Bawaslu Akan Pantau Ketat Kampanye di Sosial Media

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 18:31

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Kurniawan.-Foto : Istimewa-

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Sumsel akan mengadakan rapat koordinasi dengan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan kampanye di seluruh wilayah Sumsel berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

"Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kampanye berjalan sesuai dengan aturan. Pengawasan harus dilakukan dengan cermat untuk mencegah pelanggaran selama masa kampanye," kata Kurniawan.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu di semua tingkat, diharapkan kampanye Pilkada 2024 di Sumsel dapat berlangsung secara demokratis dan adil.

Kurniawan juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kampanye yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon, baik melalui media sosial maupun kampanye langsung.

Terkait dengan potensi pelanggaran kampanye, Bawaslu Sumsel juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pasangan calon yang terbukti melanggar aturan kampanye.

Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kampanye, hingga rekomendasi diskualifikasi jika pelanggaran yang dilakukan bersifat serius dan berulang.

"Jika ada pasangan calon yang melanggar aturan kampanye, kami tidak akan ragu untuk memberikan sanksi. Kami ingin memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis," tegas Kurniawan.

Bawaslu juga mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kampanye dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran.

Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pelanggaran selama masa kampanye dapat diminimalkan.

Di akhir keterangannya, Kurniawan menyampaikan harapannya agar seluruh peserta Pilkada 2024 di Sumatera Selatan dapat menjalankan kampanye dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tanpa adanya pelanggaran.

Ia juga berharap agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pilkada 2024, dengan menggunakan hak pilihnya secara bijaksana dan tidak terpengaruh oleh politik uang atau kampanye hitam.

"Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, kami optimis Pilkada 2024 di Sumsel akan berjalan dengan lancar, jujur, dan demokratis," tutup Kurniawan.

Dengan berbagai langkah pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Sumsel, diharapkan Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat.

bawaslu akan pantau ketat kampanye di sosial media                            palembang – badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi sumatera selatan (sumsel) telah memulai pengawasan intensif terhadap kampanye para peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, termasuk yang berlangsung di media sosial.
pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah adanya pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi.
ketua bawaslu sumsel, kurniawan, dalam keterangannya di palembang, kamis (26/9/2024), menjelaskan bahwa pihaknya akan memantau semua bentuk kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon), baik kampanye fisik secara langsung maupun di media sosial.
langkah ini diambil karena media sosial menjadi salah satu platform utama dalam kampanye politik saat ini, dengan potensi penyebaran informasi yang sangat cepat.
baca juga:ingat ! ini 20 larangan kampanye pilkada sumsel 2024 
baca juga:45 anggota dprd muaraenim periode 2024 - 2029 : daftar lengkap dan asal dapil ! 
menurut kurniawan, pengawasan terhadap kampanye di media sosial akan menjadi fokus utama bawaslu sumsel.
hal ini karena media sosial kerap digunakan sebagai alat kampanye oleh pasangan calon untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda.
dengan semakin meningkatnya penggunaan platform seperti facebook, instagram, twitter, dan youtube sebagai media kampanye, potensi terjadinya pelanggaran juga semakin besar.
"apapun jenis kampanye, baik di media sosial maupun secara langsung, akan kami awasi. bahkan kampanye skala kecil tetap menjadi perhatian kami," tegas kurniawan.
baca juga:dkpp kerjakan pengaduan nontahapan di luar masa pilkada
baca juga:polres muara enim amankan deklarasi pilkada 2024 : tolak politik uang dan sara !
ia juga menambahkan bahwa bawaslu sumsel telah menyiapkan tim khusus yang akan memantau aktivitas kampanye di berbagai platform digital.
tim ini akan bertugas untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, maupun kampanye hitam yang berpotensi memicu konflik.
bawaslu sumsel telah memberikan imbauan kepada seluruh pasangan calon serta tim kampanye mereka terkait aturan kampanye yang harus dipatuhi, baik di dunia nyata maupun di media sosial.
kurniawan menjelaskan bahwa menjaga netralitas dan mengikuti tahapan-tahapan kampanye yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (kpu) adalah hal yang wajib.
baca juga: wartawan dilarang masuk acara pelantikan anggota dewan muara enim
baca juga:tim badan hukum advokasi paslon muri akan bentuk posko penanganan dan pengaduan pelanggaran pilkada!
"imbauan kami kepada paslon dan tim kampanye adalah agar tetap mematuhi aturan, termasuk pemasangan alat peraga sosialisasi (aps) selama masa kampanye. kami juga meminta mereka mengikuti semua tahapan kampanye yang telah ditetapkan," ujarnya.
lebih lanjut, kurniawan menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu jadwal resmi kampanye dari masing-masing paslon.
meskipun begitu, bawaslu sumsel tetap akan berkoordinasi secara intensif dengan tim kampanye paslon untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
selama masa kampanye pilkada 2024, bawaslu sumsel menekankan beberapa aturan dan larangan yang harus diikuti oleh seluruh peserta pilkada.
salah satu aturan penting adalah larangan membahas atau mempersoalkan pancasila sebagai dasar negara, pembukaan undang-undang dasar 1945, serta bentuk negara kesatuan republik indonesia (nkri).
selain itu, kampanye tidak boleh mengandung unsur penghinaan terhadap individu, agama, suku, ras, golongan, ataupun pasangan calon lainnya.
bawaslu juga melarang penggunaan kampanye yang bersifat provokatif, memfitnah, atau menghasut, yang dapat memicu perpecahan antar kelompok masyarakat maupun partai politik.
"menghina agama, individu, suku, ras, atau kelompok tertentu selama kampanye dilarang keras. kampanye harus bebas dari unsur provokasi, fitnah, atau tindakan yang dapat memecah belah masyarakat atau partai politik," ujar kurniawan.
selain itu, bawaslu juga melarang penggunaan fasilitas pemerintah untuk keperluan kampanye.
alokasi dana desa dan program pemerintah tidak boleh digunakan untuk keuntungan kampanye.
kurniawan menegaskan bahwa bawaslu akan mengawasi penggunaan fasilitas ini dengan ketat dan akan mengambil tindakan jika ada indikasi pelanggaran.
sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan kampanye pilkada 2024, bawaslu sumsel akan mengadakan rapat koordinasi dengan bawaslu di tingkat kabupaten/kota.
koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan kampanye di seluruh wilayah sumsel berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur.
"kami akan terus memperkuat koordinasi dengan bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kampanye berjalan sesuai dengan aturan. pengawasan harus dilakukan dengan cermat untuk mencegah pelanggaran selama masa kampanye," kata kurniawan.
dengan adanya koordinasi yang baik antara bawaslu di semua tingkat, diharapkan kampanye pilkada 2024 di sumsel dapat berlangsung secara demokratis dan adil.
kurniawan juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kampanye yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon, baik melalui media sosial maupun kampanye langsung.
terkait dengan potensi pelanggaran kampanye, bawaslu sumsel juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pasangan calon yang terbukti melanggar aturan kampanye.
sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kampanye, hingga rekomendasi diskualifikasi jika pelanggaran yang dilakukan bersifat serius dan berulang.
"jika ada pasangan calon yang melanggar aturan kampanye, kami tidak akan ragu untuk memberikan sanksi. kami ingin memastikan bahwa pilkada 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis," tegas kurniawan.
bawaslu juga mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kampanye dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran.
dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pelanggaran selama masa kampanye dapat diminimalkan.
di akhir keterangannya, kurniawan menyampaikan harapannya agar seluruh peserta pilkada 2024 di sumatera selatan dapat menjalankan kampanye dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tanpa adanya pelanggaran.
ia juga berharap agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pilkada 2024, dengan menggunakan hak pilihnya secara bijaksana dan tidak terpengaruh oleh politik uang atau kampanye hitam.
"dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, kami optimis pilkada 2024 di sumsel akan berjalan dengan lancar, jujur, dan demokratis," tutup kurniawan.
dengan berbagai langkah pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh bawaslu sumsel, diharapkan pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 29 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan