Jangan Kasih Kendor Illegal Drilling !

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Jumat , 02 Aug 2024 - 20:20

Sisa-sisa aksi ilegal drilling di Kabupaten Muba yang menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar dan Tim Satgas menertibkan salah satu sumur tambang ilegal-Foto : ANTARA -

Dengan alasan keamanan, petugas gabungan melakukan pembongkaran sumur minyak tersebut dengan mengerahkan alat berat ekskavator.

"Penutupan sumur ini merupakan langkah terakhir yang diambil dan penertiban ini akan berjalan terus. Sebelumnya kami sudah melakukan penyekatan dan memberikan imbauan agar dilakukan pembongkaran mandiri," katanya.

Ia menegaskan pembongkaran dilakukan demi keselamatan dan keamanan masyarakat, juga untuk menjaga kawasan dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tersebut.

Setelah dibongkar, puluhan sumur ilegal tersebut benar-benar ditutup agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Kapolres berharap setelah dilakukan pembongkaran skala besar oleh tim gabungan ini, tidak ada lagi aktivitas pengeboran minyak ilegal oleh masyarakat di lokasi tersebut.

"Saya minta tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dan rusaknya lingkungan akibat kegiatan ini," katanya.

Sementara itu, Pemkab Muba melalui Sekda, Apriyadi Mahmud menegasikan, pihaknya mendukung tugas Tim Satgas besutan Kapolda Sumsel untuk Penanganan Illegal Migas di Muba.

Hal dikatakan Apriyadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan, Penanganan dan Penegakkan Hukum (Gakum) Terhadap Kegiatan Illegal Migas di Kabupaten Musi Banyuasin di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (24/7).

"Pemkab Muba sangat mendukung pembentukan Tim Satgas yang di inisiasi Pak Kapolda Sumsel, ini upaya meminimalisir aktifitas illegal Migas di Muba," ungkap Apriyadi.

Ia mengaku, saat ini Pemkab Muba bisa dikatakan kewalahan dalam penanganan aktifitas illegal migas di Muba, terlebih saat ini Muba sudah dihadapkan pada siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutlah).

jangan kasih kendor illegal drilling !                            palembang, koranpalpos.com – kepala  kepolisian daerah (polda) sumatera selatan irjen pol a rachmad wibowo memerintahkan personel jajarannya yang tergabung dalam satgas illegal drilling dan illegal refinery menindak tegas pelaku pengeboran dan pengolahan minyak tanpa izin di sejumlah daerah setempat.
"personel polda yang merupakan bagian satgas illegal drilling dan illegal refinery  diperintahkan untuk tidak ragu melakukan tindakan tegas kepada siapapun pelakunya karena aktivitas ilegal itu telah menimbulkan kerusakan lingkungan, banyak korban jiwa, dan kerugian negara," kata kapolda irjen pol a rachmad, di palembang, kamis (2/8).
dia menjelaskan, penjabat gubernur sumsel elen setiadi pada akhir juli 2024 telah resmi menandatangani surat keputusan (sk) pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery  di provinsi setempat.
surat keputusan gubernur nomor 510 tahun 2024  itu menjadi dasar satgas untuk melakukan kegiatan dan penindakan di lapangan.
baca juga:pabrik minyak merah pertama di sumatera selatan : petani sawit makin sejahtera !
baca juga:pj gubernur sumsel kampanyekan pentingnya kelestarian lingkungan hidup
tercantum dalam sk tersebut, gubernur sumsel sebagai ketua satgas yang memiliki tanggung jawab menetapkan arah kebijakan operasi penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery .
sementara jajaran forkopimda lainnya (pangdam ii sriwijaya, kapolda sumsel, kajati, kepala pengadilan tinggi, kabinda, danrem 044/gapo, sekda provinsi, danlanal serta danlanud) sebagai wakil ketua satgas.
dalam sk tersebut dirincikan penugasan satgas terbagi dalam empat sub satgas di antaranya  preventif, penegakan hukum dan rehabilitasi.
hal tersebut dimaksudkan agar penanganan illegal drilling dan illegal refinery bisa dilakukan secara tuntas, katanya.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg rabu 31 juli 2024 : sebagian wilayah indonesia berpotensi hujan disertai petir !
baca juga:prakiraan cuaca bmkg selasa, 30 juli 2024 : waspada potensi hujan deras disertai angin kencang ! 
menyikapi sk satgas tersebut, pihaknya selaku wakil ketua satgas bergerak cepat melakukan konsolidasi internal di lingkup polda sumsel dan jajarannya untuk memastikan tugas tiap-tiap sub satgas dapat dilaksanakan dan diimplementasikan secepatnya di lapangan.
keberadaan satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery tersebut perlu disosialisasikan untuk diketahui dan diindahkan oleh masyarakat luas dengan tujuan agar kegiatan ilegal yang telah memakan banyak korban, kerusakan lingkungan serta banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan tersebut bisa dihentikan dan tidak berkelanjutan.
“untuk eksistensi, saya tegaskan bahwa satgas ini akan segera bertindak di lapangan secara efektif sesuai dengan target yang ditentukan,” tegasnya.
bagi masyarakat yang sampai saat ini masih berkecimpung di bidang illegal drilling dan illegal refinery, diingatkan untuk meninggalkan kegiatan melanggar hukum itu dan mencari sumber penghidupan yang legal.
baca juga:bahaya ! terdeteksi 530 titik panas selama juli 2024 di sumsel 
baca juga:bps rilis data terbaru 2024 : 2 kelompok pengeluaran penyumbang deflasi tertinggi di sumatera selatan !
“saya mengimbau masyarakat yang masih bekerja di rantai kegiatan ilegal tersebut untuk secara kesadaran beralih profesi. satgas ini terdiri dari banyak instansi yang terlibat dan memiliki peran sesuai bidangnya. kami akan komunikasi intensif, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memberikan solusinya,” jelasnya.
sebagaimana diberitakan sebelumnya, maraknya kegiatan illegal drilling dan illegal refinery di wilayah sumsel telah menimbulkan banyak korban, kerusakan lingkungan serta kerugian negara bernilai triliunan rupiah.
terakhir kejadian ledakan dan kebakaran akibat penambangan dan pengolahan minyak ilegal di sungai lilin, kabupaten musi banyuasin pada juni - juli 2024 yang merenggut lima nyawa dan kerugian negara mencapai rp4,8 triliun.
"hal tersebut membuat saya menyebut sebagai tragedi kemanusiaan dan perlu dilakukan langkah penanganan yang konkrit oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk menghentikan kegiatan ilegal itu," ujar kapolda sumsel.
baca juga:pemaksaan bayar parkir masih terjadi ?
baca juga:ppi sumsel pastikan tak terlibat politik
polisi bongkar 95 sumur 
satuan tugas penanggulangan illegal drilling kepolisian daerah sumatera selatan membongkar sebanyak 95 sumur minyak ilegal yang berada di kabupaten musi banyuasin.
kepala kepolisian resor musi banyuasin ajun komisaris besar polisi listiyono dwi nugroho di musi banyuasin, jumat, mengatakan puluhan sumur minyak ilegal itu dibongkar secara mandiri oleh para pemiliknya sejak kamis (1/8) dengan pengawasan aparat gabungan.
akan tetapi, masih terdapat 27 sumur minyak yang lokasinya cukup sulit dijangkau dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembongkaran secara mandiri.
baca juga: hiv/aids di sumsel meningkat : ini yang dibutuhkan !
baca juga:groundbreaking masjid sriwijaya 2024
dengan alasan keamanan, petugas gabungan melakukan pembongkaran sumur minyak tersebut dengan mengerahkan alat berat ekskavator.
"penutupan sumur ini merupakan langkah terakhir yang diambil dan penertiban ini akan berjalan terus. sebelumnya kami sudah melakukan penyekatan dan memberikan imbauan agar dilakukan pembongkaran mandiri," katanya.
ia menegaskan pembongkaran dilakukan demi keselamatan dan keamanan masyarakat, juga untuk menjaga kawasan dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tersebut.
setelah dibongkar, puluhan sumur ilegal tersebut benar-benar ditutup agar tidak dapat dipergunakan lagi.
baca juga:teknologi carbon capture storage perpanjang pemanfaatan energi fosil
baca juga:prakiraan cuaca bmkg selasa, 30 juli 2024 : waspada potensi hujan deras disertai angin kencang ! 
kapolres berharap setelah dilakukan pembongkaran skala besar oleh tim gabungan ini, tidak ada lagi aktivitas pengeboran minyak ilegal oleh masyarakat di lokasi tersebut.
"saya minta tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dan rusaknya lingkungan akibat kegiatan ini," katanya.
sementara itu, pemkab muba melalui sekda, apriyadi mahmud menegasikan, pihaknya mendukung tugas tim satgas besutan kapolda sumsel untuk penanganan illegal migas di muba.
hal dikatakan apriyadi usai menghadiri rapat koordinasi upaya pencegahan, penanganan dan penegakkan hukum (gakum) terhadap kegiatan illegal migas di kabupaten musi banyuasin di ruang rapat bina praja provinsi  sumatera selatan, rabu (24/7). 
baca juga:pembangunan masjid 'keramat' sriwijaya dilanjutkan lagi : pj gubernur sumsel tuntaskan legalitas tanah !
baca juga:hutama karya sampaikan progres tol kayuagung-jambi prioritas ii baru mencapai 70 persen : ini kendalanya ! 
"pemkab muba sangat mendukung pembentukan tim satgas yang di inisiasi pak kapolda sumsel, ini upaya meminimalisir aktifitas illegal migas di muba," ungkap apriyadi. 
ia mengaku, saat ini pemkab muba bisa dikatakan kewalahan dalam penanganan aktifitas illegal migas di muba, terlebih saat ini muba sudah dihadapkan pada siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutlah). 
"dengan adanya tim satgas ini dapat mempermudah pencegahan aktifitas illegal migas di muba terutama di sungai dawas," ujarnya.
sebelumnya, pj gubernur sumsel elen setiadi mencatat ada sebanyak 231 ribu masyarakat muba yang bergantung dengan pencarian minyak ilegal.
"ini artinya hampir separuh warga muba bergantung hidup atau mencari nafkah dari aktifitas illegak drilling," urainya.
ia menambahkan, dari hasil data yang masuk terdapat sebanyak 7.721 sumur minyak ilegal yang dikelola langsung oleh masyarakat di kabupaten muba.
"ini yang terdata saja, diperkirakan jumlahnya lebih dari ini," ungkap dia.
ia menambahkan, melalui tim satgas ini diharapkan pencegahan illegal drilling dan illegal refinery dapat berjalan maksimal.
"kerjasama semua pihak sangat diharapkan dalam tim satgas yang dibentuk ini," urainya.
koordinator keselamatan hilir migas kementerian esdm wijayanto menegaskan, pihaknya siap mendukung pembentukan tim satgas penanganan illegal drilling dan refinery di sumsel. 
"kami apresiasi inisiasi pak pj gubernur bersama pak kapolda yang telah memfasilitasi pembentukan tim satgas ini," tukasnya. 
sedangkan bw, salah seorang warga muba mendukung langkah pemkab dan satgas namun tetap harus mengedepankan solusi yang bijak.
"jadi sifanya tegas namun dengan menghadirkan solusi bijak yang tentu mengajak dan merangkul warga masyarakat," pungkasnya. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan