KPK Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Tersangka Korupsi

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Selasa , 08 Oct 2024 - 20:28

Penyidik KPK perlihatkan uang tunai yang disita sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Kalimantan Selatan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).-Foto : Istimewa-

Sebagai Gubernur, Sahbirin Noor diduga terlibat langsung dalam menerima suap atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi.

Meski belum ditahan, penyidik KPK terus mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil Sahbirin Noor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Proses hukum akan berjalan sesuai dengan prosedur, dan kami akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk Gubernur," tegas Nurul Ghufron.

Sahbirin Noor merupakan Gubernur Kalimantan Selatan yang menjabat sejak 2016. Selama menjabat, dia dikenal sebagai sosok yang cukup berpengaruh di wilayah tersebut.

Namun, dugaan keterlibatannya dalam korupsi ini mencoreng reputasi kepemimpinannya.

Dalam kasus ini, KPK menggunakan sejumlah pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar penjeratan para tersangka.

Para tersangka yang merupakan pejabat negara, termasuk Sahbirin Noor, dikenakan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, dua tersangka dari pihak swasta dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan pasal ini menunjukkan bahwa KPK serius dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah dan pihak swasta.

KPK juga menegaskan bahwa mereka tidak akan segan-segan menindak pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi.

Kasus korupsi yang menjerat Gubernur Kalimantan Selatan ini tentu berdampak besar terhadap citra pemerintahan di wilayah tersebut.

Masyarakat Kalimantan Selatan merasa kecewa dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi di provinsi mereka.

Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

kpk tetapkan gubernur kalimantan selatan tersangka korupsi                            jakarta, koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) resmi menetapkan gubernur kalimantan selatan sahbirin noor (shb) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan. 
langkah ini dilakukan setelah kpk menemukan bukti awal yang cukup kuat terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dalam kurun waktu tahun 2024–2025.
"telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di provinsi kalimantan selatan tahun 2024–2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap shb, sol, yul, amd, dan feb," ujar wakil ketua kpk, nurul ghufron, dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, selasa.
selain sahbirin noor, kpk juga menetapkan lima tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kalimantan selatan ahmad solhan (sol), kepala bidang cipta karya dinas pupr kalimantan selatan yulianti erlynah (yul), bendahara rumah tahfidz darussalam ahmad (amd), dan plt. kepala bagian rumah tangga gubernur kalimantan selatan agustya febry andrean (feb). selain itu, ada dua tersangka lainnya dari pihak swasta, yaitu sugeng wahyudi (yud) dan andi susanto (and).
baca juga:polri ungkap jaringan judi daring yang dikendalikan wna asal china
baca juga:3 abh kasus pembunuhan dan rudapaksa siswi smp di palembang dituntut 5 dan 10 tahun !
enam dari tersangka tersebut telah ditahan oleh kpk. namun, gubernur sahbirin noor belum ditahan dan masih menunggu pemanggilan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"sampai dengan saat ini, penyidik masih terus berupaya mengamankan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap peristiwa pidana ini," lanjut ghufron.
kasus ini bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan kpk pada minggu malam, 6 oktober 2024, terhadap sejumlah penyelenggara negara di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan.
dalam ott tersebut, kpk berhasil menangkap empat pejabat negara dan dua pihak swasta yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.
baca juga:kapolres boyolali bersama sopir dan ajudan meninggal dalam kecelakaan tragis di tol batang !
baca juga:pembunuh sopir truk di terminal karyajaya tertangkap : begini pengakuannya ! 
kpk juga berhasil menyita uang tunai sekitar rp10 miliar dalam operasi tersebut.
uang tersebut diduga merupakan suap yang diterima oleh para pejabat negara terkait pengadaan proyek-proyek tertentu di kalimantan selatan.
sebagai gubernur, sahbirin noor diduga terlibat langsung dalam menerima suap atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi.
meski belum ditahan, penyidik kpk terus mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sahbirin noor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
baca juga:terlibat pencurian di jalur pipa minyak pertamina ep zona 4, pria di prabumulih diringkus tim gabungan
baca juga:tak terima dipukul oknum kades : mantan perangkat desa di ogan ilir lapor polisi !
"proses hukum akan berjalan sesuai dengan prosedur, dan kami akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk gubernur," tegas nurul ghufron.
sahbirin noor merupakan gubernur kalimantan selatan yang menjabat sejak 2016. selama menjabat, dia dikenal sebagai sosok yang cukup berpengaruh di wilayah tersebut.
namun, dugaan keterlibatannya dalam korupsi ini mencoreng reputasi kepemimpinannya.
dalam kasus ini, kpk menggunakan sejumlah pasal dari undang-undang tindak pidana korupsi sebagai dasar penjeratan para tersangka.
para tersangka yang merupakan pejabat negara, termasuk sahbirin noor, dikenakan pasal 12 huruf a atau b, pasal 11, atau 12b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
sementara itu, dua tersangka dari pihak swasta dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
penetapan pasal ini menunjukkan bahwa kpk serius dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah dan pihak swasta.
kpk juga menegaskan bahwa mereka tidak akan segan-segan menindak pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi.
kasus korupsi yang menjerat gubernur kalimantan selatan ini tentu berdampak besar terhadap citra pemerintahan di wilayah tersebut.
masyarakat kalimantan selatan merasa kecewa dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi di provinsi mereka.
hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
selain itu, proses hukum yang berjalan di kpk juga diharapkan dapat mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi ini.
tidak tertutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka lainnya seiring dengan perkembangan penyidikan.
sementara itu, pemerintah pusat dan kementerian dalam negeri diharapkan akan memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini dan memastikan bahwa pelayanan publik di kalimantan selatan tetap berjalan dengan baik meskipun gubernur terjerat kasus hukum.
publik berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pejabat-pejabat lainnya agar tidak tergoda untuk melakukan korupsi.
penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
kpk, sebagai lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi di indonesia, terus menunjukkan komitmennya dalam menindak kasus-kasus korupsi di berbagai daerah.
"proses hukum akan terus berjalan dan kami berharap masyarakat mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan," pungkas nurul ghufron.
kasus ini menunjukkan bahwa kpk tidak pandang bulu dalam menindak para pelaku tindak pidana korupsi, baik yang berasal dari kalangan pejabat tinggi maupun pihak swasta.
masyarakat indonesia berharap agar tindakan tegas ini dapat menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 9 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan