Putusan MK Mengubah Konstelasi Politik Pilkada 2024

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Selasa , 20 Aug 2024 - 20:31

Pakar politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat--Foto: Antara

putusan mk mengubah konstelasi politik pilkada 2024                            jakarta, koranpalpos.com - pakar ilmu politik universitas indonesia cecep hidayat mengatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor 60/puu-xxii/2024 mengubah konstelasi politik pilkada 2024, termasuk pilkada jakarta.
“dengan perubahan ini berarti untuk jakarta minimal hanya bisa mengajukan jika sudah ada 7,5 persen perolehan suara legislatif sebelumnya. dampaknya adalah pdi perjuangan bisa mengajukan calon sendiri,” kata cecep saat dihubungi antara dari jakarta, selasa.
ia menjelaskan bahwa sebelumnya, yakni berdasarkan hasil pemilu 2024, terdapat 11 partai yang memperoleh kursi dprd provinsi jakarta, tetapi hanya pdip yang belum mengusung bakal pasangan calon untuk pilkada jakarta.
sementara 10 partai lainnya, kata dia, memutuskan mendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta ridwan kamil-suswono.
baca juga:pan terbuka pasangkan kaesang dengan ahmad luthfi di pilkada jateng
baca juga:putusan mk terbaru : aturan baru kampanye untuk kepala daerah dan pejabat publik !
“pdip sendiri karena berdasarkan regulasi sebelumnya itu harus 25 persen suara, dan 20 persen kursi (untuk mengusung bakal pasangan calon, red.). itu kan tidak memenuhi ya,” jelasnya.
oleh sebab itu, ia menyampaikan bila pdip memutuskan mengusung bakal pasangan calon sendiri, maka pilihan rasional adalah mantan gubernur dki jakarta anies baswedan.
“berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, katakan seperti smrc, itu anies memimpin ya. tingkat elektabilitas dia bisa menang kalaupun menghadapi ahok (mantan gubernur dki jakarta basuki tjahaja purnama), rk (ridwan kamil), maupun kaesang (ketua umum partai solidaritas indonesia). oleh karena itu, kemudian pilihan yang paling rasional buat pdip adalah menggandeng anies, untuk mendukung anies maju dalam pilkada jakarta,” katanya.
ia menyebut pdip kemudian dapat mengusung kader internal sebagai bakal calon wakil gubernur dki jakarta.
sebelumnya, mk melalui putusan nomor 60/puu-xxii/2024 mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah.
baca juga:kpu harus segera tindak lanjut putusan mk soal pilkada
baca juga:putusan mk mengakhiri aksi borong dukungan paslon : peluang partai politik nonparlemen di pilkada 2024 !
“amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata ketua mk suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan partai buruh dan partai gelora itu di ruang sidang pleno mk, jakarta, selasa.
lebih lanjut, mk mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut
baca juga:mk tegaskan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon !
baca juga:pansus angket haji dpr sepakati nusron wahid jadi ketua
c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.
d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.
berdasarkan data komisi pemilihan umum dki jakarta, terdapat 8.248.283 jiwa yang termasuk dalam daftar pemilih sementara (dps) pilkada jakarta.
oleh karena itu, ambang batas minimal untuk pilkada jakarta adalah paling sedikit 7,5 persen suara pemilu 2024. sementara itu, pdip meraih 14,01 persen suara pada pemilu 2024, sehingga bisa mengusung bakal pasangan calon sendiri.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 21 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan