Jazilul menilai bahwa apabila sebuah partai memutuskan berada di luar pemerintahan, maka langkah tersebut merupakan hak politik yang harus dihormati. Namun, menurut dia, posisi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa partai-partai yang saat ini tergabung dalam koalisi pemerintah tengah berupaya mengawal berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto agar dapat berjalan sesuai target. Oleh karena itu, soliditas antarkekuatan politik dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
Menurut Jazilul, keberadaan partai penyeimbang dalam sistem demokrasi tetap dibutuhkan. Namun, fungsi tersebut akan lebih efektif apabila disertai sikap politik yang jelas sehingga publik memahami peran yang dijalankan.
BACA JUGA:Dari Jembatan Gantung hingga LPJU, Beragam Aspirasi Mengemuka dalam Reses Anggota Fraksi Hanura OKI
BACA JUGA:MBG Perkuat Penyerapan Hasil Pangan Lokal
Sementara itu, jawaban singkat Puan Maharani dipandang sebagai penegasan bahwa PDIP tetap memiliki garis politik yang konsisten.
Meski belum memerinci posisi partainya dalam konfigurasi politik nasional saat ini, Puan memastikan bahwa PDIP tidak berada dalam situasi yang disebut sebagai posisi "abu-abu", sebagaimana anggapan yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.(ant)