Sosok Sri Mulyani : Menteri Keuangan di 3 Periode Pemerintahan !
Sri Mulyani membungkukkan badan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024)-FOTO : ANTARA-
BACA JUGA:Sosok Jaksa Agung ST Burhanuddin : Jaksa Karier di Balik Pengungkapan Kasus Korupsi Besar !
Keterampilannya dalam analisis ekonomi dan kebijakan publik menjadi aset berharga dalam perjalanan kariernya selanjutnya.
Setelah menyelesaikan pendidikan, Sri Mulyani memulai kariernya di lingkungan akademik sebagai pengajar dan peneliti.
Ia menjadi asisten pengajar di Fakultas Ekonomi UI (1985-1986) dan asisten profesor di University of Illinois Urbana-Champaign (1990-1992).
BACA JUGA:Kabinet Merah Putih Resmi Umumkan : Tidak Ada Nama Budiman Sujatmiko, Raffi Ahmad, dan Gus Miftah !
BACA JUGA:Sosok Rini Widyantini, Menteri PANRB : Mengawali Karir dari PNS dengan Harta Kekayaan Rp 27 Miliar !
Selain itu, ia aktif sebagai pengamat ekonomi, menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI sejak 1998.
Kariernya di pemerintahan dimulai pada 1994 sebagai Staf Ahli Bidang Analisis Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pada 1998, ia bergabung dengan Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter di Departemen Keuangan RI.
Sri Mulyani sempat terpilih menjadi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara pada 2002.
Ini merupakan pencapaian besar dan menunjukkan kepercayaannya di kancah internasional.
Pada 21 Oktober 2004, ia diangkat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pemerintahan SBY.
Setahun kemudian, Sri Mulyani diangkat menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar setelah perombakan kabinet. Ia bertahan dalam posisi ini hingga Mei 2010.
Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan di era SBY, Sri Mulyani mencetak banyak prestasi.
Ia berhasil melakukan reformasi Kementerian Keuangan, menurunkan biaya pinjaman, serta mengelola utang negara dengan baik.