KORANPALPOS.COM - Wacana pembentukan Kabupaten Gelumbang terus menjadi sorotan dan topik hangat di tengah masyarakat Sumatera Selatan.
Meskipun pemerintah pusat hingga saat ini belum mencabut kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), semangat masyarakat untuk mewujudkan Gelumbang sebagai kabupaten baru tidak pernah surut.
Aspirasi ini telah menggema sejak beberapa tahun terakhir dan kian menguat seiring dengan dorongan dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh lokal.
BACA JUGA:Tegaskan Pentingnya Jaga Budaya dan Alam
BACA JUGA:Akhirnya PPPK Prabumulih Siap Dilantik, Ini Jadwal dan Lokasinya
Keinginan kuat masyarakat Kecamatan Gelumbang dan beberapa kecamatan sekitarnya untuk memekarkan diri dari Kabupaten Muara Enim dilandasi oleh harapan akan adanya pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, dan pemerataan pembangunan yang lebih maksimal.
Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Bupati Muara Enim, H Edison SH MHum, menyampaikan pernyataan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai kabupaten induk terhadap rencana pemekaran Gelumbang.
“Pada prinsipnya kami (Kabupaten Muara Enim) sebagai kabupaten induk siap mendukung pemekaran Gelumbang,” tegas Bupati Edison kepada awak media saat diwawancarai usai menghadiri acara penutupan Local Community Leader Program (LCLP) di Markas Batalyon Zipur 2/SG Prabumulih, baru-baru ini.
BACA JUGA:Polri Peduli Rumah Ibadah, Dit Intelkam Polda Sumsel Gelar Bakti Religi Sambut HUT Bhayangkara ke-79
BACA JUGA:Mengenal Suzuki Forsa 1.3 Twin Cam Turbo AWD: Mobil Kompak Era 90-an yang Kini Diburu Kolektor
Meskipun memberikan dukungan, Edison menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak bisa ikut campur tangan secara langsung dalam proses pengusulan DOB tersebut karena sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa pengajuan DOB harus melalui proses regulasi ketat yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
“Tinggal regulasinya lagi, apakah sudah masuk Prolegnas DPR RI atau belum? Kita tidak bisa mencampuri itu. Tentu DPR RI mempunyai prioritas mana yang lebih dahulu mengingat keuangan negara,” ujarnya.
BACA JUGA:Polres Muara Enim Gelar Ziarah ke TMP Kesatria Pertiwi
BACA JUGA:Dorong Ketahanan Pangan, Tanaman Cabai dan Daun Bawang