Meringankan Beban Ekonomi : Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumsel !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Senin , 19 Aug 2024 - 20:36

Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di salah satu Kantor Samsat di Kota Palembang dan aktivitas lalulintas-Foto : Koer Palpos -

“Oleh sebab itu, kami mengundang masyarakat untuk segara memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini tidak hanya meringankan beban ekonomi, akan tetapi ini juga membuat rasa nyaman saat di jalanan,” kata Elen.

Kebijakan ini, langsung mendapatkan respon dan antusias warga Sumsel khususnya bagi pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda 4.

Rudi, seorang pemilik kendaraan roda empat, warga Kota Kemuning Kota Palembang, menyatakan, bahwa kebijakan ini sangat membantu.

"Beban pajak seringkali menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan. Program pemutihan ini memberikan kesempatan yang sangat baik untuk membersihkan tunggakan pajak tanpa beban sanksi tambahan," ujarnya, Senin (19/8).

Rudi berharap agar kebijakan serupa dapat diterapkan secara berkala, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sedangkan Adi, pemilik sepeda motor asal Muara Enim juga memberikan apresiasi atas kebijakan ini.

"Diskon dan pembebasan sanksi administrasi sangat bermanfaat bagi kami yang memiliki kendaraan pribadi. Ini juga memberikan rasa aman dan nyaman ketika berkendara karena semua kewajiban administrasi sudah beres," katanya.

Adi juga menambahkan, ia berharap agar Pemprov Sumsel dapat terus memberikan insentif yang memudahkan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Dikatakannya, kebijakan pemutihan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi warga tetapi juga menjadi pemasukan kas daerah.

"Saya juga berharap dapat meningkatkan rasa keadilan di kalangan masyarakat khususnya arga Sumsel," tandasnya.

Sedangkan Sari, salah seorang Ibu rumah tangga yang memiliki sepeda motor juga mengharapkan agar Pemprov terus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perekonomian masyarakat dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek administratif.

"Ya kalau bisa kebijakan insentif ini juga dapat diperpanjang atau diperkenalkan dalam bentuk lain di masa depan, terutama dalam situasi ekonomi yan"g tidak menentu," harap dia.

Sementara itu, Idham R, selaku Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Forum Palembang Bangkit, angkat bicara terkait kebijakan Pemprov Sumsel tersebut, menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah strategis yang dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

meringankan beban ekonomi : program pemutihan pajak kendaraan bermotor di sumsel !                               palembang, koranpalpos.com – pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) kembali mengeluarkan kebijakan yang meringankan para pemilik kendaraan bermotor. yakni dengan memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 
langkah ini juga untuk membantu meringankan beban perekonomian masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
pj gubernur sumsel elen setiadi saat peluncuran program pemutihan pajak bermotor di palembang, senin (19/8) mengatakan, dalam rangka membantu meringankan beban perekonomian masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah di wilayah itu,
sehingga, diperlukan stimulus fiskal untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat dalam rangka mendorong kemudahan berinvestasi dan meningkat pertumbuhan dunia usaha berdaya saing tinggi.
baca juga:satgas ungkap modus canggih judi online: dari situs tersembunyi hingga kripto !
baca juga:pemerintah rencanakan kenaikan gaji pns pada 2025 : harus diimbangi peningkatan kinerja !
oleh sebab itu lanjut elen, pemprov sumsel memberikan insentif fiskal pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan stimulus pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.
“maka, kami memberikan diskon pemutihan pajak untuk kendaraan bermotor,” katanya.
ia menjelaskan, berdasarkan catatan pemerintah, rasio pendapatan asli daerah (pad) terhadap pendapatan daerah itu sebesar 52,72 persen, rasio pajak daerah terhadap pad sebesar 86,79 persen, rasio pajak kendaraan bermotor (pkb)terhadap pajak daerah sebesar 25,20 persen, dan rasio bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) terhadap pajak daerah sebesar 24,34 persen.
karena itu, pemprov sumsel melalui peraturan gubernur nomor 14 tahun 2024 itu meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu memberikan keringanan dan membebaskan sanksi administrasi dari pkb, pengurangan bbnkb, dan juga pembebasan sanksi administrasi untuk pajak progresif kendaraan bermotor.
baca juga:penerimaan calon pegawai negeri sipil (cpns) 2024 : syarat, jadwal, dan persiapan !
baca juga:11.695 wbp se-sumatera selatan terima remisi hut ri ke-79 
“hal ini juga didukung oleh jasa raharja untuk pemutihan swdkllj (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan),” katanya.
ia mengatakan, untuk pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor itu dimulai pada 19 agustus sampai dengan 14 desember 2024.
“oleh sebab itu, kami mengundang masyarakat untuk segara memanfaatkan fasilitas ini. hal ini tidak hanya meringankan beban ekonomi, akan tetapi ini juga membuat rasa nyaman saat di jalanan,” kata elen.
kebijakan ini, langsung mendapatkan respon dan antusias warga sumsel khususnya bagi pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda 4.
baca juga:pemprov sumsel beber strategi penurunan angka kemiskinan
baca juga:penerimaan calon pegawai negeri sipil (cpns) 2024 : syarat, jadwal, dan persiapan !
rudi, seorang pemilik kendaraan roda empat, warga kota kemuning kota palembang,  menyatakan, bahwa kebijakan ini sangat membantu.
"beban pajak seringkali menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan. program pemutihan ini memberikan kesempatan yang sangat baik untuk membersihkan tunggakan pajak tanpa beban sanksi tambahan," ujarnya, senin (19/8). 
rudi berharap agar kebijakan serupa dapat diterapkan secara berkala, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
sedangkan adi, pemilik sepeda motor asal muara enim juga memberikan apresiasi atas kebijakan ini.
"diskon dan pembebasan sanksi administrasi sangat bermanfaat bagi kami yang memiliki kendaraan pribadi. ini juga memberikan rasa aman dan nyaman ketika berkendara karena semua kewajiban administrasi sudah beres," katanya. 
adi juga menambahkan, ia berharap agar pemprov sumsel dapat terus memberikan insentif yang memudahkan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.
dikatakannya, kebijakan pemutihan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi warga tetapi juga menjadi pemasukan kas daerah. 
"saya juga berharap dapat meningkatkan rasa keadilan di kalangan masyarakat khususnya arga sumsel," tandasnya.
sedangkan sari, salah seorang ibu rumah tangga yang memiliki sepeda motor juga mengharapkan agar pemprov terus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perekonomian masyarakat dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek administratif.
"ya kalau bisa kebijakan  insentif ini juga dapat diperpanjang atau diperkenalkan dalam bentuk lain di masa depan, terutama dalam situasi ekonomi yan"g tidak menentu," harap dia.
sementara itu,  idham r, selaku pemerhati kebijakan publik dan ketua forum palembang bangkit, angkat bicara terkait kebijakan pemprov sumsel tersebut, menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah strategis yang dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. 
"program pemutihan pajak kendaraan ini merupakan langkah yang sangat relevan dan tepat waktu. dengan adanya insentif fiskal ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dapat lebih mudah menyelesaikannya tanpa beban tambahan dari sanksi administrasi," ujarnya.
idham menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga untuk perekonomian daerah.
"dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki rasio pendapatan asli daerah (pad) dan meningkatkan kepatuhan pajak. ini juga merupakan bentuk dukungan nyata dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tingkat lokal," tambahnya.
namun, idham juga menyampaikan beberapa harapan ke depan. ia berharap agar pemprov sumsel dapat terus melanjutkan dan memperluas kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
"kebijakan seperti ini perlu diperpanjang atau diadaptasi dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi. selain itu, pemprov juga diharapkan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam kebijakan publik yang lain, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar idham.
dia  juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas mengenai kebijakan ini agar masyarakat bisa memanfaatkan program pemutihan secara optimal.
"keterlibatan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan kebijakan ini sangat penting. oleh karena itu, pemprov perlu memastikan bahwa informasi terkait program ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.
sebelumnya, direktorat lalu lintas (ditlantas) polda sumsel bersama badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi setempat pada agustus hingga akhir 2024 menerapkan kebijakan pemutihan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
"saat ini ditlantas bersama bapenda sumsel melaksanakan kebijakan pemutihan. adapun pemutihan itu berupa keringanan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor," kata dirlantas polda sumsel kombes pol m pratama pada apel di mapolda, palembang, senin (19/8).
dalam kebijakan pemutihan tersebut, kata dia, diberikan pula pengurangan bbnkb kedua dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif bbnkb kedua dan seterusnya, serta pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor.
"bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan akan melakukan bbnkb, silakan memanfaatkan kebijakan pemutihan ini mulai 19 agustus hingga 14 desember 2024," ujarnya.
dalam kebijakan pemutihan tahun ini, lanjutnya, pemilik kendaraan bermotor roda dua dan empat bisa memperoleh pembebasan denda serta bunga pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bbnkb-ii.
kemudian kendaraan yang menunggak pkb selama dua tahun ke atas dan pkb tahun berjalan hanya dikenakan pembayaran tunggakan pokok pkb satu tahun dan satu tahun pokok pkb tahun berjalan.
"kemudian pengurangan bbnkb-ii sebesar 50 persen dan pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor," ujarnya.
dengan penerapan kebijakan pemutihan itu, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan melakukan bbnkb kedua dan seterusnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan