Penyaluran Beras SPHP Tekan Lonjakan Harga

Senin 15 Sep 2025 - 19:40 WIB
Reporter : Popa Delta
Editor : Diansyah

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa program pemerintah dalam menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terbukti efektif dalam mengendalikan gejolak harga beras di berbagai daerah.

Menurut Tito, hasil positif ini tidak terlepas dari masifnya operasi pasar yang digelar pemerintah bersama Perum Bulog dan kementerian terkait.

“Operasi pasar yang dilakukan secara intensif di banyak wilayah menjadi kunci utama keberhasilan menjaga harga beras tetap terkendali,” ujar Tito di Jakarta, Senin (15/9).

BACA JUGA:Lemkapi Apresiasi Langkah Reformasi Polri

BACA JUGA:Masalah Sepele Penjual Telur Gulung di Tanjung Raja Ogan Ilir Kena Bacok

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada akhir Agustus 2025 harga beras masih naik di 214 kabupaten/kota.

Namun, memasuki pekan pertama September, jumlah tersebut menyusut drastis menjadi 100 kabupaten/kota saja. Sebaliknya, daerah yang mencatat penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.

Pemerintah menargetkan sepanjang Juli hingga Desember 2025, sekitar 1,3 juta ton beras SPHP akan disalurkan ke pasar. Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi pangan.

BACA JUGA:Mentan Amran Tegaskan Pemerintah Tak Akan Toleransi Praktik Curang di Sektor Pertanian

BACA JUGA:Istana Anggap Penayangan Pesan Presiden Prabowo di Bioskop adalah Wajar

Akademisi Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, menilai kebijakan tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, injeksi beras SPHP ke pasaran telah membantu menenangkan kondisi harga di tingkat konsumen.

“Intervensi ini berhasil memberikan efek jangka pendek dengan menekan harga beras agar tidak melonjak lebih tinggi,” jelas Ricky.

Meski begitu, Ricky mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini tidak bisa dijadikan solusi permanen. Ia menilai, pemerintah perlu mempersiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

BACA JUGA:WNI di Nepal Dipastikan Aman, Kemenlu Intensifkan Perlindungan

BACA JUGA:BAM DPR Dukung Tuntutan Ojol Turunkan Potongan Aplikasi Jadi 10 Persen

Kategori :