JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di tingkat parlemen.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menilai pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut memerlukan tata kelola yang lebih kuat agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Menurut Marinus, Badan Gizi Nasional (BGN) sebaiknya tidak menjalankan beberapa fungsi sekaligus dalam program MBG, mulai dari regulator, pelaksana, hingga pengawas.
BACA JUGA:Festival Anak Pancasila Tanamkan Nilai Kebangsaan
BACA JUGA:Respons AHY Soal Posisi Politik PDIP
Ia mengingatkan bahwa konsentrasi kewenangan dalam satu lembaga berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan serta akuntabilitas program.
Marinus menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap.
Yang lebih penting, kata dia, adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
BACA JUGA:RI-Jepang Perkuat Diplomasi Museum KAA
BACA JUGA:MBG Menembus Kawasan Asmat
Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan program harus mencakup penurunan angka stunting, perbaikan status kesehatan anak, peningkatan kualitas konsumsi pangan, hingga jaminan keamanan makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
“Program ini harus mampu memberikan perubahan yang terukur terhadap kualitas hidup masyarakat. Fokus utama bukan hanya distribusi makanan, tetapi juga hasil yang dicapai dalam aspek kesehatan dan gizi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain persoalan tata kelola, Marinus menyoroti pentingnya aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
BACA JUGA:PLN Lapor Prabowo Soal Listrik Jawa
BACA JUGA:Kemendagri Perkuat Validasi Hasil IPKD Nasional