Meski demikian, Marinus menilai pembahasan revisi perpres tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa.
Ia berpendapat bahwa proses evaluasi masih berlangsung sehingga diperlukan data yang lebih lengkap dan komprehensif dari berbagai instansi terkait.
BACA JUGA:Gajah Mada-Soedirman Kandidat Kapal Induk RI
BACA JUGA:Sekolah Rakyat Didorong Dana Alternatif
Menurut dia, masukan dari BGN, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
“Perhatian utama harus diarahkan pada pemisahan fungsi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan, penguatan keamanan pangan, transparansi anggaran, serta pengukuran keberhasilan berbasis kualitas gizi masyarakat,” tegas Marinus.
Dengan evaluasi yang menyeluruh dan tata kelola yang semakin baik, DPR berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. (ant)