Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024 : Begini Respon Masyarakat !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 11 Jul 2024 - 21:17

Aktivitas pelayanan pembelian BBM di salah satu SPBU di Kota Palembang- Foto : Koer Palpos -

pembatasan pembelian bbm subsidi mulai 17 agustus 2024 : begini respon masyarakat !                            palembang, koranpalpos.com – kebijakan pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi akan segera diterapkan mulai tanggal 17 agustus 2024.
langkah ini diumumkan oleh menko kemaritiman dan investasi luhut binsar pandjaitan melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, pada selasa (9/7).
menurut luhut, pembatasan pembelian ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bbm subsidi, sehingga bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
"pemberian subsidi yang tidak tepat, itu sekarang pertamina sudah menyiapkan. kita berharap mulai 17 agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujarnya.
baca juga:kabar duka : mantan gubernur jawa barat dua periode hr nuriana meninggal dunia !
baca juga:sumsel sebagai tuan rumah pornas xvii korpri 2025
terkait kebijakan segera diterapkannya pembatasan pembelian  bahan bakar minyak (bbm) jenis pertalite untuk pemilik kendaraan, sejumlah  warga masyarakat bereaksi dengan beragam pendapat.
sebagian besar dari mereka merasa terbebani dengan kebijakan ini, menyatakan bahwa hal ini akan mempengaruhi mobilitas sehari-hari mereka.
rico, warga kecamatan ilir barat i  menilai kebijakan ini sangat memberatkan karena mobilnya membutuhkan bbm jenis pertalite untuk optimal.
"saya menggunakan mobil untuk keperluan bisnis sehari-hari. pembatasan ini membuat saya harus mencari alternatif lain yang mungkin lebih mahal," ujarnya dengan nada kecewa, kamis (11/7).
baca juga:5 penyebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas : nomor 4 sering diabaikan !
baca juga:cegah banjir : prioritas keruk drainase di perkampungan !
sedangkan  eti, warga  kecamatan jakabaring, mengungkapkan, kekhawatirannya akan naiknya biaya hidup. "saya sudah terbiasa dengan pertalite. sekarang harus mencari spbu yang menjual jenis bbm lain, itu sulit dan membuang-buang waktu," katanya sambil mengeluhkan peningkatan biaya operasional.
di sisi lain, beberapa warga menunjukkan pemahaman terhadap alasan di balik kebijakan ini.
eri, seorang karyawan swasta di kecamatan sukarami, menganggap langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi bbm dan mengarahkan masyarakat pada penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
"meskipun merepotkan, kita harus dukung upaya untuk menjaga lingkungan," ucapnya dengan mantap.
baca juga:elen setiadi simak pengarahan jokowi 
baca juga:pabrik teh gunung dempo jadi ikon utama adwi 2024
namun demikian, ada juga yang mengkritik kebijakan ini sebagai tidak efektif karena dinilai tidak memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah konsumsi bbm secara keseluruhan.
dalam konteks respons masyarakat kota palembang terhadap pembatasan pembelian bbm pertalite untuk kendaraan roda empat. 
sementara itu, abdullah taufik se, selaku ketua komisi ii dprd kota palembang angkat bicara terkait penerapan kebijakan pemerintah ini.
menurut taufik, kebijakan ini dapat memaksa masyarakat untuk memilih bbm jenis pertamax atau non-subsidi, yang tentunya akan menambah beban ekonomi mereka yang sudah kesulitan.
baca juga:memahami tanda-tanda do'i sudah tak mencintaimu : waspadai agar kamu tak cinta sendirian !
baca juga:kiat mengatasi anak tantrum di tempat umum: panduan praktis untuk orang tua
"dalam situasi sulit ekonomi seperti sekarang ini, pembatasan pembelian bbm bersubsidi pertalite akan menambah beban masyarakat. mereka terpaksa memilih opsi yang lebih mahal seperti pertamax, atau bbm non-subsidi lainnya," ujarnya.
taufik juga menyoroti bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan inflasi bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik kendaraan yang mengandalkan bbm bersubsidi untuk mengurangi biaya operasional mereka.
"seharusnya pemerintah lebih bijak dalam menerapkan aturan yang tidak hanya memikirkan efisiensi anggaran negara tetapi juga dampak langsungnya bagi rakyat. kebijakan yang dapat menambah beban inflasi harus dihindari demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
taufik berharap pemerintah dapat mempertimbangkan ulang kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.
sebelumnya, menko kemaritiman dan investasi, luhut binsar pandjaitan mengatakan, saat ini, bbm subsidi yang tersedia adalah solar dan pertalite, sementara harga pertamax tetap stabil dengan kompensasi kepada pertamina.
selain membatasi subsidi, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan menurunkan tingkat polusi udara. 
"kita mau sulfurnya itu 50 lah," tambah luhut, mengacu pada rencana penggunaan bioetanol yang sedang diproses oleh pertamina.pemerintah juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai solusi untuk mengatasi inefisiensi dan memperbaiki penerimaan negara.
"digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis dapat menciptakan efisiensi dan mengurangi celah untuk berkorupsi," ungkapnya.
diharapkan dengan langkah-langkah ini, penerimaan negara dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin melalui kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan