Belum Ganti Untung, Ratusan Warga Pemilik Lahan Demo PTBA

Reporter: Fahrozie |

Editor: Dahlia |

Selasa , 23 Jul 2024 - 20:48

Warga Keban Agung menggelar aksi demo di bundaran Tanjung Enim, mendesak PTBA membayar ganti untung lahan-Foto : Ozi-

belum ganti untung, ratusan warga pemilik lahan demo ptba                               muaraenim, koranpalpos.com - ratusan warga pemilik lahan di area bintan desa keban agung, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim, menggelar aksi demo yang ditujukan kepada pt bukit asam dan pt bumi sawindo permai (bsp) sebagai anak perusahaan. 
pasalnya, lahan tersebut belum diganti untung dan belum ada kata sepakat antara pemilik lahan dengan pihak ptba dan ptbsp di jalan bundaran, tugu monumen tanjung enim, selasa 23 juli 2024.
ratusan massa melakukan unjuk rasa dengan menggunakan pengeras suara sambil membawa spanduk dan kertas karton. 
setelah beberapa saat berdemo, beberapa orang perwakilan pendemo akhirnya dengan difasilitasi pihak kecamatan, polsek dan koramil melakukan mediasi dengan perwakilan ptba dan ptbsp diajak oleh pihak perusahaan untuk bernegoisasi dan mediasi di ruang rapat polsek lawang kidul.
baca juga:h. sandi fahlepi luncurkan pin polio : dukung penanggulangan klb polio 
baca juga:warga prabumulih : tiap bulan kami bayar pajak penerangan jalan !
mediasi tersebut dipimpin oleh camat lawang kidul edi susanto dengan menghadirkan pihak management ptbukit asam yang diwakili suhartono dan hendri mulyono, ptbsp sebagai anak perusahaan yang diwakili topan, kapolsek lawang kidul lettu erwin, danramil tanjung enim kapten arh oktavian, kades keban agung fajrul bahri serta warga pemilik lahan yang diwakili tim 9 yusnandar, marda, ali darwanto cs.
menurut ketua tim 9 yusnadar, mengatakan terkait aksi demo ini bahwa masyarakat desa keban agung mempungai lahan baik yang berbentuk kaplingan maupun berbentuk bidangan yang telah dimiliki dan dikelola oleh masyarakat puluhan tahun. 
selama itu tidak ada komplain atau sanggahan dari pihak manapun. namun setelah tahun 2022, tiba-tiba ada penggusuran yang katanya masuk hgu yang telah dikerjasamakan dengan ptba.
saat ini, lahan warga tersebut sudah dirusak dan ditambang oleh ptba. luas lahan sekitar 30 hektar tetapi sudah berbentuk kaplingan yang dimiliki sekitar 400 kk.
baca juga:terkait penangkaran burung walet, dlh oku bakal bentuk timsus
baca juga:jadi tonggak kualitas pendidikan, disdik oku apresiasi guru inovatif
"masyarakat punya surat jual beli yang diketahui pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. namun pihak perusahaan yang mengklaim tidak ada komunikasi negoisasi lahan tersebut tahu-tahu telah digusur," pungkasnya.
hasil mediasi hari ini, lanjut yusnandar, sudah mulai ada titik temu pihak perusahaan ada keinginan untuk negoisasi terhadap lahan yang telah digali dengan harga yang sesuai. 
untuk negoisasi akan ada tim baru dari tim tripika yang akan mengumpulkan data yang kongkrit dilapangan. kemungkin keputusan hasilnya akan ada sekitar dua bulan kedepan.
"kami ingin ganti rugi tersebut kisaran rp150 ribu permeter, namun pihak perusahaan menawarkan rp6 ribu permeter, itu yang kami belum setuju," pungkasnya.
baca juga:pemprov dan polda sumsel bentuk satgas : langkah tegas atasi illegal drilling di musi banyuasin !
baca juga:hadapi ancaman karhutla, pemkot prabumulih gelar apel kesiapsiagaan
camat lawang kidul edi susanto, bahwa tadi sudah dilakukan mediasi dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada tim forkopimcam lawang kidul dan pemerintahan desa keban agung untuk melakukan mediasi permasalahan sengketa lahan ini sampai tuntas. 
tim ini, mulai bekerja terhitung besok (rabu,red) dengan pendataan, verifikasi data administratif dan lapangan serta wawancara dengan warga pengguggat.
setelah itu data valid akan melaksanakan negoisasi kepada pihak perusahaan dan masyarakat yang menuntut, sehingga ada keseimbangan antara tawaran perusahaan dan tuntutan masyarakat dan setelah itu kedua belah pihak baru akan dipertemukan untuk mencapai kesepakatan.
"kalau untuk data yang terdata di pemerintah kecamatan ada sekitar 363 kapling, namun akan kita croschek lagi dengan data yang ada di pemerintahan desa dan masyarakat. sebab ada juga yang diluar kaplingan berupa lahan bidangan dengan total sekitar 15 - 20 hektaran," ujarnya.
baca juga:warga prabumulih keluhkan jalan poros berlubang : ini jawaban pj. walikota !
baca juga:perkuat sinergitas, polres muara enim sambangi kejari muara enim
gm operasional ptbsp topan, intinya kami dari perusahaan prihatin atas permasalahan tersebut.
untuk itu kami mendukung mediasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan antara perusahaan dengan masyarakat yang diwakili oleh tim 9. 
dari mediasi tadi telah menyepakati untuk membentuk tim forkopincam lawang kidul untuk melakukan mencari jalan keluar untuk melakukan verifikasi atas dokumen yang dimiliki oleh masyarakat sesuai aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, tetapi tim bersama ini tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan atas dokumen yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. 
namun setidaknya dengan hasil verifikasi nanti akan menjadi dokumen acuan kita yang akan bisa dibahas lebih lanjut untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat dan perusahaan. 
kalau data ini masih simpang siur, lanjut topan, namun kalau dari pihak perusahaan dasar legalitas adalah hgu yang diterbitkan pada tahun 1994 yang diterbitkan oleh kementrian agraria tahun 1993. 
terkait klaim lahan oleh masyarakat tersebut bukan kapasitas kami untuk mengumpulkan data tersebut.
namun atas klaim ini masyarakat sudah ada yang memyampaikan ke pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan untuk itu bisa akan kita crosschek. 
sementara itu avp humas ptba hendri mulyono, mengatakan bahwa untuk saat ini keterangan cukup dari pihak manajemen pt bsp karena yang lebih menguasai permasalahan, untuk dari ptba nanti akan ada secara tertulis. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 24 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan