Dugaan Pelanggaran Netralitas : SPM Laporkan Kades Rambai ke Bawaslu OKI

Reporter: Diansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 10 Sep 2024 - 19:57

SPM Laporkan Kades Rambai ke Bawaslu OKI-Foto : Ist-

dugaan pelanggaran netralitas : spm laporkan kades rambai ke bawaslu oki                            oki,koranpalpos.com - serikat pemuda dan masyarakat (spm) sumatera selatan (sumsel) yang dikoordinir yovi meitaha melaporkan  kades rambai, kecamatan pangkalan lampam berinisial s ke bawaslu oki.
menurut yovi, kades rambai tersebut turut hadir pada kegiatan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon (paslon) dja’far shodiq-abdiyanto (jadi) di taman segitiga emas kayuagung.
"kades ini terbukti berfoto di depan panggung acara deklarasi, salah satu pasangan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati oki pada, 28 agustus 2024 lalu," ungkapnya, selasa, 10 september 2024.
ia menambahkan, mereka menerima informasi terkait adanya oknum kades yang diduga ikut serta dalam deklarasi dukungan terhadap paslon jadi. hal itu menurutnya, jelas melanggar netralitas kades sebagaimana diatur dalam uu desa nomor 6 tahun 2014 pasal 29.
baca juga:45 siswa smp di oku ikut ujian nasional berbasis komputer
baca juga:sungai ogan menyusut, pdam tirta raja imbau warga bijak gunakan air
"uu tersebut menyatakan, kades harus bersikap netral dalam setiap pemilihan umum,” ujarnya setelah menerima tanda terima laporan nomor 002/lp/pb/kab/06.12/ix/2024.
dikatakannya lagi, keterlibatan kades dalam kegiatan politik praktis merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak tegas. dimana kades memiliki hak menggunakan suaranya dalam pemilihan umum untuk menyalurkan pilihannya. 
"namun, keterlibatan dalam kegiatan politik praktis, seperti mendukung paslon tertentu, dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan netralitas yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
masih kata dia, mereka telah melaporkan kasus itu ke bawaslu oki untuk segera ditindaklanjuti. mereka juga akan melaporkannya ke aph (aparat penegak hukum) supaya diproses.
baca juga:krisis ruang kelas : sman 5 oku butuh perhatian serius dinas pendidikan sumsel
baca juga:menjelang pilkada 2024 : peran media semakin krusial dalam menjaga demokrasi bersih dan berintegritas
"harapan kita, pihak berwenang dapat menindak tegas oknum kades yang terlibat dalam pelanggaran itu. spm kembali mendesak kpu oki untuk lebih proaktif dalam mengawasi netralitas kepala desa selama proses pilkada berlangsung,” imbuhnya.
menurutnya, kpu harus memastikan kades tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjalankan tugasnya secara profesional dan netral.
menanggapi laporan itu, koordinasi divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi bawaslu oki, syahrin, mendukung penuh adanya peran serta dari masyarakat yang melaporkan temuan di lapangan.
“secara kelembagaan, bawaslu oki mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang membantu kami dalam melakukan pengawasan. baik terhadap netralitas asn, pejabat, dan juga kades,” jelasnya.
baca juga:didesak mundur dari jabatannya, begini tanggapan kades pedamaran vi oki!
baca juga: hari terakhir rekrutmen cpns di pemkab ogan ilir : 2.336 peserta telah mendaftar, formasi terbatas !
lanjut dia, setiap laporan masuk akan segera dilakukan pengkajian secara formil dan materilnya. begitu syaratnya sudah lengkap, baru akan mereka bahas ke dalam rapat pleno.
"nantinya dibahas dugaan pelanggarannya mengarah ke mana, apakah netralitas, administrasi, ataukah tindak pidana. setelah syarat laporan dinyatakan lengkap, barulah dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan terlapor," terangnya.
lebih jauh, setelah dilakukan klarifikasi dan terbukti, maka bawaslu oki akan merekomendasikan sesuai dengan dugaan pelanggaran yang terbukti.
"berdasarkan tahapan yang berlaku, bawaslu oki memiliki waktu 5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap untuk mengambil keputusan, apakah itu terbukti atau tidak. terlapor akan kami beritahukan terkait keputusan yang diambil,” tandasnya.
baca juga:selain didesak mundur, ratusan massa minta kades pedamaran vi penuhi 5 tuntutan ini!
baca juga:tinjau lokasi sengketa hutan kota : pengadilan negeri kayuagung gelar sidang lapangan
sementara, camat pangkalan lampam, richard menyayangkan tindakan yang dilakukan kades rambai. dimana dia tidak menjaga netralitas dan justru terang-terangan mendukung paslon tertentu.
“atas temuan dari kawan-kawan itu tidak masalah, karena sebelumnya sudah pernah kami sampaikan. yang namanya pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang duitnya dapat dari pemerintah harus bersikap netral. termasuk juga guru, pppk dan sebagainya,” sambungnya.
richard menegaskan, setiap apel bersama perangkat kecamatan dan pegawai, atau pun saat rapat dengan seluruh kades, sudah diumumkan untuk menjaga netralitas.
“karena kami ini selalu digaung-gaungkan, bahkan dipanggil ke provinsi. camat itu harus netral, serta jajaran di bawahnya termasuk kades,” ucapnya.
baca juga:sumsel raih satu medali emas kompetisi sains madrasah nasional
baca juga:dorong inovasi guru tk untuk kemajuan pendidikan
sedangkan, saat dikonfirmasi via seluler di nomor whatsappsnya 08538025xxxx, kades rambai tidak kunjung merespon.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 11 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan