Kabar Gembira : Usulan Perubahan Gaji Hingga Tunjangan Hakim Disetujui Menkeu !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 08 Oct 2024 - 20:44

Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Mahkamah Agung Suharto (tengah) saat menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (7/10/2024)-FOTO : ANTARA-

kabar gembira : usulan perubahan gaji hingga tunjangan hakim disetujui menkeu !                            koranpalpos.com - mahkamah agung (ma) melalui juru bicara dan wakil ketua bidang non-yudisial suharto mengungkapkan bahwa usulan perubahan gaji dan tunjangan hakim telah mendapat persetujuan dari menteri keuangan sri mulyani.
hal ini diungkapkan saat suharto menerima audiensi dari solidaritas hakim indonesia (shi) di gedung ma, jakarta, pada senin, 7 oktober 2024.
suharto menyatakan, info terakhir, pada tanggal 3 oktober, sudah keluar persetujuan prinsip dari menkeu.
baca juga:hakim di palembang tidak ikut aksi mogok : tetap mendukung aksi solidaritas nasional !
baca juga:gaji hakim di indonesia perlu disetarakan dengan negara tetangga
ia menjelaskan bahwa pada naskah akademik ma terdapat delapan poin perubahan yang diusulkan kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb).
usulan tersebut terkait peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah ma.
namun, dari pihak kementerian panrb, hanya empat poin usulan yang disampaikan ke kementerian keuangan.
baca juga:pemprov sumsel siapkan 5.953 formasi pppk/2024 : ini harapan peserta tes !
baca juga:h-10 seleksi skd cpns 2024 : jangan sampai tak boleh masuk karena hal ini !
empat poin tersebut meliputi usulan kenaikan gaji pokok hakim antara 8–15 persen, kenaikan uang pensiun sebesar 8–15 persen, kenaikan tunjangan jabatan antara 45–70 persen, serta usulan mengenai tunjangan kemahalan.
suharto menambahkan bahwa empat usulan lainnya, seperti fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara, belum diakomodasi oleh kementerian panrb.
meskipun demikian, setelah melalui proses di kemenkeu, hanya tiga usulan dari kementerian panrb yang disepakati, yaitu gaji pokok, pensiun, dan tunjangan jabatan.
baca juga:catat ! penyalahgunaan profesi jurnalis bisa dilaporkan ke dewan pers
baca juga:jangan sepelekan! ini tips penting menjawab soal tkp cpns 2024 yang harus kamu tau!
"untuk tunjangan kemahalan, kami akan memperjuangkannya di waktu dan cara lain," ungkap suharto.
ia menjelaskan bahwa tunjangan kemahalan memerlukan kajian lebih lanjut dan perbandingan dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.
"atas arahan ketua mahkamah agung, kami sudah menyepakati tiga usulan terlebih dahulu. tunjangan kemahalan akan menyusul dan diperjuangkan lagi," tambah suharto.
baca juga:berapa pagu yang dihabiskan untuk infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan presiden joko widodo ? 
baca juga:proyek raksasa tol trans sumatera terhubung dalam 5 tahun mendatang 
suharto mengungkapkan bahwa draf rancangan peraturan pemerintah yang baru mengenai hak keuangan hakim akan segera disusun.
setelah draf tersebut selesai, proses selanjutnya adalah harmonisasi di kementerian hukum dan hak asasi manusia.
"prosesnya akan mengikuti prosedur pembuatan peraturan pemerintah pada umumnya," jelas suharto.
dalam audiensi tersebut, ma memfasilitasi pertemuan antara berbagai pihak, termasuk pimpinan ma, komisi yudisial, ikatan hakim indonesia (ikahi), serta perwakilan dari kementerian keuangan dan badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas).
dalam forum tersebut, shi menyampaikan empat tuntutan yang perlu ditindaklanjuti.
pertama, shi meminta agar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 diubah untuk mencerminkan kebutuhan dan kondisi terkini para hakim.
kedua, mereka mendorong agar rancangan undang-undang (ruu) jabatan hakim kembali didiskusikan di parlemen.
ketiga, mereka menekankan pentingnya ruu contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan agar segera diwujudkan, guna memberikan perlindungan lebih terhadap lembaga peradilan.
terakhir, shi meminta adanya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan keluarga hakim sebagai upaya perlindungan terhadap mereka yang menjalankan tugas negara.
menanggapi tuntutan tersebut, suharto mengungkapkan bahwa ma berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka merealisasikan tuntutan tersebut.
“kami memahami bahwa kondisi saat ini memerlukan perhatian lebih dalam hal kesejahteraan hakim, terutama dalam konteks perlindungan dan dukungan bagi mereka dan keluarga,” katanya.
ia juga menekankan bahwa perubahan-perubahan ini bukan hanya penting untuk kesejahteraan para hakim, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas peradilan di indonesia.
“dengan tunjangan dan fasilitas yang lebih baik, diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan berintegritas,” tuturnya.
perubahan gaji dan tunjangan bagi hakim diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja mereka di pengadilan.
dalam beberapa tahun terakhir, berbagai persoalan mengenai kesejahteraan hakim menjadi sorotan, terutama terkait dengan tingginya beban kerja dan kompleksitas kasus yang ditangani.
dengan adanya peningkatan gaji dan tunjangan, diharapkan akan ada motivasi tambahan bagi para hakim untuk bekerja lebih optimal.
suharto juga menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim akan berimplikasi pada sistem peradilan yang lebih baik.
“ketika hakim merasa dihargai, mereka akan lebih berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan memberikan keputusan yang adil dalam setiap perkara,” ujarnya.
usulan perubahan gaji dan tunjangan hakim yang disetujui oleh menteri keuangan merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan para hakim di indonesia.
meskipun masih ada beberapa poin yang belum terakomodasi, ma berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak hakim demi terciptanya peradilan yang lebih baik dan berkeadilan.
melalui audiensi dengan shi, ma menunjukkan keseriusan dalam mendengarkan suara para hakim dan menindaklanjuti tuntutan mereka.
di masa mendatang, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk merealisasikan kebijakan yang mendukung keberlangsungan fungsi peradilan di indonesia.
dengan dukungan yang tepat, diharapkan para hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terus terjaga.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 9 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan