Hakim Vonis 1 Tahun Penjara Mantan Ketua KONI Sumsel, Hendri Zainudin : Kasus Dana Hibah !

Reporter: Romi Rivano |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 10 Sep 2024 - 21:56

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (10/9/2024), memvonis 1 tahun penjara terhadap mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel Hendri Zainudin terdakwa kasus dana hibah-FOTO : ANTARA-

hakim vonis 1 tahun penjara mantan ketua koni sumsel, hendri zainudin : kasus dana hibah !                            palembang, koranpalpos.com - majelis hakim pengadilan negeri kelas i a palembang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada hendri zainudin, mantan ketua komite olahraga nasional indonesia (koni) sumatera selatan, atas kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah.
keputusan ini dibacakan dalam sidang yang dipimpin oleh hakim ketua efiyanto di palembang pada selasa, dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta memperkaya diri sendiri.
dalam amar putusannya, hakim efiyanto menjelaskan bahwa terdakwa hendri zainudin terbukti melakukan penyalahgunaan dana hibah yang semestinya digunakan untuk kegiatan olahraga di sumatera selatan.
baca juga:berkas p.21, kasus korupsi koni sumsel segera naik ke persidangan, hendri zainudin tak ditahan
baca juga:korupsi dana hibah koni sumsel : hendri zainuddin hadapi tuntutan ringan 1,5 tahun penjara !
tindakan ini dilakukan secara bersama-sama dengan pihak-pihak lain, sehingga memperkaya diri sendiri maupun korporasi terkait.
"menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hendri zainudin dengan pidana selama 1 tahun penjara serta denda sebesar rp50 juta," ucap hakim efiyanto dalam sidang yang berlangsung terbuka untuk umum.
hakim juga menambahkan bahwa jika terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama dua bulan.
baca juga:akhirnya mantan ketum koni sumsel hendri zainuddin ditahan !
baca juga:mantan wasekum koni sumsel akui terima uang perjalanan dinas fiktif, begini modusnya ! 
selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, yang merupakan salah satu hal yang memberatkan hukuman terdakwa.
meskipun begitu, majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan hukuman terdakwa.
di antaranya adalah sikap sopan terdakwa selama proses persidangan, serta fakta bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
baca juga:persidangan ungkap konflik internal kepengurusan koni sumsel
baca juga:sidang korupsi koni sumsel: pengakuan gubernur so beber misteri dana abadi rp1 miliar !
selain itu, hal yang paling signifikan adalah pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh hendri zainudin.
selama proses persidangan, terdakwa telah mengembalikan dana hibah yang disalahgunakan, yaitu sebesar rp3,4 miliar.
pengembalian ini dianggap sebagai bentuk itikad baik dan membantu mengurangi beban negara.
baca juga:sidang perdana kasus korupsi koni sumsel digelar dan fakta yang terkuak
baca juga:penanganan kasus dugaan korupsi panwaslu oki terus berlanjut : kejari geledah rumah tirta arisandi
dengan demikian, meskipun terdakwa dinyatakan bersalah, ia tidak lagi dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara, karena dana tersebut telah dikembalikan secara penuh.
kasus yang melibatkan hendri zainudin ini bermula dari dugaan penyelewengan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kepada koni sumsel.
dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung program-program olahraga di sumatera selatan, termasuk persiapan atlet dalam berbagai kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
namun, hasil audit dari badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.
dana sebesar rp3,4 miliar diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya, dan terjadi aliran dana yang tidak jelas kepada pihak-pihak tertentu.
penyimpangan ini kemudian terungkap setelah adanya audit khusus dan penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi sumatera selatan.
hendri zainudin, yang saat itu menjabat sebagai ketua koni sumsel, menjadi salah satu tersangka utama dalam kasus ini.
setelah mendengarkan putusan majelis hakim, tim kuasa hukum hendri zainudin, yang dipimpin oleh tito dalkuci, menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
menurut salah satu anggota tim kuasa hukum, rizal syamsul, mereka akan "pikir-pikir" sebelum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.
"pihak kami memilih pikir-pikir terkait langkah hukum selanjutnya. ada beberapa poin dalam pleidoi yang kami sampaikan, namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim," ujar rizal syamsul.
salah satu poin penting dalam pleidoi tim kuasa hukum adalah bahwa hendri zainudin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana hibah tersebut, karena keputusan pengelolaan dana dilakukan bersama dengan pihak lain di koni sumsel.
namun, majelis hakim tetap memutuskan bahwa hendri zainudin bertanggung jawab atas tindakannya dalam kapasitas sebagai ketua lembaga.
kasus ini telah melalui proses persidangan yang cukup panjang, dengan sejumlah saksi yang dihadirkan, termasuk pejabat dari pemerintah daerah, pengurus koni, hingga auditor dari bpk.
selama persidangan, jaksa penuntut umum (jpu) mendakwa hendri zainudin dengan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan dana negara. jpu awalnya menuntut hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar rp100 juta.
namun, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan dan akhirnya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jpu.
pengembalian kerugian negara menjadi salah satu alasan utama di balik putusan tersebut, selain sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum.
kasus korupsi yang melibatkan pejabat olahraga ini menjadi perhatian publik, terutama di sumatera selatan.
sebagai tokoh yang sebelumnya dikenal aktif memajukan dunia olahraga di daerah tersebut, keterlibatan hendri zainudin dalam kasus ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan atlet.
namun, ada juga pihak yang memberikan apresiasi terhadap langkah majelis hakim yang memberikan hukuman serta pengembalian kerugian negara.
langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk olahraga.
selain itu, pemerintah daerah sumatera selatan juga diharapkan dapat lebih memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana hibah, khususnya untuk sektor olahraga, agar tidak terjadi penyimpangan serupa di masa mendatang.
dana hibah merupakan salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perkembangan olahraga di daerah, dan harus digunakan secara bertanggung jawab.
vonis yang dijatuhkan kepada hendri zainudin menandai salah satu tahap penting dalam upaya penegakan hukum terkait kasus korupsi di sektor olahraga.
meskipun demikian, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah, terutama yang berasal dari anggaran negara.
ke depan, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali, baik di sumatera selatan maupun di daerah lain.
pemerintah dan lembaga olahraga diharapkan dapat lebih memperketat pengawasan dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran, demi memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan olahraga dan pengembangan prestasi atlet.
dengan berakhirnya kasus ini, perhatian publik kini tertuju pada apakah tim kuasa hukum hendri zainudin akan mengajukan banding atas putusan tersebut, atau menerima vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.
proses hukum ini masih dapat berlanjut, tergantung pada keputusan pihak terdakwa dalam beberapa hari mendatang.
vonis ini sekaligus menegaskan komitmen pengadilan dalam menindak tegas para pelaku korupsi, terutama mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dana negara yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk pengembangan olahraga di sumatera selatan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 11 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan