Selain aspek kesehatan, program MBG juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Bahan baku untuk kebutuhan program tersedia di Sumatera Selatan sehingga tidak perlu impor dari luar daerah maupun luar negeri.
Hal ini sejalan dengan semangat Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang mendorong penguatan ekosistem pangan lokal.
Perputaran ekonomi di tingkat petani, peternak, dan pelaku UMKM pangan pun semakin meningkat.
Sumatera Selatan juga tercatat lima tahun berturut-turut meraih prestasi sebagai juara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, yang menjabat sebagai Irjen Pol., menekankan bahwa program MBG memiliki dua tujuan utama.
Pertama, menciptakan anak-anak unggul melalui pemenuhan asupan gizi yang baik dan terstandar.
Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelibatan mitra lokal dalam rantai pasok bahan pangan.
Ia mengingatkan seluruh pelaksana program agar bekerja sesuai aturan dan disiplin karena seluruh aktivitas tercatat dan diawasi secara ketat.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa, sehingga tidak boleh ada penyimpangan,” tegasnya.
Dalam rapat konsolidasi tersebut juga ditegaskan bahwa seluruh Kepala SPPG wajib memiliki akun media sosial dan secara aktif memposting kegiatan sebagai bentuk transparansi publik.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat dapat memantau pelaksanaan program secara langsung, sekaligus menjadi sarana pelaporan dan dokumentasi kegiatan.
Secara nasional, saat ini tercatat sekitar 32 ribu SPPI, 24 ribu mitra, dan 24 ribu SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Angka tersebut menunjukkan skala besar program yang membutuhkan koordinasi dan pengawasan ketat.
Rapat konsolidasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Dr. Harjito B., S.STP., M.Si, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Prof. Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, M.Si, Anggota Komisi III DPD RI dr. Ratu Tenny Leriva, M.M, Kepala Dinas Bappeda Dr. dr. Hj. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua, Kabid P3M Dr. Iwan Adi Ratmoko, S.Hut., M.Si, serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Indah Deryane, M.Kes.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program sektoral, melainkan gerakan bersama yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, dukungan pemerintah provinsi, serta pengawasan dari Badan Gizi Nasional, Kabupaten Banyuasin optimistis program ini mampu memberikan dampak nyata dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.