KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi PLN Unit PLTU Bukit Asam : Begini Modus dan Kerugian Negara !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Zen Kito |

Selasa , 09 Jul 2024 - 21:29

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (UIK SBS) tahun 2017-2022, dala-FOTO : ANTARA-

kpk tahan 3 tersangka korupsi pln unit pltu bukit asam : begini modus dan kerugian negara !                            jakarta, koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing di pltu bukit asam pada pt pln (persero) unit induk pembangkitan sumatera bagian selatan (uik sbs) selama periode 2017-2022.
wakil ketua kpk alexander marwata menyampaikan bahwa para tersangka akan ditahan untuk jangka waktu 20 hari pertama, mulai dari tanggal 9 juli 2024 hingga 28 juli 2024.
"para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 9 juli 2024 sampai dengan 28 juli 2024. penahanan dilakukan di rutan cabang kpk," kata alexander di gedung merah putih kpk, jakarta, selasa, 9 juli 2024.
baca juga:kpk ajak masyarakat tolak pmberian uang di pilkada 2024
baca juga:tinggal menunggu waktu : eks penyidik kpk yakin harun masiku segera tertangkap !
tiga tersangka yang ditahan adalah general manager pada pt. pln (persero) uik sbs, bambang anggoro (ba), manajer enjiniring pada pt. pln (persero) uik sbs, budi widi asmoro (bwa), dan direktur pt truba engineering indonesia (tei), nehemia indrajaya (ni).
menurut alexander, perhitungan awal kerugian keuangan negara akibat perbuatan ketiga tersangka mencapai rp25 miliar.
"saat ini auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut. kerugian negara yang timbul kurang lebih sekitar rp25 miliar," ujarnya.
baca juga:kpk periksa direktur utama pt hutama karya budi harto : kasus pengadaan lahan tol trans sumatera !
baca juga:kpk tetapkan lebih dari 10 orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus djka
konstruksi perkara ini berawal pada 17 januari 2018, saat pt pln (persero) pusat menyetujui usulan anggaran yang diajukan pt pln uik sbs, yang di antaranya memuat anggaran pengadaan retrofit sootblowing sistem pltu bukit asam tahun 2018 sebesar rp52 miliar.
pada februari 2018, bambang anggoro (ba), budi widi asmoro (bwa), dan nehemia indrajaya (ni) mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai teknis material dan harga penawaran sootblower untuk rencana pekerjaan retrofit sistem sootblowing.
bwa kemudian menetapkan dan menunjuk ni sebagai calon pelaksana pekerjaan tersebut.
baca juga:jaksa kpk tuntut 4 tahun penjara istri mantan gubernur jambi, ini kasusnya !
baca juga:kpk panggil 3 saksi kasus lahan tol trans sumatera : proses penyidikan dugaan korupsi terus digenjot !
ni menyusun spesifikasi teknis produk dan harga penawaran yang akan digunakan sebagai dasar pengadaan oleh pt pln uik sbs.
pada 15 februari 2018, ni mengirimkan spesifikasi teknis sootblower type blower f149 dengan harga penawaran sebesar rp52 miliar kepada bwa dan jajaran divisi enjinering pt pln uik sbs serta pihak pltu bukit asam.
bwa kemudian merespons dan meminta pihak pltu bukit asam agar menindaklanjuti data spesifikasi teknis dan harga penawaran tersebut dengan pembuatan kajian kelayakan proyek (kkp) sebagai dokumen dasar proses pengadaan yang diajukan oleh pltu bukit asam.
baca juga:nah lho ! kpk menindaklanjuti aduan pemerasan oleh oknum jaksa terhadap saksi 
baca juga:kpk umumkan penyidikan korupsi proyek pltu bukit asam pt pln dimulai
dokumen kkp dibuat oleh pihak pltu bukit asam dengan back date tahun 2017 dengan spesifikasi teknis dan rincian anggaran biaya (rab) yang sama dengan harga penawaran dan selanjutnya disampaikan kepada divisi enjineering pt pln uik sbs.
sekitar pertengahan 2018, terdapat kesepakatan antara ni dan bwa bahwa terhadap pengerjaan pekerjaan retrofit sistem sootblowing pltu bukit asam akan dibuat penambahan harga sekitar rp25 miliar dari penawaran awal rp52 miliar.
bwa kemudian menyetujui skema penambahan harga/anggaran pekerjaan dengan cara seolah-olah terdapat penambahan dan perubahan spesifikasi teknis produk jenis sootblower.
caranya mengubah dokumen kkp dengan spesifikasi teknis sootblower yang berbeda dengan yang digunakan saat ini yaitu type smart canon.
pada agustus 2018, divisi enjinering pt pln uik sbs dan ba mengajukan penambahan anggaran sebesar rp25 miliar dengan dasar seolah-olah terdapat perubahan spesifikasi teknis sootblower dari type smart canon ke type f149 sehingga terbit skai nomor 4407/keu.01.01/dir/2018 pada tanggal 7 november 2018, yang di antaranya menyetujui perubahan/penambahan anggaran pekerjaan retrofit sistem sootblowing pltu bukit asam menjadi rp75 miliar.
pada oktober 2018, ni menyiapkan data spesifikasi teknis dan harga penawaran blower type f149 yang telah di-markup dari harga asli pabrikan sehingga nilai keseluruhan pekerjaan sebesar rp74,9 miliar yang dijadikan dasar pembuatan kkp oleh pihak pltu bukit asam.
proses lelang pengadaan kemudian dilaksanakan pada oktober-november 2018 dengan pt tei ditetapkan sebagai pemenang proyek tersebut.
kemudian, saat dilakukan audit, berdasarkan keterangan ahli terdapat indikasi kemahalan harga sebesar 135 persen dari nilai pengerjaan proyek sebesar rp74,9 miliar.
biaya riil pengerjaan oleh pt tei dalam pelaksanaan pekerjaan retrofit sootblowing tersebut sekitar rp50 miliar, sehingga negara mengalami kerugian sekitar rp25 miliar.
atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
korupsi dalam proyek infrastruktur seperti ini memiliki dampak yang sangat merugikan negara dan masyarakat.
tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
proyek retrofit sistem sootblowing yang seharusnya meningkatkan efisiensi dan keandalan pltu bukit asam justru menjadi ajang korupsi yang mengurangi kualitas hasil akhir proyek.
masyarakat dan berbagai pihak telah mengutarakan kekhawatiran mereka terhadap kasus ini.
banyak yang mengharapkan bahwa penahanan dan proses hukum yang dijalankan oleh kpk akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.
pemerintah juga diharapkan untuk lebih tegas dan transparan dalam pengawasan proyek-proyek besar agar tidak terjadi penyimpangan seperti ini di masa depan.
kpk terus berkomitmen untuk memberantas korupsi di indonesia. kasus ini adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang sedang diusut oleh kpk.
wakil ketua kpk, alexander marwata, menegaskan bahwa kpk tidak akan berhenti pada penahanan ketiga tersangka ini.
tetapi akan terus mengembangkan kasus ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pihak lain dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal.
kasus korupsi ini juga menjadi pengingat pentingnya reformasi di tubuh pln dan perusahaan-perusahaan bumn lainnya.
transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proyek yang dijalankan oleh bumn.
pemerintah dan manajemen bumn harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih kuat guna mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang.
penahanan tiga tersangka oleh kpk merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi dan bumn.
keberhasilan dalam penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan proyek-proyek besar di indonesia, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kpk dan institusi pemerintah lainnya dalam memerangi korupsi.
kasus ini juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistem pengendalian internal yang lebih baik di semua tingkat pemerintahan dan bumn.
hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, korupsi dapat diberantas dan pembangunan yang adil serta berkelanjutan dapat terwujud di indonesia.***