset menjadi lebih rapi dan dapat menghindari permasalahan di kemudian hari.  
 
kepala kantor camat gandus, jufriansyah, turut mendukung langkah ini dan berharap sertifikasi yang berkelanjutan bisa memperkuat legalitas seluruh aset milik pemkot palembang.
sementara kepala kantor pertanahan kota palembang, hm zamili, menegaskan bahwa upaya konsolidasi terus dilakukan guna mempercepat proses inventarisasi dan sertifikasi.
baca juga:kabinet merah putih resmi umumkan : tidak ada nama budiman sujatmiko, raffi ahmad, dan gus miftah !
baca juga:sosok rini widyantini, menteri panrb : mengawali karir dari pns dengan harta kekayaan rp 27 miliar !
“kami mendorong agar semua aset pemkot palembang segera terdaftar di kantor pertanahan. koordinasi akan terus kami tingkatkan untuk mempercepat sertifikasi,” ujarnya 
masih terdapat 5.624 aset, berupa tanah dan bangunan, yang belum bersertifikat.
 
zamili optimistis bahwa pada tahun 2025, setidaknya 50 persen aset tersebut akan teregistrasi. 
program kota lengkap, yang mencakup palembang sebagai salah satu dari 104 kabupaten/kota di indonesia, menjadi salah satu pendorong percepatan ini.
“kami targetkan antara 2.800 hingga 3.000 aset sudah memiliki sertifikat tahun depan,” jelasnya.  
terkait persoalan asset pemkot palembang yang belum bersertifikat ini, mendapat tanggapan warga kota palembang.
dimana sejumlah warga yang dapat dimintai tanggapan memberikan beragam pendapat.
dimana warga mengungkapkan, kekhawatiran mereka mengenai legalitas aset publik yang belum bersertifikat. 
"saya khawatir aset-aset ini bisa saja diklaim oleh pihak lain, yang tentu merugikan masyarakat," ujar eti, seorang warga kecamatan ilir barat, selasa (22/10). 
ia menambahkan bahwa penting bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi demi keamanan hukum dan penggunaan aset yang optimal.
di sisi lain, rahmat, warga kecamatan gandus, menyambut baik langkah pemerintah yang telah menyerahkan sertifikat kepada beberapa instansi.
"saya menghargai upaya pemerintah dalam mengurus sertifikasi, tapi harus lebih cepat. aset publik seharusnya jelas kepemilikannya," katanya.
sedangkan roni, warga plaju kota palembang menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai proses sertifikasi aset kepada masyarakat.
"masyarakat perlu tahu betapa pentingnya sertifikat ini, agar bisa menjaga aset bersama," ujarnya.
sementara ika, warga kemuning kota palembang mengharapkan agar upaya sertifikasi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah.
"jika semua aset terdaftar dan bersertifikat, saya percaya akan lebih mudah untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan penggunaan aset tersebut," kata ika. 
selanjutnya joni, warga jakabaring berharap pemerintah dapat mempercepat proses sertifikasi agar aset-aset penting ini terlindungi dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan