Korupsi Pengadaan Barang di Kecamatan Baturaja Barat : Kejari OKU Tahan Mantan Camat dan Bendahara !

Reporter: Eco Marleno |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 01 Oct 2024 - 18:42

mantan Camat Baturaja Barat berinisial SA tersenyum saat digiring penyidik Kejari OKU usai menjalani pemeriksaan, Senin, 1 Oktober 2024-Foto : Dokumen Palpos-

BATURAJA, KORANPALPOS.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) telah melakukan proses penahanan terhadap empat tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU.

Penahanan dilakukan setelah tersangka menjalani proses penerimaan tahap dua dari penyidik Polres OKU kepada Penuntut Umum Kejari OKU pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Empat tersangka dalam kasus ini, yakni Heriyamin, mantan Camat Baturaja Barat; SA, mantan Bendahara Kecamatan Baturaja Barat tahun 2022; serta dua penyedia barang, AR dan IE.

Keempatnya diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk beberapa desa di Kecamatan Baturaja Barat pada tahun anggaran 2022.

Kejaksaan Negeri OKU menegaskan bahwa keempat tersangka terlibat dalam penggelembungan harga (mark-up) dalam proses pengadaan tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, didampingi oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Yerri Tri Mulyawan dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Hendri Dunan, mengatakan bahwa proses pengadaan ini menyebabkan kerugian negara yang tidak kecil.

"Dalam kegiatan pengadaan mobilier dan perlengkapan kantor tersebut, ditemukan adanya mark-up harga barang. Cara ini digunakan untuk menggelembungkan harga setiap item barang yang dibeli, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp242.621.594, berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," ungkap Choirun Parapat.

Laporan pemeriksaan BPK RI tersebut tercatat dalam No. 59/LHP/XXI/11/2023 yang dikeluarkan pada 30 November 2023.

Dalam laporan tersebut, BPK menyebutkan bahwa pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor di beberapa desa Kecamatan Baturaja Barat dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku, sehingga terjadi kerugian pada anggaran pemerintah.

korupsi pengadaan barang di kecamatan baturaja barat : kejari oku tahan mantan camat dan bendahara !                            baturaja, koranpalpos.com - kejaksaan negeri (kejari) ogan komering ulu (oku) telah melakukan proses penahanan terhadap empat tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di kecamatan baturaja barat, kabupaten oku.
penahanan dilakukan setelah tersangka menjalani proses penerimaan tahap dua dari penyidik polres oku kepada penuntut umum kejari oku pada selasa, 1 oktober 2024.
empat tersangka dalam kasus ini, yakni heriyamin, mantan camat baturaja barat; sa, mantan bendahara kecamatan baturaja barat tahun 2022; serta dua penyedia barang, ar dan ie.
baca juga:kecelakaan maut di jalintim palembang-jambi : bus akap tabrak fuso yang parkir, 2 orang tewas ! 
baca juga:kasus penggerebekan pesta seks tukar pasangan terungkap : polisi amankan 12 orang pelaku !
keempatnya diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk beberapa desa di kecamatan baturaja barat pada tahun anggaran 2022.
kejaksaan negeri oku menegaskan bahwa keempat tersangka terlibat dalam penggelembungan harga (mark-up) dalam proses pengadaan tersebut.
kepala kejaksaan negeri oku, choirun parapat, didampingi oleh kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) yerri tri mulyawan dan kepala seksi intelijen (kasi intel) hendri dunan, mengatakan bahwa proses pengadaan ini menyebabkan kerugian negara yang tidak kecil.
baca juga:kasus pembunuhan dan rudapaksa siswi smp digelar di pn palembang : belasan polisi disiagakan !
baca juga:oknum mahasiswa di lubuklinggau rudapaksa bocah ingusan : modus beri uang rp 1.000 dan jajanan !
"dalam kegiatan pengadaan mobilier dan perlengkapan kantor tersebut, ditemukan adanya mark-up harga barang. cara ini digunakan untuk menggelembungkan harga setiap item barang yang dibeli, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar rp242.621.594, berdasarkan laporan pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri," ungkap choirun parapat.
laporan pemeriksaan bpk ri tersebut tercatat dalam no. 59/lhp/xxi/11/2023 yang dikeluarkan pada 30 november 2023.
dalam laporan tersebut, bpk menyebutkan bahwa pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor di beberapa desa kecamatan baturaja barat dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku, sehingga terjadi kerugian pada anggaran pemerintah.
baca juga: keluarga 4 tersangka kasus pembunuhan dan rudapaksa sambangi kejari palembang : ini tuntutannya ! 
baca juga:diduga cekcok : istri tinggalkan rumah, begini kondisinya sekarang !
tiga dari empat tersangka, yaitu heriyamin, sa, dan ar, langsung menjalani penahanan di rumah tahanan (rutan) kelas 2 baturaja selama 20 hari untuk mempercepat proses penanganan perkara.
sementara itu, tersangka keempat, ie, yang juga terlibat sebagai pihak ketiga penyedia barang, tidak ditahan karena tengah menjalani hukuman dalam kasus pidana lain yang sedang berlangsung.
“penahanan terhadap tiga tersangka kami lakukan untuk mempercepat proses hukum, sementara tersangka ie tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman terkait perkara lain,” tambah choirun parapat.
baca juga:petugas pln yang tersengat listrik di musi rawas : akhirnya meninggal dunia !
baca juga:aksi koboi di pabrik kelapa sawit : anggota polsek talang ubi kena tembak, pelaku kabur ke hutan !
keempat tersangka didakwa melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
mereka didakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
selain dakwaan primair, para tersangka juga dikenakan dakwaan subsidiar berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 uu ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan uu ri nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
dakwaan tersebut menegaskan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.
kasus korupsi di kecamatan baturaja barat ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.
modus operandi mark-up harga barang yang dilakukan oleh para tersangka bukanlah hal baru dalam kasus korupsi di indonesia, tetapi tetap menjadi ancaman serius terhadap penggunaan dana publik yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
penggelembungan harga barang pada proses pengadaan ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
selain itu, keterlibatan pejabat pemerintah dalam kasus ini, seperti mantan camat dan bendahara kecamatan, menambah dimensi lain terhadap skandal ini.
di mana para aparatur negara yang seharusnya menjadi pengelola anggaran dengan bijak justru terlibat dalam penyalahgunaan wewenang.
“kami mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan integritas tinggi. jangan sampai terjebak dalam godaan korupsi yang akan merugikan negara dan masyarakat,” lanjut choirun parapat.
kejaksaan negeri oku menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan mempercepat proses penanganan kasus ini.
penuntut umum dari kejari oku diharapkan segera menyusun dakwaan lengkap untuk keempat tersangka, dengan harapan proses persidangan bisa segera dimulai dalam waktu dekat.
langkah tegas yang diambil oleh kejari oku ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan terhadap penyalahgunaan anggaran.
choirun parapat menambahkan, "proses hukum ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta, untuk tidak main-main dengan dana publik. kami akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi, terutama yang merugikan keuangan negara."
dengan dilaksanakannya penahanan terhadap tiga tersangka, dan langkah hukum yang tegas diambil oleh kejari oku, diharapkan kasus ini dapat segera diselesaikan dan memberikan keadilan bagi masyarakat serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan