Heboh Video Pernikahan Pejabat Ogan Ilir : Kepala BKPSDM Angkat Bicara !

Reporter: Isro Antoni |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 09 Oct 2024 - 20:47

Tangkapan layar video viral pernikahan pejabat di Ogan Ilir-Foto : Dokumen Palpos-

Klarifikasi dari pejabat K ini tidak serta-merta menghentikan spekulasi di kalangan masyarakat.

Banyak pihak mempertanyakan latar belakang pernikahan tersebut, terutama mengingat status K sebagai pejabat publik.

Terlebih lagi, isu pernikahan kedua di kalangan pejabat sering kali menjadi topik sensitif, mengingat adanya regulasi ketat terkait pernikahan kedua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pernyataan Kepala BKPSDM Ogan Ilir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ogan Ilir, Wilson Efendi, ketika dimintai tanggapan terkait isu ini, mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari media.

"Saya belum tahu soal ini. Baru dengar dari kamu. Izin pernikahan dari pejabat itu sampai saat ini tidak ada," ujar Wilson kepada wartawan.

Wilson menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang pejabat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin menikah untuk kedua kalinya wajib mendapatkan izin dari istri pertama dan persetujuan dari Bupati.

"Prosesnya tidak mudah, harus ada persetujuan dari istri pertama dan kemudian izin resmi dari Bupati. Jadi, jika ada pernikahan kedua yang dilakukan tanpa izin, jelas itu melanggar aturan," tambahnya.

Proses Pengajuan Izin Pernikahan Kedua Wilson menekankan bahwa pernikahan kedua bagi PNS bukanlah hal yang bisa dilakukan secara sembarangan.

Menurutnya, prosedur pengajuan izin untuk menikah lagi membutuhkan sejumlah dokumen dan proses administratif yang panjang.

"Tidak hanya butuh persetujuan istri pertama, tetapi juga harus ada pertimbangan dari atasan langsung serta izin dari Bupati. Setiap langkahnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Wilson.

Lebih lanjut, Wilson menjelaskan bahwa jika terbukti K menikah lagi tanpa mendapatkan izin resmi dari pihak terkait, maka akan ada sanksi yang menanti.

"Jika informasinya benar, dan ternyata pernikahan itu dilakukan tanpa izin, tentu akan ada sanksi administratif. Tapi kita masih menunggu klarifikasi lebih lanjut," tegasnya.

Potensi Sanksi yang Menanti Menurut aturan yang berlaku di Indonesia, PNS yang melakukan pelanggaran terkait pernikahan kedua tanpa izin dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggarannya.

heboh video pernikahan pejabat ogan ilir : kepala bkpsdm angkat bicara !                            oganilir, koranpalpos.com - kabupaten ogan ilir kembali digemparkan dengan kabar yang melibatkan seorang pejabat pemerintah kabupaten (pemkab) dalam isu asmara.
kali ini, perhatian publik tertuju pada pejabat berinisial k, yang menjabat sebagai kepala organisasi perangkat daerah (opd) di pemkab ogan ilir.
sebuah video yang memperlihatkan momen pernikahan k kini beredar luas di masyarakat dan memicu berbagai spekulasi.
baca juga:ayah tuntut keadilan untuk anaknya yang terjerat kasus narkoba di ogan ilir
baca juga:tak terima dipukul oknum kades : mantan perangkat desa di ogan ilir lapor polisi !
video berdurasi beberapa menit tersebut menunjukkan k sedang melangsungkan ijab kabul dengan seorang wanita di hadapan seorang penghulu.
dalam video tersebut, k tampak mengenakan jas formal serta topi tradisional tanjak yang menjadi simbol adat setempat.
sementara itu, wanita yang diduga pasangan dalam pernikahan tersebut terlihat mengenakan kebaya dengan jilbab cokelat muda dan selendang songket, memberikan kesan acara tersebut berlangsung dalam adat tradisional sumatera selatan.
baca juga:warga ogan ilir panen jamur mudik : pertanda musim pancaroba telah tiba !
baca juga:polisi panggil pemilik akun medsos akibat sebarkan isu warga india culik anak di ogan ilir !
pejabat k saat dikonfirmasi oleh awak media, tidak membantah bahwa dirinya adalah orang yang ada dalam video tersebut.
ia membenarkan bahwa pernikahan tersebut memang terjadi, namun menegaskan bahwa pernikahannya telah berakhir.
"memang video itu saya, tapi kami sudah tidak ada hubungan lagi. sudah cerai sekitar dua bulan lalu," ungkap k singkat.
baca juga:kasus penculikan anak 11 tahun di ogan ilir gegerkan warga : cek faktanya !
baca juga:kejari ogan ilir musnahkan barang bukti : 111 kasus yang telah berstatus hukum tetap !
ia juga menambahkan bahwa saat ini dirinya sedang berada di luar kota untuk menjalankan tugas, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.
klarifikasi dari pejabat k ini tidak serta-merta menghentikan spekulasi di kalangan masyarakat.
banyak pihak mempertanyakan latar belakang pernikahan tersebut, terutama mengingat status k sebagai pejabat publik.
baca juga:3 desa di ogan ilir sumatera selatan dihantam puting beliung : 26 rumah warga rusak begini !
baca juga:20 korban merugi hingga rp5 miliar : terdakwa kasus penipuan jual beli emas di ogan ilir divonis 3,5 tahun!
terlebih lagi, isu pernikahan kedua di kalangan pejabat sering kali menjadi topik sensitif, mengingat adanya regulasi ketat terkait pernikahan kedua bagi pegawai negeri sipil (pns).
pernyataan kepala bkpsdm ogan ilir kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) ogan ilir, wilson efendi, ketika dimintai tanggapan terkait isu ini, mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari media.
"saya belum tahu soal ini. baru dengar dari kamu. izin pernikahan dari pejabat itu sampai saat ini tidak ada," ujar wilson kepada wartawan.
wilson menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang pejabat maupun pegawai negeri sipil (pns) yang ingin menikah untuk kedua kalinya wajib mendapatkan izin dari istri pertama dan persetujuan dari bupati.
"prosesnya tidak mudah, harus ada persetujuan dari istri pertama dan kemudian izin resmi dari bupati. jadi, jika ada pernikahan kedua yang dilakukan tanpa izin, jelas itu melanggar aturan," tambahnya.
proses pengajuan izin pernikahan kedua wilson menekankan bahwa pernikahan kedua bagi pns bukanlah hal yang bisa dilakukan secara sembarangan.
menurutnya, prosedur pengajuan izin untuk menikah lagi membutuhkan sejumlah dokumen dan proses administratif yang panjang.
"tidak hanya butuh persetujuan istri pertama, tetapi juga harus ada pertimbangan dari atasan langsung serta izin dari bupati. setiap langkahnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas wilson.
lebih lanjut, wilson menjelaskan bahwa jika terbukti k menikah lagi tanpa mendapatkan izin resmi dari pihak terkait, maka akan ada sanksi yang menanti.
"jika informasinya benar, dan ternyata pernikahan itu dilakukan tanpa izin, tentu akan ada sanksi administratif. tapi kita masih menunggu klarifikasi lebih lanjut," tegasnya.
potensi sanksi yang menanti menurut aturan yang berlaku di indonesia, pns yang melakukan pelanggaran terkait pernikahan kedua tanpa izin dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggarannya.
wilson menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi ini.
"jika terbukti benar, maka akan ada sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. kami akan melakukan verifikasi terhadap semua informasi yang ada sebelum mengambil langkah lebih lanjut," katanya.
sanksi yang dikenakan kepada pejabat yang melanggar aturan ini sangat bergantung pada seberapa serius pelanggaran yang dilakukan.
dalam beberapa kasus, pejabat yang melakukan pernikahan tanpa izin dapat dikenai hukuman administratif berupa penurunan pangkat, pencopotan dari jabatan, hingga pemecatan.
hal ini dilakukan untuk memastikan integritas dan kedisiplinan di kalangan aparatur negara tetap terjaga.
respons masyarakat berita terkait pernikahan pejabat k ini segera menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat ogan ilir.
banyak warga yang merasa kecewa dengan tindakan k yang diduga melanggar aturan sebagai pejabat publik.
mereka menilai bahwa sebagai seorang pejabat, k seharusnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat, terutama dalam hal mematuhi aturan yang berlaku.
"sangat disayangkan jika benar pejabat kita melakukan pernikahan tanpa izin. sebagai pejabat publik, dia seharusnya memberi contoh yang baik, bukan justru melanggar aturan," ujar salah seorang warga ogan ilir yang enggan disebutkan namanya.
namun, ada pula yang menyatakan bahwa kehidupan pribadi seorang pejabat tidak sepenuhnya bisa diatur oleh aturan formal.
"mungkin dia punya alasan tertentu. yang penting dia sudah mengakui dan mengklarifikasi," ujar seorang warga lainnya.
dengan sorotan publik yang semakin tajam, kasus ini juga menjadi pengingat bagi para pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, baik dalam kapasitas profesional maupun pribadi.
pelanggaran aturan, sekecil apapun, dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
masyarakat ogan ilir kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, sambil berharap agar kejelasan segera didapatkan.
pejabat k diharapkan segera memberikan penjelasan resmi agar tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat yang terus memperbincangkan isu ini.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 10 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan