Komitmen tak Telantarkan Pedagang Pasar 16 Ilir !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Selasa , 03 Sep 2024 - 21:09

Gedung Pasar 16 Ilir dan aktivitas pedagang di sekitarnya. -Foto : Dokumen Palpos-

Sementara itu Anggota DPRD Palembang, Lailata Ridha SH menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan komitmen Pj Walikota Palembang untuk tidak akan menelantarkan dan menjamin hak pedagang selama pelaksanaan revitalisasi tersebut.

Dikatakan Lailata, dirinya mengapresiasi komitmen Pj Wali Kota untuk menjaga kesejahteraan pedagang selama relokasi.

Namun, ia meminta agar Pemkot Palembang, terutama Pj Wali Kota, benar-benar konsisten dalam menjalankan janji tersebut.

“Kami berharap bahwa komitmen ini bukan sekadar janji, tetapi harus nyata dan terwujud dalam tindakan,” ujarnya.

Lailata juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses revitalisasi dan relokasi pasar.

Ia menilai bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan pedagang akan membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa pedagang tidak merasa terabaikan selama masa transisi.

“Pemkot harus memastikan bahwa setiap langkah revitalisasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan pedagang dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul,” tegas politisi asal Partai Golkar ini.

Dengan penekanan pada konsistensi dan transparansi, Lailata berharap revitalisasi Pasar 16 Ilir dapat berlangsung lancar dan tidak mengorbankan kepentingan para pedagang.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan menggelar aksi damai, pada Senin (2/9) kemarin. Mereka mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera melakukan revitalisasi Pasar 16 Ilir, yang selama ini dianggap sebagai salah satu sentra ekonomi penting di kota tersebut.

Koordinator aksi, Cakra, menyatakan bahwa kepemilikan gedung dan kios di Pasar 16 Ilir telah berakhir sejak 2 Januari 2016.

Hal ini, menurutnya, membuat pemerintah wajib segera melakukan pengamanan dan revitalisasi demi mengembalikan fungsi pasar yang optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang sejak saat itu.

"Kami mendesak agar Pemkot Palembang segera mengembalikan fungsi jalan di kawasan Pasar 16 Ilir yang kini dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Jalan seharusnya berfungsi sebagai sarana lalu lintas dan parkir, bukan untuk berdagang," tegas Cakra.

Ia juga menyoroti dugaan adanya praktik pemungutan liar terkait penyewaan kios dan lapak di Pasar 16 Ilir.

komitmen tak  telantarkan pedagang pasar 16 ilir  !                            palembang, koranpalpos.com – di tengah suasana polemik  yang belum redah antara pihak pemkot palembang dan pedagang pasar 16 ilir yang hingga kini masih merasa keberatan atas kebijakan relokasi sementara, pejabat (pj) wali kota palembang, a damenta, menegaskan komitmennya untuk memastikan para pedagang pasar 16 ilir tidak akan ditelantarkan selama proses revitalisasi pasar.
pernyataan ini disampaikan langsung oleh a damenta saat menemui pedagang yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor wali kota palembang, senin (2/9).
"pemkot berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan warganya, termasuk para pedagang pasar 16.
revitalisasi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang nyaman, tertib, dan bersih bagi para pedagang dan masyarakat yang berbelanja," tegasnya.
baca juga:prakirakan cuaca bmkg 3 september 2024 : palembang berawan dan hujan di sejumlah kota besar 
baca juga:kementerian pppa tegaskan pelecehan merupakan tindak pidana yang serius
dalam pertemuan tersebut, a damenta mendengarkan berbagai keluhan pedagang, termasuk tingginya biaya sewa kios yang dinilai memberatkan.
ia menyadari bahwa revitalisasi pasar yang telah berlangsung lama ini perlu dipercepat agar tidak mengganggu roda ekonomi lokal.
"kita paham perjalanan revitalisasi ini sudah melelahkan. namun, kita harus tetap mendukung keberlangsungan ekonomi di pasar 16. setiap perbedaan pendapat dan data adalah hal yang wajar," tambahnya.
namun, a damenta juga mengingatkan bahwa jika musyawarah tidak membuahkan hasil, maka permasalahan akan dilanjutkan ke ranah hukum.
baca juga:prakirakan cuaca bmkg 2 september 2024 : sebagian besar wilayah indonesia berawan tebal !
baca juga:dilakukan secara bertahap : pedagang diminta kosongkan lapak ! 
"hukum ada untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi jangan sampai hukum memutus ikatan sosial di antara kita. kita harus menghormati keputusan hukum yang ada," pungkasnya.
dengan langkah tegas dari pj wali kota, diharapkan revitalisasi pasar 16 ilir berjalan lancar tanpa mengorbankan kesejahteraan pedagang, sembari menjaga kestabilan ekonomi lokal.
sementara itu anggota dprd palembang, lailata ridha sh  menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan komitmen pj walikota palembang untuk tidak akan menelantarkan dan menjamin hak pedagang selama pelaksanaan revitalisasi tersebut.
dikatakan lailata, dirinya mengapresiasi komitmen pj wali kota untuk menjaga kesejahteraan pedagang selama relokasi.
baca juga:ingat ! jangan libatkan anak-anak kampanye pilkada 2024 
baca juga:karet regional 7 borong sembilan penghargaan ptpn award 2024
namun, ia meminta agar pemkot palembang, terutama pj wali kota, benar-benar konsisten dalam menjalankan janji tersebut.
“kami berharap bahwa komitmen ini bukan sekadar janji, tetapi harus nyata dan terwujud dalam tindakan,” ujarnya.
lailata juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses revitalisasi dan relokasi pasar.
ia menilai bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan pedagang akan membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa pedagang tidak merasa terabaikan selama masa transisi.
“pemkot harus memastikan bahwa setiap langkah revitalisasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan pedagang dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul,” tegas politisi asal partai golkar ini.
dengan penekanan pada konsistensi dan transparansi, lailata berharap revitalisasi pasar 16 ilir dapat berlangsung lancar dan tidak mengorbankan kepentingan para pedagang.
sebelumnya,  aliansi mahasiswa dan pemuda peduli lingkungan menggelar aksi damai, pada senin  (2/9) kemarin. mereka mendesak pemerintah kota palembang untuk segera melakukan revitalisasi pasar 16 ilir, yang selama ini dianggap sebagai salah satu sentra ekonomi penting di kota tersebut.
koordinator aksi, cakra, menyatakan bahwa kepemilikan gedung dan kios di pasar 16 ilir telah berakhir sejak 2 januari 2016.
hal ini, menurutnya, membuat pemerintah wajib segera melakukan pengamanan dan revitalisasi demi mengembalikan fungsi pasar yang optimal serta meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) yang hilang sejak saat itu.
"kami mendesak agar pemkot palembang segera mengembalikan fungsi jalan di kawasan pasar 16 ilir yang kini dipenuhi oleh pedagang kaki lima (pkl). jalan seharusnya berfungsi sebagai sarana lalu lintas dan parkir, bukan untuk berdagang," tegas cakra.
ia juga menyoroti dugaan adanya praktik pemungutan liar terkait penyewaan kios dan lapak di pasar 16 ilir.
menurut cakra, hal ini berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dan meminta pemerintah melakukan investigasi mendalam.
"kami mendesak pemkot palembang untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut dan segera mengosongkan gedung pasar untuk revitalisasi. selain itu, kami ingin pasar 16 ilir diubah menjadi kawasan wisata, sejarah, dan ekonomi unggulan palembang," lanjutnya.
sementara itu, penjabat wali kota palembang, a damenta, memastikan bahwa revitalisasi akan dilakukan tanpa menelantarkan pedagang.
dalam tanggapannya setelah menerima perwakilan pedagang yang juga menggelar aksi, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pasar sekaligus menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang serta pembeli.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan