JAKARTA - Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hardjuno Wiwoho, menilai perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto harus dipandang sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.
Menurut Hardjuno, perubahan kabinet memang selalu memiliki dimensi politik yang tak bisa diabaikan. Namun, ia menekankan bahwa kepentingan politik seharusnya tidak menyingkirkan kepentingan rakyat.
“Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” katanya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
BACA JUGA:Kemendagri dan Kemenkumham Sinergi Perkuat Produk Hukum Daerah
BACA JUGA:Kemendagri Minta Kepala Daerah Aktifkan Siskamling
Hardjuno menegaskan bahwa reshuffle kabinet harus memberi arah baru bagi pembangunan nasional.
Pemerintahan ke depan memerlukan kabinet yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki visi hukum yang adil dan ekonomi yang inklusif.
Hal ini penting mengingat Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar, baik dari sisi geopolitik global maupun ketimpangan domestik.
BACA JUGA:Menko Yusril Persilakan DPR Revisi RUU Perampasan Aset
BACA JUGA:KRI Brawijaya 320 Dikerahkan Amankan Sumber Daya Laut RI
“Perubahan kabinet harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Salah satu sorotan Hardjuno adalah pencopotan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.
Menurutnya, jabatan ini bukan sekadar soal siapa yang menempati kursi, tetapi juga soal bagaimana koordinasi antarlembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel.
BACA JUGA:Polri Gandeng TNI-BIN Buru Dalang Kerusuhan
BACA JUGA:Muhammadiyah Ajak Akademisi Teliti Dampak Regulasi