Seragam Tanpa Hijab di Paskibraka 2024 : Kebijakan BPIP yang Picu Perdebatan !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Rabu , 14 Aug 2024 - 19:56

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).-FOTO : ANTARA-

Mereka diberikan pilihan untuk mengikuti aturan seragam atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan Paskibraka.

"Para anggota Paskibraka menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan ini secara sukarela. Ini dilakukan berdasarkan kesadaran mereka akan pentingnya menjalankan tugas negara dengan sepenuh hati," jelas Yudian.

Surat pernyataan kesediaan tersebut ditandatangani di atas materai Rp10.000, yang menandakan bahwa pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Dalam surat itu, para anggota Paskibraka menyatakan bahwa mereka bersedia melepas hijab hanya pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera pada upacara kenegaraan, dan setelah itu mereka dapat kembali menggunakan hijab seperti biasa.

Keputusan ini memicu berbagai tanggapan di media sosial dan masyarakat luas.

Beberapa kalangan mendukung langkah BPIP dengan alasan bahwa keseragaman dalam pakaian akan menonjolkan persatuan dan semangat nasionalisme di antara para anggota Paskibraka.

Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik keputusan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan berhijab dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

Sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif terhadap hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya.

Mereka berpendapat bahwa Paskibraka seharusnya tetap menghargai keberagaman dengan memperbolehkan anggota yang berhijab untuk tetap mengenakan hijab mereka selama bertugas.

Menyikapi polemik ini, beberapa tokoh agama memberikan pandangannya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Abdullah Jaidi menyatakan bahwa meskipun keseragaman itu penting, kebebasan beragama juga harus dijaga.

"Dalam Islam, hijab adalah bagian dari kewajiban syariat bagi perempuan. Oleh karena itu, kami berharap ada solusi yang tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan," ujar Abdullah Jaidi.

seragam tanpa hijab di paskibraka 2024 : kebijakan bpip yang picu perdebatan !                            koranpalpos.com - kepala badan pembinaan ideologi pancasila (bpip) yudian wahyudi angkat bicara terkait keputusan  melepas hijab bagi sejumlah anggota pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) 2024.
dia menjelaskan, keputusan tersebut bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai keseragaman dan kedisiplinan yang menjadi inti dari tugas pengibaran bendera pada peringatan hari kemerdekaan.
dalam konferensi pers yang berlangsung di hunian polri, ibu kota nusantara, kalimantan timur, pada rabu, yudian menyatakan bahwa penyesuaian ketentuan seragam ini telah menjadi bagian dari upaya untuk menyelaraskan seluruh anggota paskibraka dalam satu kesatuan yang utuh.
baca juga:tragedi kemanusiaan di gaza : bayi kembar palestina tewas dalam serangan israel !
baca juga:strategi golkar atau tekanan politik ? 
"sejak awal, paskibraka itu adalah representasi dari uniformitas. keseragaman ini bukan hanya sekadar seragam secara fisik, tetapi juga keseragaman dalam semangat dan sikap. oleh karena itu, kita menerapkan penyesuaian ini," ujar yudian.
keputusan bpip untuk menyeragamkan tata pakaian paskibraka 2024, termasuk tidak memperkenankan penggunaan hijab saat pengukuhan dan pengibaran bendera, diambil berdasarkan surat edaran deputi diklat nomor 1 tahun 2024.
dalam surat tersebut, bpip menyatakan bahwa tata pakaian dan sikap tampang paskibraka harus seragam demi menjaga ketunggalan dalam keseragaman, sesuai dengan semangat bhinneka tunggal ika yang diusung oleh pendiri bangsa, ir. soekarno.
baca juga:pascapenyesuaian harga bbm nonsubsidi : ini harapan masyarakat !
baca juga:apakah dibenarkan sumpah pocong dalam perspektif islam ? berikut pandangan kh ahmad hudori !
yudian menegaskan bahwa penyeragaman ini dilakukan bukan untuk mengabaikan keberagaman, tetapi justru untuk menguatkan semangat persatuan di tengah kemajemukan bangsa indonesia.
"ketunggalan dalam keseragaman ini adalah esensi dari bhinneka tunggal ika. kita ingin menunjukkan bahwa dalam keberagaman, kita tetap satu kesatuan yang solid," tegas yudian.
terkait dengan proses pelepasan hijab, yudian menekankan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran oleh para anggota paskibraka yang bersangkutan.
baca juga:daftar lengkap 40 nama calon pimpinan dan dewas kpk : proses seleksi ketat menuju pimpinan kpk yang kredibel !
baca juga:4 jenderal polisi calon pimpinan kpk : ada mantan kasatreskrim polrestabes palembang, nomor 4 polisi miskin !
mereka diberikan pilihan untuk mengikuti aturan seragam atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan paskibraka.
"para anggota paskibraka menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan ini secara sukarela. ini dilakukan berdasarkan kesadaran mereka akan pentingnya menjalankan tugas negara dengan sepenuh hati," jelas yudian.
surat pernyataan kesediaan tersebut ditandatangani di atas materai rp10.000, yang menandakan bahwa pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum.
baca juga:sriwijaya ranau grand fondo 2024 : magnet wisatawan dan pesepeda di sumatera selatan !
baca juga:jenderal lebanon tegaskan hizbullah dan iran akan menargetkan fasilitas militer israel !
dalam surat itu, para anggota paskibraka menyatakan bahwa mereka bersedia melepas hijab hanya pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera pada upacara kenegaraan, dan setelah itu mereka dapat kembali menggunakan hijab seperti biasa.
keputusan ini memicu berbagai tanggapan di media sosial dan masyarakat luas.
beberapa kalangan mendukung langkah bpip dengan alasan bahwa keseragaman dalam pakaian akan menonjolkan persatuan dan semangat nasionalisme di antara para anggota paskibraka.
namun, tidak sedikit pula yang mengkritik keputusan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan berhijab dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.
sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif terhadap hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya.
mereka berpendapat bahwa paskibraka seharusnya tetap menghargai keberagaman dengan memperbolehkan anggota yang berhijab untuk tetap mengenakan hijab mereka selama bertugas.
menyikapi polemik ini, beberapa tokoh agama memberikan pandangannya.
ketua majelis ulama indonesia (mui) k.h. abdullah jaidi menyatakan bahwa meskipun keseragaman itu penting, kebebasan beragama juga harus dijaga.
"dalam islam, hijab adalah bagian dari kewajiban syariat bagi perempuan. oleh karena itu, kami berharap ada solusi yang tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan," ujar abdullah jaidi.
di sisi lain, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, muhadjir effendy, menyatakan bahwa keputusan bpip sudah melalui pertimbangan yang matang.
menurutnya, tugas paskibraka adalah tugas negara yang memerlukan kedisiplinan tinggi, dan oleh karena itu keseragaman dalam tata pakaian adalah hal yang wajar.
"kita harus melihat dari sudut pandang tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari pasukan pengibar bendera. ini adalah momen penting bagi bangsa, dan keseragaman dalam penampilan mencerminkan kedisiplinan dan kebersamaan," ujar muhadjir.
bpip menyatakan bahwa kebijakan ini akan terus dievaluasi dan disesuaikan jika ditemukan adanya kendala atau dampak negatif di lapangan.
yudian wahyudi juga mengungkapkan bahwa bpip siap berdialog dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat dan organisasi keagamaan, untuk mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
"ini adalah kebijakan yang diambil demi kepentingan bangsa. namun, kami juga terbuka untuk mendengarkan masukan dari masyarakat. jika ada hal yang perlu diperbaiki, kami akan mempertimbangkan dengan bijaksana," kata yudian.
bpip juga berencana untuk menyosialisasikan kebijakan ini secara lebih luas kepada masyarakat, agar pemahaman mengenai tujuan dari penyeragaman ini dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.
sosialisasi ini akan melibatkan berbagai media, serta diskusi dan seminar yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan.
keputusan bpip untuk menyeragamkan tata pakaian paskibraka 2024, termasuk pelepasan hijab bagi anggota yang berhijab, merupakan langkah yang diambil dengan tujuan menegakkan nilai-nilai keseragaman dan kedisiplinan dalam upacara kenegaraan.
meskipun menimbulkan polemik, bpip menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas negara.
namun demikian, bpip juga menyadari bahwa kebijakan ini perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
dialog dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh bpip dapat diterima dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan dan keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan