Pilkada Sumsel 2024 : KPU Tetapkan 7,5 Persen Suara Sah Sebagai Syarat Minimal Parpol Usung Balon Gubernur !

pilkada sumsel 2024 : kpu tetapkan 7,5 persen suara sah sebagai syarat minimal parpol usung balon gubernur ! palembang, koranpalpos.com - kpu sumatera selatan (sumsel) telah menetapkan syarat minimal suara sah yang harus diperoleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta pemilu 2024 untuk mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada sumsel 2024. syarat ini ditetapkan sebesar 7,5 persen dari total suara sah yang diperoleh pada pemilu anggota dprd sumsel 2024, yakni sebesar 4.949.168 suara. dengan demikian, parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 371.188 suara sah untuk dapat mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. baca juga:kpu tetapkan 10 partai politik tak lolos ke parlemen pada pemilu 2024 : berikut daftar lengkapnya ! baca juga:komisi ii rdp dengan kpu : sebelum putuskan pkpu akomodasi putusan mk ketua kpu sumsel, andika pranata jaya, menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan putusan mahkamah konstitusi (mk) yang mengatur syarat minimal suara sah untuk pencalonan kepala daerah. keputusan ini menjadi dasar hukum bagi kpu sumsel dalam proses pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 2024. andika menegaskan bahwa hanya suara sah dari parpol atau gabungan parpol yang berpartisipasi dalam pemilu 2024 yang akan diperhitungkan. baca juga:kpu janji tak akan bergeming di dpr dan akan terapkan putusan mk baca juga:kpu sumsel sebut dps pilkada 2024 capai 6,37 juta pemilih : naik 53 ribu dari dpt pemilu 2024 ! suara sah dari parpol yang tidak mengikuti pemilu 2024 tidak akan dihitung. "dalam keputusan itu, ditetapkan bahwa jumlah perolehan suara sah partai politik atau gabungan parpol yang dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada sumsel 2024 adalah 7,5 persen dari 4.949.168 suara sah. ini berarti, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki setidaknya 371.188 suara untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur," jelas andika di palembang, minggu (26/8/2024). syarat minimal suara sah ini digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan syarat dukungan minimal bagi bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) dalam pilkada sumsel 2024. baca juga:kpu harus segera tindak lanjut putusan mk soal pilkada baca juga:kpu segera atur sumbangan dari perseorangan di pilkada 2024 ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang diusung memiliki dukungan politik yang kuat dan representatif, sehingga dapat menjalankan pemerintahan yang efektif jika terpilih. andika menambahkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (dpt) pada pemilu 2024 lalu mencapai 6.326.348 pemilih. dengan jumlah suara sah mencapai 4.949.168, tingkat partisipasi masyarakat sumsel dalam pemilu 2024 tercatat sebesar 78,23 persen. baca juga:kpu akan hapus sanksi diskualifikasi cakada tak lapor dana kampanye baca juga:kpu ri umumkan afifuddin disepakati sebagai ketua definitif tingginya partisipasi ini menunjukkan antusiasme warga sumsel dalam proses demokrasi, yang menjadi landasan penting bagi legitimasi hasil pemilihan. dengan ditetapkannya syarat minimal suara sah ini, kpu sumsel secara resmi mencabut keputusan kpu sumsel nomor 105/2024 tentang penetapan minimal kursi dan suara sah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2024 sebagai persyaratan pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, dan syarat minimal suara sah yang baru akan mulai berlaku sejak tanggal 24 agustus 2024. "artinya, kami tidak lagi menggunakan minimal kursi sebagai syarat pencalonan dalam pilkada sumsel nanti. semua parpol atau gabungan parpol yang ingin mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur harus memenuhi syarat minimal suara sah sesuai ketentuan yang berlaku," tegas andika. keputusan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap peta politik di sumsel menjelang pilkada 2024. parpol-parpol yang tidak memenuhi syarat minimal suara sah harus mencari koalisi dengan parpol lain agar dapat mengusung pasangan calon. di sisi lain, parpol-parpol besar yang mampu memenuhi syarat minimal suara sah memiliki keuntungan lebih dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung. pengamat politik  menyebut bahwa keputusan ini akan mendorong terjadinya koalisi antara parpol-parpol menengah dan kecil. "dalam konteks pilkada sumsel 2024, syarat minimal suara sah ini akan memaksa parpol untuk berkoalisi jika mereka ingin bersaing secara serius. parpol besar mungkin akan lebih selektif dalam memilih mitra koalisi, sementara parpol kecil harus bekerja keras untuk mendapatkan dukungan yang cukup," ujarnya.  beberapa partai politik di sumsel sudah mulai merespons keputusan kpu ini dengan menyusun strategi untuk memenuhi syarat minimal suara sah. keputusan kpu sumsel menetapkan syarat minimal suara sah sebesar 7,5 persen untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 2024 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kandidat yang diusung memiliki dukungan yang memadai. keputusan ini juga mendorong partai politik untuk melakukan konsolidasi dan koalisi, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kandidat-kandidat yang lebih kompetitif dan representatif. dengan demikian, perjalanan menuju pilkada sumsel 2024 diperkirakan akan semakin dinamis, dengan parpol-parpol berlomba untuk memenuhi syarat minimal suara sah dan membentuk koalisi strategis. kpu sumsel berharap bahwa keputusan ini akan berkontribusi pada penyelenggaraan pilkada yang lebih demokratis dan representatif di provinsi sumatera selatan.

Tag

• # pemilih sumsel
• # syarat suara parpol
• # calon gubernur
• # keputusan kpu
• # pilkada sumsel
• # politik sumsel
• # kpu
• # sumatera selatan
• # partai politik
• # pemilu 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•