2024, Naik Feeder LRT tak Gratis Lagi !

Reporter: Erika |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 07 Dec 2023 - 21:36

Terpisah, Nora warga Ilir Timur II Kota Palembang juga mengungkapkan, hal yang sama. Hanya saja menurutnya, tarif yang ditentukan harus berimbang dengan tiket LRT. "Ada perbedaan tarif, untuk penumpang LRT baiknya dikecualikan atau dikenakan tarif ringan,” ujarnya.

Mengingat penumpang feeder lanjut Nora, tidak hanya penumpang LRT namun banyak juga yang dari luar atau bukan penumpang LRT. “Jika ada yang bukan penumpang LRT, kalua bisa tarif disesuaikan,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Palembang, Abdullah Taufik SE MM, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dan mengusahakan agar subsidi terhadap feeder LRT tetap dipertahankan pada tahun 2024.

Pernyataan ini dikeluarkan menyusul masih berlangsungnya kajian yang dilakukan oleh BKARSS terkait kebijakan pencabutan subsidi tersebut.

Abdullah Taufik mengungkapkan bahwa DPRD Palembang memahami perlunya evaluasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang.

"Saat ini, kita tengah mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap APBD, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan layanan transportasi publik," katanya.

Meskipun pengkajian tersebut masih berlangsung, Taufik menekankan pentingnya tetap memberikan subsidi pada feeder LRT. "Kami akan terus mengupayakan agar kebijakan subsidi ini tetap ada pada tahun 2024. Subsidi tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat," ujarnya.

Taufik juga menjelaskan bahwa saat ini DPRD Palembang sedang berupaya untuk mencari solusi terbaik, baik dari segi keuangan maupun kesejahteraan masyarakat.

"Kami memahami bahwa transportasi publik yang terjangkau memiliki dampak positif pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota," tambahnya.

Politisi asal Partai Gerindra ini mengajak semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Palembang, untuk bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan dan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.

"Dengan kerjasama yang baik, kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan memberikan layanan transportasi yang terbaik bagi warga Kota Palembang," pungkas Abdullah Taufik.

Terkait rencana BKARSS mencabut subsidi feeder mendapat perhatian dari Pengamat Kebijakan Publik, Dr MH Thamrin MSi.

Menurutnya, kebijakan subsidi atau pencabutan subsidi terhadap layanan feeder LRT adalah keputusan yang kompleks dan dapat memengaruhi banyak pihak.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebijakan ini lanjutnya, melibatkan dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan transportasi umum.

“Pertama, harapannya adalah layanan feeder LRT dapat meningkatkan penggunaan LRT dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sebaliknya, pencabutan subsidi bisa mengurangi daya tarik penggunaan transportasi umum. Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan penggunaan mobil pribadi dan kemacetan lalulintas serta mengurangi minat orang untuk memanfaatkan LRT yang baru saja mulai tumbuh,” jelasnya.

2024, naik feeder lrt tak gratis lagi !                              palembang - balai pengelola kereta api ringan sumatra selatan (bkarss) akan mencabut subsidi tarif angkutan feeder (pengumpan) lrt di kota palembang mulai pada 2024.
kepala bkarss rode paulus mengatakan, pihaknya akan mencabut subsidi dan mulai memberlakukan tarif angkutan feeder lrt pada tahun 2024.
“kami mulai menyosialisasikan ke masyarakat pemberlakuan tarif angkutan feeder lrt pada akhir tahun 2023 ini,” ujarnya. ia mengatakan tarif yang dikenakan kepada penumpang itu diperkirakan berkisar rp2 ribu - rp4 ribu. tarif tersebut masih lebih murah dibandingkan angkutan umum swasta kisaran rp5 ribu per penumpang.
“tarif tersebut hanya kisaran, karena nominalnya itu sedang dalam tahap kajian,” jelasnya. selain itu, ia mengatakan berdasarkan studi yang dilakukan pengamat transportasi dari unsri, untuk jumlah koridor yang diperlukan di kota palembang sebanyak 17 koridor.
“sebab, jumlah itu bisa menjangkau seluruh wilayah di kota palembang. sementara saat ini jumlah rute yang tersedia 7 koridor, 2 di antaranya (koridor 1 dan 2) disubsidi pemkot palembang,” ujarnya.
sementara rencana bkarss untuk mencabut subsidi tarif angkutan feeder lrt di kota palembang telah menimbulkan beragam tanggapan dari warga setempat.
langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi layanan transportasi, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak ekonomi dan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik.
rahma, salah seorang warga sukarami kota palembang mengungkapkan, kekhawatirannya jika feeder sudah mulai memberlakukan tarif.
“saya selalu menggunakan lrt untuk bepergian ke kantor. jika harus membayar tarif penuh tanpa subsidi, itu akan memberatkan pengeluaran bulanan saya," ujarnya dengan nada khawatir, kamis (7/12).
namun sejumlah warga lainnya menyambut positif rencana tersebut dengan harapan peningkatan kualitas layanan. seperti dikatakan yusuf.
dia mengatakan. dirinya siap membayar asalkan layanan lrt semakin baik dan nyaman. ketersediaan transportasi publik yang andal sangat penting untuk mobilitas warga.
namun, dari kalangan pelajar dan mahasiswa, terdengar keprihatinan terkait dampaknya terhadap biaya transportasi mereka. ani, salah seorang pelajar di kota palembang mengatakan, dirinya khawatir jika feeder tidak lagi gratis.
“harapan saya pemerintah masih tetap mensubsidi feeder ini karena keberadaan feeder sangat membantu,” harapnya. 
sedangkan yanti, warga kota palembang lainnya mengaku, tidak begitu mempermasalahkan pemberlakuan tarif ongkos layanan feeder “gak masalah, asal pelayanan atau koridor feeder diperluas sehingga warga kota palembang diberi banyak pilihan,” ucapnya. 
terpisah, nora warga ilir timur ii kota palembang juga mengungkapkan, hal yang sama. hanya saja menurutnya, tarif yang ditentukan harus berimbang dengan tiket lrt. "ada perbedaan tarif, untuk penumpang lrt baiknya dikecualikan atau dikenakan tarif ringan,” ujarnya. 
mengingat penumpang feeder lanjut nora, tidak hanya penumpang lrt namun banyak juga yang dari luar atau bukan penumpang lrt. “jika ada yang bukan penumpang lrt, kalua bisa tarif disesuaikan,” ucapnya.
terpisah, ketua komisi ii dprd palembang, abdullah taufik se mm, dengan tegas menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dan mengusahakan agar subsidi terhadap feeder lrt tetap dipertahankan pada tahun 2024.
pernyataan ini dikeluarkan menyusul masih berlangsungnya kajian yang dilakukan oleh bkarss terkait kebijakan pencabutan subsidi tersebut.
abdullah taufik mengungkapkan bahwa dprd palembang memahami perlunya evaluasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota palembang.
"saat ini, kita tengah mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap apbd, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan layanan transportasi publik," katanya.
meskipun pengkajian tersebut masih berlangsung, taufik menekankan pentingnya tetap memberikan subsidi pada feeder lrt. "kami akan terus mengupayakan agar kebijakan subsidi ini tetap ada pada tahun 2024. subsidi tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap aksesibilitas transportasi publik bagi masyarakat," ujarnya.
taufik juga menjelaskan bahwa saat ini dprd palembang sedang berupaya untuk mencari solusi terbaik, baik dari segi keuangan maupun kesejahteraan masyarakat.
"kami memahami bahwa transportasi publik yang terjangkau memiliki dampak positif pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota," tambahnya.
politisi asal partai gerindra ini mengajak semua pihak terkait, termasuk pemerintah kota palembang, untuk bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan dan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.
"dengan kerjasama yang baik, kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan memberikan layanan transportasi yang terbaik bagi warga kota palembang," pungkas abdullah taufik.
terkait rencana bkarss mencabut subsidi feeder mendapat perhatian dari pengamat kebijakan publik, dr mh thamrin msi.
menurutnya, kebijakan subsidi atau pencabutan subsidi terhadap layanan feeder lrt adalah keputusan yang kompleks dan dapat memengaruhi banyak pihak. 
beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebijakan ini lanjutnya, melibatkan dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan transportasi umum.
“pertama, harapannya adalah layanan feeder lrt dapat meningkatkan penggunaan lrt dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. sebaliknya, pencabutan subsidi bisa mengurangi daya tarik penggunaan transportasi umum. hal ini dapat mengakibatkan kenaikan penggunaan mobil pribadi dan kemacetan lalulintas serta mengurangi minat orang untuk memanfaatkan lrt yang baru saja mulai tumbuh,” jelasnya.
kedua kata thamrin, pencabutan subsidi dapat membebani secara finansial bagi masyarakat yang bergantung pada layanan feeder tersebut.
“tarif yang lebih tinggi mungkin membuat transportasi umum kurang terjangkau bagi sebagian orang, terutama mereka yang berpenghasilan rendah,” ucapnya.
dikatakan thamrin, memang betul dari sudut pandang keuangan pemerintah atau penyedia layanan transportasi, pencabutan subsidi mungkin diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional, seperti pendanaan layanan transportasi umum seringkali menjadi tantangan, dan pencabutan subsidi dapat menjadi cara untuk mengatasi masalah keuangan.
“tapi pertimbangan tujuan dan kepentingan public harus tetap dikedepankan. pencabutan secara tiba-tiba tidak saja membuat masyarakat enggan untuk menggunakan transportasi umum tetapi juga membuat tujuan dari kebijakan subsidi tersebut tidak saja gagal tetapi juga berantakan karena ikhtiar yang sudah dilakukan untuk mengajak masyarakat menggunakan lrt dan memanfaatkan transportasi umum terutama feeder menjadi berantakan,” tandasnya.
oleh sebab itu sambung thamrin, deyogyanya pemerintah tidak begitu saja memutus subsidi tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membayar (ability and willingness to pay) yang menjadi salah satu dasar penting untuk mengajak masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. 
“masih ada waktu untuk mempertimbangkan hal ini dan diharapkan tidak dilakukan secara mendadak. 
kalau pun kementerian perhubungan memang dalam strategi kebijakannya tidak bermaksud memberikan subsidi secara terus menerus misalnya, maka layak untuk dipertimbangkan beban subsidi tersebut dialihkan ke pemerintah daerah,” ujarnya. (rob/nik/tim/ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 08 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan