Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp722,6 Triliun : Fokus Beasiswa dan Sekolah Unggulan !

Program Keluarga Harapan (PKH) juga menjadi salah satu program unggulan yang terus mendapat perhatian dari pemerintah.

Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp225 triliun untuk program ini.

PKH telah membantu meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun dengan memberikan bantuan tunai yang disertai dengan pendampingan dan pelatihan keterampilan.

"PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga memberikan pendampingan yang intensif agar keluarga penerima manfaat dapat mandiri secara ekonomi," ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu, program Pra Kerja yang diluncurkan lima tahun lalu juga telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp60,3 triliun, program ini telah dimanfaatkan oleh 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Program Pra Kerja tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membuka akses ke dunia kerja yang lebih luas. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di era industri 4.0," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi menyadari bahwa meskipun banyak capaian yang telah diraih, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Salah satunya adalah memastikan bahwa anggaran pendidikan yang besar ini dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah akan terus meningkatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan perlindungan sosial.

Kerja sama yang baik antara kedua belah pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk turut serta dalam mendukung program-program pemerintah.

"Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Semua pihak harus berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkeadilan," tegasnya.

Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memprioritaskan sektor pendidikan dan perlindungan sosial.