Tanggapi Isu Dua Periode : Kuasa Hukum HBA-Henny Sampaikan Surat Resmi ke KPU Empat Lawang !

Reporter: Padri |

Editor: Dahlia |

Jumat , 20 Sep 2024 - 17:55

Tim kuasa hukum HBA-Henny menyampaikan surat resmi ke KPU Empat Lawang terkait isu jabatan dua periode-Foto : Dokumen Palpos-

tanggapi isu dua periode : kuasa hukum hba-henny sampaikan surat resmi ke kpu empat lawang !                            empatlawang, koranpalpos.com - kuasa hukum pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati hba-henny, fahmi nugroho, sh., mh., menyampaikan surat penjelasan resmi kepada komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten empat lawang pada jumat, 20 september 2024.
surat tersebut disampaikan untuk menanggapi sanggahan yang diajukan oleh sejumlah warga terkait isu masa jabatan dua periode yang melibatkan kliennya, hba.
surat ini menjadi langkah penting bagi pasangan calon hba-henny dalam menghadapi kontroversi mengenai batasan periode jabatan yang disebut-sebut bisa menghambat proses pencalonan mereka.
baca juga:diduga tidak transparan : kpu empat lawang enggan berikan salinan dpt kepada paslon hba-henny !
baca juga:kuasa hukum bantah isu hba menjabat dua periode di empat lawang, ini putusan mk !
kuasa hukum pasangan tersebut, fahmi nugroho, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan jawaban lengkap dan mendalam terhadap sanggahan warga tersebut.
dalam pernyataannya kepada media, fahmi menyampaikan bahwa mereka ingin agar segala sesuatunya berjalan sesuai hukum dan transparansi.
“hari ini, kami telah menyampaikan surat penjelasan terkait masa jabatan dua periode yang menjadi permasalahan dalam pencalonan klien kami. surat ini secara khusus menanggapi sanggahan dari warga yang mempertanyakan kelayakan hba-henny untuk mencalonkan diri kembali,” ujar fahmi kepada wartawan.
baca juga:hba siap hadapi pilkada empat lawang 2024: semua tahapan telah ditempuh sesuai prosedur !
baca juga:pasangan hba-henny serahkan kembali berkas pencalonan ke kpu empat lawang untuk pilkada 2024
fahmi juga menekankan bahwa mereka berharap kpu kabupaten empat lawang akan menerima dan mempertimbangkan penjelasan yang mereka berikan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
proses penyelidikan oleh kpu, yang dijadwalkan berlangsung hingga 22 september 2024, akan menjadi penentu apakah hba-henny dapat melanjutkan pencalonan mereka untuk pemilu mendatang.
“kami sangat berharap kpu dapat menerima penjelasan ini dan meninjaunya secara adil serta objektif sebelum mengambil keputusan. jangan sampai ada keputusan yang dibuat tanpa memahami secara jelas situasi dan fakta hukum yang berlaku,” lanjut fahmi.
baca juga:pilkada empat lawang makin memanas : kpu kembalikan berkas pendaftaran hba-henny ! 
baca juga:pilkada empat lawang 2024 : kpu umumkan hba-henny resmi ajukan pendaftaran !
isu terkait batasan masa jabatan dua periode merupakan topik yang sensitif dalam dunia politik, terutama dalam pemilu kepala daerah.
beberapa pihak menuding bahwa hba sudah menjalani dua periode jabatan sebagai bupati sebelumnya, sehingga dianggap tidak layak untuk mencalonkan diri lagi.
namun, fahmi membantah tudingan ini dan mengatakan bahwa interpretasi hukum yang mereka miliki berbeda dari pemahaman masyarakat pada umumnya.
baca juga:detik-detik akhir pendaftaran : pilkada empat lawang memanas, hba-henny menantang petahana joncik-arifai !
baca juga:hba vs joncik di pilkada empat lawang 2024 : diprediksi bakal sengit !
“kami memahami bahwa isu dua periode ini adalah isu yang sensitif dan kompleks. namun, setelah kami melakukan kajian hukum yang mendalam, kami yakin bahwa pencalonan hba masih sah menurut aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
kuasa hukum hba-henny juga tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut jika kpu mengeluarkan keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan.
menurut fahmi, mereka akan melawan setiap keputusan yang tidak berdasarkan hukum yang benar melalui mekanisme hukum yang tersedia.
“jika nantinya keputusan kpu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami siap untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut. ini bukan hanya demi kepentingan klien kami, tetapi juga demi keadilan dalam pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil,” kata fahmi dengan tegas.
ia juga mengingatkan kpu agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, mengingat kesalahan yang pernah dilakukan kpu dalam masa pemilu sebelumnya.
menurutnya, kesalahan yang sama tidak boleh terjadi lagi dalam pemilu kali ini, karena bisa merusak integritas penyelenggaraan pemilu di empat lawang.
“kami berharap agar kpu tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya. kami mengingatkan bahwa sudah pernah ada blunder yang terjadi, dan kami tidak ingin kesalahan yang sama terulang kembali,” ujarnya.
selain mengajukan sanggahan resmi, fahmi juga berharap kpu dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan transparan, mengingat pentingnya peran kpu sebagai penyelenggara pemilu yang netral dan independen.
keputusan yang akan diambil oleh kpu pada 22 september 2024 nanti akan menjadi titik krusial bagi kelanjutan pencalonan hba-henny.
“kami meminta agar kpu melakukan penyelidikan dan pengambilan keputusan yang objektif serta sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. transparansi sangat penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil,” tambah fahmi.
ia juga berharap bahwa proses ini akan berlangsung tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun, sehingga keputusan yang diambil benar-benar murni berdasarkan aturan hukum yang ada.
isu dua periode jabatan menjadi sorotan utama dalam pencalonan hba-henny, di mana sejumlah warga mengajukan sanggahan bahwa hba telah menjabat sebagai bupati selama dua periode sebelumnya.
namun, tim kuasa hukum pasangan ini membantah klaim tersebut, dengan argumen bahwa masa jabatan hba sebelumnya tidak termasuk dalam hitungan dua periode berdasarkan undang-undang yang berlaku.
dalam konteks politik daerah, isu dua periode sering kali menjadi perdebatan yang rumit, terutama ketika terdapat ketidaksepahaman dalam interpretasi hukum terkait durasi masa jabatan kepala daerah.
dalam beberapa kasus, aturan mengenai dua periode bisa menjadi subyek diskusi hukum yang mendalam, tergantung pada situasi spesifik dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing wilayah.
seiring dengan penyampaian surat penjelasan resmi kepada kpu, tim kuasa hukum hba-henny akan terus memantau perkembangan kasus ini.
mereka akan menunggu hasil penelitian dan keputusan kpu pada 22 september mendatang.
hasil dari keputusan ini akan menjadi titik penentu apakah pasangan hba-henny dapat melanjutkan pencalonan mereka dalam pemilu kepala daerah empat lawang atau tidak.
“kami akan terus mengikuti setiap perkembangan dari kpu dan siap untuk merespons sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. keputusan kpu pada tanggal 22 mendatang akan menjadi momen penting bagi kami,” kata fahmi.
tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa mereka akan selalu terbuka terhadap dialog dengan semua pihak yang terlibat, termasuk dengan warga yang mengajukan sanggahan, untuk mencapai penyelesaian yang terbaik sesuai dengan hukum.
dengan penyampaian surat resmi ini, tim kuasa hukum hba-henny berharap bahwa proses pemilu di kabupaten empat lawang dapat berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
mereka juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas pencalonan pasangan hba-henny dalam menghadapi segala tantangan yang muncul.
keputusan kpu yang dijadwalkan pada 22 september mendatang akan menjadi penentu kelanjutan perjalanan politik pasangan ini.
seluruh pihak berharap bahwa proses ini dapat berjalan dengan transparan dan objektif, sehingga pemilu di kabupaten empat lawang dapat dilaksanakan dengan adil bagi semua kandidat dan masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan