Hakim di Palembang tidak Ikut Aksi Mogok : Tetap Mendukung Aksi Solidaritas Nasional !

Para hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, Sumatera Selatan tetap melayani persidangan.-Foto : Antara-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM - Meskipun di tengah aksi dukungan nasional yang dilakukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pusat, para hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Palembang, Sumatera Selatan, tetap menjalankan tugas mereka pada Senin (7/10/2024).

Kegiatan persidangan dan layanan administrasi publik lainnya berjalan seperti biasa.

Ketua Pengadilan Negeri Palembang, DJU Jhonson Mira Mangngi, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengikuti aksi mogok, tetapi tetap memberikan dukungan terhadap aksi IKAHI pusat terkait peningkatan kesejahteraan hakim.

BACA JUGA:Gaji Hakim di Indonesia Perlu Disetarakan dengan Negara Tetangga

BACA JUGA:5 Hari Oktober Bakal Cuti Bersama : Hakim PA dan PN Kayuagung Masih Wait and See!

"Aksi yang kami lakukan pagi ini merupakan bentuk dukungan kepada IKAHI pusat terkait perjuangan tunjangan para hakim yang diperjuangkan di tingkat nasional. Namun, meskipun kami mendukung penuh aksi solidaritas ini, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama," kata Jhonson.

Aksi dukungan yang dilakukan oleh para hakim di Palembang ini, tidak memengaruhi jalannya sidang-sidang di pengadilan.

Persidangan tetap dilaksanakan, dan layanan administrasi publik seperti penerimaan berkas dan proses administrasi lainnya berjalan normal.

BACA JUGA:Amzulian Rifai : Keamanan Hakim Harus Jadi Prioritas di Tengah Konflik Pilkada !

BACA JUGA:Ketua Mahkamah Konstitusi Tegaskan Hakim MK tak Boleh Cawe Cawe dalam Sengketa Pemilihan Umum

"Saya tegaskan, kami tetap melayani persidangan dan layanan administrasi publik lainnya, termasuk proses permohonan hukum seperti penyerahan dokumen, registrasi kasus, dan sebagainya. Kami tidak melakukan mogok karena pelayanan kepada masyarakat adalah hal utama," lanjut Jhonson.

Aksi solidaritas ini digelar oleh IKAHI di seluruh Indonesia untuk mendorong peningkatan kesejahteraan hakim.

Para hakim menuntut pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka, yang selama ini dinilai belum mencukupi.

BACA JUGA:Gelar Dialog Nasional untuk Tingkatkan Kredibilitas Hakim di Indonesia

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan