Bawaslu Ungkap 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Selasa , 17 Sep 2024 - 20:12

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (17/09).-Foto : ANTARA -

"Sanksi bagi ASN yang terbukti tidak netral akan dijatuhkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Sanksi bisa berupa teguran, penurunan jabatan, hingga pemecatan," jelasnya.

Penegakan sanksi ini diharapkan bisa menjadi efek jera bagi ASN lain agar tidak melanggar prinsip netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada.

Bagja juga menegaskan bahwa Bawaslu akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan setiap pelanggaran netralitas ASN ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pilkada 2024 sendiri akan melalui beberapa tahapan penting, dimulai dengan pendaftaran pasangan calon yang sudah dilaksanakan pada akhir Agustus 2024.

Setelah itu, pada tanggal 22 September 2024, Bawaslu akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang lolos sebagai kontestan resmi dalam Pilkada 2024.

Setelah penetapan pasangan calon, tahap kampanye akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024.

Pada tahap ini, pasangan calon akan diberi waktu untuk menyosialisasikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat.

Kemudian, puncak dari tahapan Pilkada adalah pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Pemungutan suara ini akan diikuti dengan penghitungan dan rekapitulasi suara yang akan berlangsung hingga 16 Desember 2024.

Bawaslu menegaskan bahwa pengawasan netralitas ASN akan dilakukan sepanjang tahapan tersebut, terutama pada masa kampanye dan menjelang pemungutan suara.

Hal ini untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon.

Selain melakukan penindakan terhadap laporan pelanggaran, Bawaslu juga menekankan pentingnya upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN.

Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan netralitas ASN kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, Bawaslu telah mengingatkan kepala daerah untuk mengawasi ASN di wilayahnya agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial, kampanye publik, serta pertemuan dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

bawaslu ungkap 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas asn                              jakarta, koranpalpos.com - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) republik indonesia mengungkapkan bahwa hingga tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah, mereka telah menerima sekitar 400 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn).
tahapan pendaftaran tersebut berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 agustus 2024.
"sudah ada laporan lebih dari 400, jika tidak salah, yang saat ini sedang ditindaklanjuti," ujar ketua bawaslu ri, rahmat bagja, di kawasan ancol, jakarta, pada selasa.
pelanggaran netralitas asn ini merupakan salah satu fokus utama bawaslu karena menjadi salah satu indikator kerawanan pilkada, berdasarkan indeks kerawanan pilkada (ikp) yang dirilis bawaslu.
baca juga:ingat ! honor kpps rp850 hingga rp900 ribu di pilkada 2024
baca juga:pastikan kondisi aman saat tahapan pilkada serentak 2024
menurut rahmat bagja, netralitas asn menjadi salah satu dari tiga kerawanan terbesar dalam penyelenggaraan pilkada 2024, setelah politik uang dan netralitas penyelenggara pemilu.
netralitas asn sebagai isu krusial dalam pilkada
netralitas asn merupakan salah satu isu yang selalu mengemuka dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
asn, sebagai aparatur pemerintah, seharusnya tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik dalam pilkada.
baca juga:bawaslu prabumulih buka pendaftaran : rekrut 281 pengawas tps untuk pilkada 2024 !
baca juga:cegah ujaran kebencian : perketat pengawasan media massa dan sosial !
namun, kedekatan antara asn dengan calon kepala daerah seringkali menjadi pemicu munculnya pelanggaran netralitas.
rahmat bagja menjelaskan bahwa pilkada 2024 berpotensi memunculkan lebih banyak kasus pelanggaran netralitas asn dibandingkan pemilu 2024.
hal ini disebabkan oleh hubungan personal yang lebih erat antara asn dan calon kepala daerah, terutama di daerah-daerah dengan populasi yang lebih kecil atau hubungan antarwarga yang lebih dekat.
“hubungan antara asn dan calon kepala daerah di tingkat daerah jauh lebih dekat dibandingkan dengan saat pemilu nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden,” katanya.
baca juga:membludak ! ribuan massa ikuti jalan sehat bersama h toha dan rohman, berikut visi misinya !
baca juga:kpu fokus penanganan data anomali jelang penetapan dpt 
sebagai contoh, di beberapa wilayah, asn mungkin memiliki hubungan keluarga atau pertemanan dekat dengan calon kepala daerah, yang bisa menyebabkan kecenderungan untuk tidak bersikap netral.
ini berbeda dengan pemilu nasional, di mana skala hubungan lebih luas dan personalisasi kandidat tidak terlalu menonjol.
berdasarkan pemantauan bawaslu, beberapa daerah di indonesia memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi terhadap pelanggaran netralitas asn.
daerah-daerah ini termasuk papua, jawa timur, jawa tengah, dan daerah khusus ibukota jakarta.
baca juga:kpu oi buka penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terkait calon bupati dan wakil bupati ogan ilir 2024
baca juga:kpu pastikan 41 daerah melawan kotak kosong
di daerah-daerah ini, bawaslu mencatat bahwa laporan terkait pelanggaran netralitas asn cukup tinggi.
dalam konteks ini, rahmat bagja menegaskan pentingnya pengawasan ekstra di daerah-daerah tersebut, mengingat potensi pelanggaran yang bisa mempengaruhi hasil pilkada.
“daerah-daerah seperti papua, jawa timur, dan jawa tengah merupakan wilayah yang perlu diawasi ketat terkait dengan netralitas asn, terutama karena hubungan personal yang lebih dekat antara asn dan calon kepala daerah di daerah tersebut,” ujarnya.
terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada asn yang terbukti melanggar netralitas dalam pilkada, rahmat bagja menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi bukan menjadi kewenangan bawaslu, melainkan badan kepegawaian negara (bkn).
namun, bawaslu akan tetap bertindak sebagai lembaga yang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dan menyampaikan hasil investigasinya kepada bkn.
"sanksi bagi asn yang terbukti tidak netral akan dijatuhkan oleh badan kepegawaian negara. sanksi bisa berupa teguran, penurunan jabatan, hingga pemecatan," jelasnya.
penegakan sanksi ini diharapkan bisa menjadi efek jera bagi asn lain agar tidak melanggar prinsip netralitas dalam penyelenggaraan pilkada. 
bagja juga menegaskan bahwa bawaslu akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan setiap pelanggaran netralitas asn ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
pilkada 2024 sendiri akan melalui beberapa tahapan penting, dimulai dengan pendaftaran pasangan calon yang sudah dilaksanakan pada akhir agustus 2024. 
setelah itu, pada tanggal 22 september 2024, bawaslu akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang lolos sebagai kontestan resmi dalam pilkada 2024.
setelah penetapan pasangan calon, tahap kampanye akan berlangsung mulai 25 september hingga 23 november 2024.
pada tahap ini, pasangan calon akan diberi waktu untuk menyosialisasikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat.
kemudian, puncak dari tahapan pilkada adalah pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 november 2024.
pemungutan suara ini akan diikuti dengan penghitungan dan rekapitulasi suara yang akan berlangsung hingga 16 desember 2024.
bawaslu menegaskan bahwa pengawasan netralitas asn akan dilakukan sepanjang tahapan tersebut, terutama pada masa kampanye dan menjelang pemungutan suara.
hal ini untuk memastikan bahwa asn tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon.
selain melakukan penindakan terhadap laporan pelanggaran, bawaslu juga menekankan pentingnya upaya pencegahan pelanggaran netralitas asn.
salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan netralitas asn kepada seluruh pemerintah daerah di indonesia.
dalam berbagai kesempatan, bawaslu telah mengingatkan kepala daerah untuk mengawasi asn di wilayahnya agar tidak terlibat dalam politik praktis.
sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial, kampanye publik, serta pertemuan dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.
“kami terus melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala daerah dan asn untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan pilkada. ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga demokrasi yang sehat,” kata rahmat bagja.
sosialisasi ini bertujuan agar asn lebih memahami aturan-aturan yang harus diikuti selama pilkada, termasuk larangan-larangan terkait dukungan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
dengan sosialisasi yang intensif, diharapkan kasus pelanggaran netralitas asn dapat ditekan seminimal mungkin.
dengan adanya 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas asn yang sudah diterima bawaslu hingga saat ini, pelanggaran netralitas asn menjadi salah satu isu krusial dalam pilkada 2024. 
bawaslu bersama badan kepegawaian negara akan terus bekerja untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dan memastikan bahwa asn yang melanggar akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
pilkada 2024 akan menjadi tantangan besar bagi bawaslu dan pihak-pihak terkait dalam menjaga netralitas asn, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.
upaya pencegahan dan penindakan yang efektif diharapkan dapat menciptakan pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik praktis oleh asn. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan