Ia berharap ada solusi yang dapat mengangkat status PPPK Pol PP.
BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Dorong Kepsek Ciptakan Inovasi Maju dan Modern
BACA JUGA:Mahfud tak Akan
"Semoga ada jalan keluar yang bisa mengangkat status PPPK Pol PP," paparnya.
Rohma juga menyampaikan dukungannya terhadap keluhan yang disampaikan langsung oleh Pj Walikota Palembang.
"Semoga keluhan dari PPPK yang disampaikan langsung oleh Pj Walikota Palembang membuahkan hasil yang diinginkan," ungkapnya.
Selain itu, Rohma juga menyampaikan kebingungannya terkait keputusan teknis di sekolah, yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan.
BACA JUGA:Kenaikan Gaji ASN 8 Persen. Harus Diimbangi dengan Peningkatkan Kinerja
BACA JUGA:Timbulkan Kerusakan dan Konflik Sosial
"Kami juga masih menanti bagaimana kejelasan status kami. Apakah akan dilakukannya penerimaan PPPK," tutupnya.
Sedangkan Mustofa, salah seorang seorang Pegawai Tata Usaha (TU) di salahh satu Sekolah Dasar (SD) di Kota Palembang, juga mengungkapkan ketidakpastiannya terkait status pegawai honorer.
"Kami juga menanti bagaimana kejelasan status kami. Apakah akan dilakukannya penerimaan PPPK," tuturnya.
Walaupun ada pegawai honorer yang senang namun disisi lain ada juga yang masih khawatir atas status mereka.
Sementara Forum Palembang Bangkit (FPB), sebuah organisasi masyarakat yang peduli terhadap isu-isu kota Palembang, angkat bicara terkait prioritas dan usulan pengangkatan pegawai honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Ketua FPB, Idham Rianom mengatakan, terkait menghadapi kendala pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang salah satunya Polisi Pamong Praja (Pol PP), Forum Palembang Bangkit menyuarakan harapannya agar pemerintah dapat menemukan solusi yang efektif.
"Kami berharap adanya upaya konkret untuk mengatasi kendala dalam pembukaan PPPK Pol PP, sehingga pegawai honorer dapat segera mendapatkan kepastian statusnya," ungkap.