JAKARTA - Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) dipengaruhi faktor isu stabilitas politik di Jepang.
"Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di kisaran Rp16.320-Rp16.360 dipengaruhi oleh faktor regional isu stabilitas politik jepang dan global index dollar yang berbalik menguat," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Mengutip Kyodo, koalisi pemerintahan Jepang dipastikan akan kehilangan mayoritas di Majelis Tinggi (House of Councillors), sebuah hasil yang semakin menekan Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang bersikeras tidak akan mundur meskipun partainya kembali menerima pukulan berat.
BACA JUGA:Pembahasan RUU PPRT Kembali Bergulir
BACA JUGA:Ada 8 Sifat Pemimpin, Termasuk Siap Dimaki-Difitnah
Hasil pemilu pada Minggu (20/7/2025) menunjukkan bahwa peluang tidak berpihak kepada Ishiba karena semua partai oposisi utama menolak bergabung dengan Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitranya, Komeito, dalam koalisi yang diperluas.
Kini, koalisi pemerintah telah kehilangan kendali mayoritas di kedua majelis parlemen, Majelis Tinggi maupun Majelis Rendah (House of Representatives) yang memiliki kekuasaan lebih besar, sebuah situasi yang sangat jarang terjadi dalam sejarah Jepang pascaperang.Dukungan dari partai oposisi akan menjadi semakin krusial untuk meloloskan undang-undang dan anggaran.
LDP dan Komeito gagal memenuhi target pra-pemilu untuk memenangkan setidaknya 50 dari 125 kursi yang diperebutkan untuk mencapai ambang batas mayoritas di majelis tinggi.
BACA JUGA:Nilai Tidak
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Jadi Sorotan Dunia, 6 Juta Lebih Warga Sudah Terbantu
LDP tampaknya kehilangan dukungan dari sebagian pemilih konservatif, sementara Sanseito, partai populis berhaluan kanan, muncul sebagai alternatif.
Meski mengusung slogan "Jepang Didahulukan" dan agenda kebijakan nasionalis yang menargetkan warga asing —yang dianggap kritikus sebagai xenofobia atau anti orang asing— Sanseito berhasil melampaui 10 kursi di Majelis Tinggi, level yang memungkinkannya mengajukan rancangan undang-undang di parlemen.
Pemilu kali ini menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan minoritas yang baru berjalan beberapa bulan, di tengah rasa frustrasi yang meningkat terkait penanganan inflasi, pertumbuhan upah yang tidak memadai, dan terbatasnya kemajuan dalam negosiasi tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
BACA JUGA:Muhaimin Iskandar Sebut Kritik sebagai Vitamin Politik
BACA JUGA:Rudy Masud Lanjut Pimpin DPD Partai Golkar Kaltim