“Kasus seperti itu menjadi pengingat bahwa ke depan anggota Polri harus memiliki pemahaman yang kuat terkait aspek HAM, termasuk dalam menangani situasi pembelaan diri masyarakat,” kata Dede.
Lebih lanjut, Komisi III DPR RI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Lemdiklat Polri dalam satu tahun terakhir.
Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari program prioritas, efektivitas pelatihan, hingga kebutuhan yang masih belum terpenuhi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
BACA JUGA:Diplomasi Hangat Prabowo dan Kaisar Naruhito Tak Bahas Politik
BACA JUGA:Kopdes Merah Putih Siap Beroperasi Nasional
Selain itu, DPR ingin mendapatkan gambaran komprehensif mengenai sistem pendidikan Polri yang selama ini berjalan.
Hal ini meliputi perencanaan, pengembangan, serta pelaksanaan berbagai jenis pendidikan, baik yang bersifat profesi, manajerial, akademis, maupun vokasi.
Dede menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan SDM Polri yang unggul dan adaptif.
BACA JUGA:Dua Prajurit TNI Gugur di Lebanon
BACA JUGA:Komisi III DPR Dalami Kasus Videografer Amsal
Dengan sistem pendidikan yang kuat dan berbasis nilai, diharapkan Polri dapat semakin dipercaya masyarakat serta mampu menjalankan tugasnya secara humanis dan profesional.
“Kepercayaan publik adalah hal utama. Itu hanya bisa dibangun jika aparat memiliki kualitas moral, intelektual, dan profesional yang baik, yang semuanya berawal dari pendidikan,” ujarnya. (ant)