Tingkatkan Pemahaman Pencegahan Korupsi : DPRD Prabumulih Gandeng Kejaksaan !

tingkatkan pemahaman pencegahan korupsi : dprd prabumulih gandeng kejaksaan ! prabumulih, koranpalpos.com - sebanyak 30 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota prabumulih kembali mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada rabu, 9 oktober 2024, bertempat di ruang rapat badan anggaran (banggar) dprd prabumulih.  kali ini, bimtek yang diadakan berfokus pada topik penting terkait optimalisasi fungsi dprd dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. kegiatan ini menghadirkan kepala kejaksaan negeri (kajari) prabumulih, khristia lutfiasandhi sh mh, sebagai narasumber utama. pada kesempatan itu, kajari prabumulih memaparkan berbagai aspek yang relevan bagi anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, terutama dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi.  baca juga:warga lubuklinggau kembali heboh : tanjak raksasa gedung tom lepas lagi baca juga:pemkab oku beri pengobatan gratis tbc dalam penjelasannya, khristia menekankan peran penting dprd dalam penyusunan anggaran, pengawasan, serta pembuatan perundang-undangan. ia juga menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh para wakil rakyat untuk memastikan bahwa segala tindakan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. ketua sementara dprd kota prabumulih, h. deni victoria sh mh, yang akrab disapa dengan panggilan dv, menjelaskan bahwa bimtek ini sangat penting, terutama untuk memberikan pemahaman kepada seluruh anggota dprd terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka dalam hal pencegahan korupsi.  dijelaskannya, dari total 30 anggota dprd kota prabumulih periode 2024-2029, sebanyak 16 orang merupakan wajah baru di parlemen, sementara sisanya adalah anggota incumbent yang telah memiliki pengalaman sebelumnya. baca juga:serap aspirasi masyarakat bekal membangun muba baca juga:optimalkan serapan anggaran dan realisasi kegiatan dv menekankan bahwa dprd memiliki tugas yang sangat penting dalam penyusunan anggaran dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. oleh karena itu, bimtek ini diadakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada para anggota legislatif mengenai peran mereka dalam menjaga integritas dan transparansi di dalam pemerintahan.  dengan mengundang kajari sebagai pemateri, para anggota dprd diharapkan dapat lebih memahami batasan-batasan yang harus mereka patuhi agar tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. "yang paling penting dalam menjalankan tugas adalah memahami dan menghormati hukum yang ada. sebagai anggota dprd, kami memiliki tanggung jawab besar dalam hal penyusunan anggaran, pengawasan, serta perundang-undangan. oleh karena itu, kami harus memastikan bahwa semua proses tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang ada agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," ujar dv. baca juga:optimalkan serapan anggaran dan realisasi kegiatan baca juga:bpbd oku timur catat 35 kasus karhutla selama musim kemarau sementara, kajari prabumulih, khristia lutfiasandhi sh mh memberikan penjelasan detail mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh anggota dprd, terutama dalam penyusunan anggaran. khristia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan anggaran agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. selain itu, khristia juga menyoroti peran pengawasan yang diemban oleh dprd. menurutnya, pengawasan yang efektif adalah salah satu kunci utama untuk mencegah terjadinya korupsi di berbagai sektor pemerintahan. "pengawasan yang dilakukan dengan cermat dan objektif akan mampu mencegah praktik-praktik koruptif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program-program pemerintah," ujarnya. baca juga:kejar target sdgs, sambut indonesia emas 2045 baca juga:sektor pertanian program prioritas al-shinta lebih lanjut, khristia juga menjelaskan tentang peran dprd dalam penyusunan perundang-undangan. ia menegaskan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.  selain membahas teknis pencegahan korupsi, kajari khristia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara dprd dan aparat penegak hukum. menurutnya, jika ada permasalahan atau potensi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dprd, sebaiknya segera dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk kejaksaan, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. "komunikasi adalah kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, sebaiknya segera dibicarakan dan dicarikan solusinya bersama-sama, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berdampak pada proses hukum di kemudian hari," tegas khristia. masih kata kajari prabumulih, kegiatan bimtek ini juga menjadi bentuk sinergi antara dprd prabumulih dan kejaksaan negeri prabumulih. dengan adanya bimbingan teknis semacam ini, diharapkan para anggota dprd dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan terhindar dari praktik-praktik koruptif yang dapat merugikan masyarakat. selain itu, sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Tag

• # tugas dan fungsi dprd
• # transparansi penyusunan anggaran
• # optimalisasi fungsi legislative
• # peran dprd dalam pencegahan korupsi
• # pengawasan anggaran dprd
• # bimbingan teknis dprd prabumulih
• # sinergi dprd dan kejaksaan
• # bimtek anti korupsi
• # pencegahan korupsi dprd
• # kajari prabumulih

Share

• 
• 
• 
• 
•